Dampak Pelemahan Rupiah pada Politik Nasional

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) menyentuh angka Rp 14.800 di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jumlah tersebut telah menyentuh level terendahnya semenjak 20 tahun lalu.

Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari ini (4/9/2018), 1 USD mencapai Rp 14.841,00. Melemahnya nilai tukar rupiah terjadi di tahun politik di mana Jokowi kembali maju ke Pilpres 2019 bersama Ma'ruf Amin. Terlebih, waktu penetapan capres/cawapres oleh KPU tinggal menghitung hari, yakni tanggal 20 September 2018. Lantas, bagaimana dampaknya secara politik?

Anggota Komisi Keuangan DPR dari F-PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD bisa 'dimainkan' lawan politik Jokowi sebagai pelemahan strategi koordinasi antara BI dan pemerintah.

"Secara politik, tentu depresiasi rupiah terhadap dolar dapat dimainkan sebagai bentuk kelemahan strategi pembangunan dan koordinasi antara BI dan pemerintah. Isu lain adalah inflasi yang mungkin akan naik," kata Hendrawan kepada wartawan, Senin (3/9) malam.

"Kami minta sejumlah langkah dilakukan lebih tegas (decisive). Kebijakan-kebijakan terkait pengendalian devisa, insentif bagi perbanyakan suplai valuta dan devisa hasil ekspor (DHE), menjamin pembayaran utang korporat, dan lain-lain agar diatur secara antisipatif," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR dari F-Gerindra Soepriyatno mengusulkan pemerintah membuat kebijakan pengetatan. Jika nantinya terjadi dampak politik seperti demo besar-besaran, menurut Soepriyatno itu sudah memberikan lampu merah bagi pemerintah.

"Saya bilang kalau itu terjadi, parah sudah. Lebih parah dari tahun 1998. Kalau 1998 itu swasta banyak pinjam, sekarang BUMN sama pemerintah. Utang BUMN saja Rp 2000 triliun. Ini utang BUMN mau kita jual semua? Apakah bank-bank kita mau diserahkan ke luar negeri. Kebijakan pengetatan ikat pinggang ini penting," tuturnya.

Terkait mengamuknya dolar AS, pemerintah menjelaskan koordinasi dengan BI dan OJK terus ditingkatkan. Sinergi yang dimaksud adalah dari sisi informasi yang disampaikan ke publik khususnya mengenai kebijakan stabilitas. Sehingga pemerintah dan otoritas moneter serta OJK bisa saling menyesuaikan, baik dari sisi pasar surat berharga, portfolio, nilai tukar, dan kemudian dinamika sektor riil seperti ekspor dan impor.

"Nah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini memang yang bisa dikontrol. Makanya, kami bersama Mendag dan Menperin melihat komposisi dari komoditas yang selama ini diimpor namun nilai tambah ke perekonomian tidak banyak," ujar Menkeu Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan penyebab yang membuat nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mengatakan biang kerok pelemahan nilai tukar dan perekonomian nasional adalah defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

"Pemerintah masih tetap mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran. Seperti diketahui, sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi transaksi berjalan dan transaksi perdagangan atau neraca perdagangan," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Kondisi current account deficit (CAD) pada kuartal II sebesar 3,04% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau nilainya US$ 8 miliar atau lebih tinggi dari periode kuartal I yang mencapai US$ 5,7 miliar. Pemerintah pun telah memiliki beberapa langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai dari koordinasi komunikasi serta penyesuaian kebijakan.

Lalu, melakukan pengendalian kebutuhan devisa melalui program peninjauan kembali 900 komoditas impor yang seluruhnya barang konsumsi. "Kami harapkan situasi seperti ini dimanfaatkan oleh industri dalam negeri yang bisa substitusi impor dan ini kami koordinasikan," jelas dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, pelemahan yang dialami rupiah saat ini sejatinya tekanannya sama dalam beberapa bulan terakhir. Yaitu gejolak ekonomi global, mulai dari perang dagang, krisis di Turki dan Argentina hingga tren kenaikan suku bunga The Fed.

"Sementara di pasar domestik, kita dihadapkan dengan melebarnya Current Account Defisit (CAD)," kata Piter, Senin (3/9/2018). Dan dalam sepekan terakhir, market confidence atau kepercayaan pasar terhadap ketahanan rupiah semakin menipis. Menurut dia, hal ini yang menyebabkan rupiah semakin melemah. Sementara dampak dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan BI belum berdampak langsung dan juga nampaknya tidak bisa mengembalikan kepercayaan pasar yang menurun.

Antisipasinya ke depan, BI khususnya harus lebih aktif di pasar menjaga jangan sampai market confidence semakin turun. "Caranya adalah melakukan intervensi agar rupiah tidak melewati level yang dianggap psikologis. Jangan ragu cadangan devisa tergerus," pungkasnya. (Detiknews dan Sindonews)