Dukungan Golkar untuk Jokowi Pasca Penahanan Setnov
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat posisi Presiden Joko Widodo tidak aman.
Partai Golkar bisa jadi akan mencabut dukungannya untuk Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.
Perubahan sikap ini bisa terjadi apabila Setya Novanto lengser dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Sosok pengganti Novanto akan menjadi penentu arah Partai Golkar di pilpres 2019.
"Itu artinya, dukungan Golkar terhadap Jokowi bisa bergeser dan dipastikan belum aman," kata Pangi kepada Kompas.com, Minggu (19/11/2017).
Pangi memperediksi, perebutan posisi ketua umum antara loyalis Aburizal Bakrie dan Agung Laksono akan terulang kembali. Bila yang menjadi pimpinan Golkar berasal dari trah kubu Aburizal, maka kemungkinan dukungan Golkar mengusung Presiden Jokowi di 2019 bakal dievaluasi.
Sebaliknya, bila poros Agung Laksono yang memenangkan pertarungan, maka Golkar diprediksi tetap konsisten mendukung Jokowi dalam pilpres 2019.
"Konstelasi politik bisa berubah secara ekstrim, turbulensi di internal Golkar tak bisa dihindarkan," kata dia.
Pangi menambahkan, di tubuh parti berlambang pohon beringin memang masih kental dengan aroma faksi. Kemenangan Setya Novanto tahun lalu, salah satunya karena Novanto berhasil menjaga sikap netralnya
"Bisa masuk ke kubu ARB dan bisa dekat juga dengan kubu Agung Laksono," ujar dia.
Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang berlangsung di Bali, tahun 2016 lalu. Munas digelar karena Golkar dilanda dualisme kepemimpinan antara Aburizal dan Agung Laksono.
Setelah Novanto memegang tampuk kepemimpinan, Golkar pun secara resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo sebagai capres 2019-2024.
Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, saat ini banyak tokoh di internal Partai Golkar yang memiliki kapasitas mumpuni untuk menggantikan Setya Novanto dari jabatan ketua umum.
Hanya saja satu hal yang harus menjadi pegangan semua elemen di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut, orang yang akan dipilih hendaknya bisa diterima semua kalangan.
"Selain itu juga harus sosok yang bisa merangkul lawan-lawan politik. Sebab, pergantian ketua umum akan menjadi dinamika yang cukup sengit di kalangan internal Golkar," ujar Ramses kepada JPNN, Minggu (19/11).
Menurut Ramses, dinamika akan bakal berlangsung sengit, karena pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar juga melibatkan kepentingan ekternal. Terutama terkait kepentingan menghadapi Pemilu 2019 mendatang.
"Nah di sinilah menariknya karena yang pasti akan terjadi munaslub dan suara munaslub sudah semakin kencang disuarakan," ucapnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut bisa saja terpilih menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, jika akhirnya partai tersebut menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Menurut pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe, peluang sangat terbuka karena JK merupakan tokoh senior partai berlambang pohon beringin tersebut. Bahkan ketika nanti terpilih, bukan tidak mungkin JK bakal maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar.
Tentunya dengan terlebih dahulu mencabut dukungan dari Joko Widodo untuk maju di Pemilu 2019, yang sebelumnya diberikan. "Saya kira dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Namun rasanya terlalu naif jika JK masih berpikir (untuk maju). Karena dengan demikian terkesan tak ada kaderisasi di tubuh Golkar," ujar Ramses kepada JPNN, Minggu (19/11).
Saat ini mulai muncul nama-nama yang berpeluang besar menggantikan Setnov di pucuk pimpinan Partai Golkar. Salah satunya Airlangga Hartarto.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai, jika nantinya Airlangga menggantikan Setnov, dukungan Partai Golkar terhadap Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019 tidak akan berubah.
"Saya kira Golkar akan terus mendukung Presiden Joko Widodo," ujar Hendri kepada JPNN, Minggu (19/11).
Pengajar di Universitas Paramadina ini mendasari pandangannya pada beberapa fakta.
Antara lain, Airlangga diketahui saat ini menjabat Menteri Perindustrian di pemerintahan Joko Widodo. Paling tidak memperlihatkan ada kedekatan dengan pemerintah.
"Demikian juga jika Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terpilih menjadi ketua umum (menggantikan Setya Novanto,red), Golkar saya kira tidak akan mencabut dukungan pada pemerintah," katanya. (Kompas, JPNN)
