Kesiapan Menang dan Kalah Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta agar para kandidat dalam Pilpres 2019 siap untuk menang dan kalah.

Ia memandang, seluruh pihak harus bisa menjaga ketenangan dan kedamaian serta segala persoalan antar kandidat dalam Pilpres 2019 hendaknya diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Jika ada persoalan, harus bisa diselesaikan di ruang-ruang yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan," kata Arief di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4), dilansir situs katadata hari Minggu.

Arief juga meminta para peserta Pilpres 2019 tidak melakukan kampanye dalam waktu-waktu mendatang. Pasalnya, rangkaian kampanye sejak 23 September 2018 lalu telah berakhir sejak hari Minggu.

Ketua KPU menyerukan supaya seluruh penyelenggara Pemilu untuk menuntaskan tugas-tugasnya. Hal itu dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kerja yang profesional, transparan, bertanggung jawab dan berintegritas.

Kepada para pemilih, Arief berharap pemilih telah mendapat referensi calon pemimpin yang akan mereka pilih setelah seluruh proses kampanye dan debat selesai dilakukan. Dengan demikian, para pemilih dapat berpartisipasi dalam proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hingga penetapan hasil Pemilu secara nasional.

Sebelumnya, muncul wacana yang disampaikan sejumlah kalangan seperti Amin Rais yang mengancam akan melakukan people power. Menyikapi isu seperti itu, Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta untuk memberi dukungan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Situs CNN Indonesia melaporkan, Mahfud dengan tegas menyampaikan dirinya merespon ancaman Amien Rais menggerakkan people power jika ada kecurangan dalam Pilpres 2019.

Mahfud meminta KPU untuk tidak takut dengan ancaman Amien tersebut. Sebab ada rakyat yang akan bersama lembaga penyelenggara pemilu.

Menurutnya, tudingan Amien bahwa KPU bisa memindahkan suara untuk salah satu paslon tidak masuk akal. Pasalnya pemilu di Indonesia menggunakan sistem penghitungan manual, bukan lewat teknologi informasi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut pernyataan Amien hanya untuk menggiring opini agar rakyat tak percaya terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.(PH)