Iran Protes Standar Ganda Barat di Isu HAM

Deputi Mahkamah Agung Iran bidang internasional dan sekretaris bidang HAM Republik Islam Iran memprotes standar ganda sejumlah pemerintah Barat di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatakan, HAM jangan dijadikan alat politik.

Kazem Gharibabadi di sela-sela sidang ke-49 Dewan HAM di Jenewa saat bertemu dengan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michele Bachelet mengatakan, pelapor yang ditunjuk untuk Iran melalui laporan palsunya secara praktis berubah menjadi alat politik dan bertindak di luar etika para pelapor HAM, dan ini bertentangan dengan misinya.

Dewan HAM PBB sebelumnya pada 23 Maret di sidang ke-46 seraya meratifikasi resolusi, memperpanjang misi satu tahun lagi misi Javaid Rehman, sebagai pelapor khusus HAM untuk Iran. Javaid Rehman dilaporan terbarunya seperti sebelumnya mengulang klaim anti-Iran dan menyebut Tehran melanggar HAM.

HAM termasuk pembahasan yang jika tidak digunakan untuk menekan negara-negara independen, dapat membantu memperbaiki taraf hidup manusia di dunia, tapi selama beberapa dekade terakhir, isu ini senantiasa disalahgunakan oleh negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, dan negara-negara ini mempolitisasi isu HAM dan menggunakannya sebagai alat untuk memaksakan tuntutannya kepada negara-negara independen seperti Iran.

Ungkapan kekhawatiran terkait kondisi HAM di Republik Islam Iran dirilis di saat posisi unggul Iran di kawasan sangat jelas bagi semua pihak, dari sisi menjaga standar hak asasi manusia dan menjalankan komitmen internasional melalui kerja sama konstruktif dan mekanisme yang bertumpu pada dialog. Statemen seperti ini merupakan upaya musuh Iran untuk menyesatkan opini publik dan mengulang metode keliru oleh negara-negara ini.

Padahal negara-negara Barat dan khususnya Amerika Serikat termasuk pelanggar terbesar HAM. Dukungan negara-negara ini terhadap kelompok teroris di perang Suriah, Irak, Yaman dan berbagai penjuru dunia atau dukungan penuh atas kejahatan rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina merupakan bukti nyata atas hal ini.

Republik Islam Iran, sebagai negara yang kuat, telah menjadi sasaran serangan tidak manusiawi AS sejak kemenangan Revolusi Islam; Tindakan seperti serangan Angkatan Laut AS terhadap pesawat Iran, pemboman kimia Sardasht, pembunuhan tokoh politik dan revolusioner terkemuka, pembunuhan 17.000 orang yang tidak bersalah, pengenaan sanksi ekonomi dan banyak tindakan lainnya, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh AS dan sekutunya terhadap bangsa Iran.

Sementara itu, selama beberapa tahun terakhir, pelapor yang ditunjuk untuk Iran melalui laporan palsunya yang mayoritasnya disusu berdasarkan kesaksian individu atau kelompok anti-Iran, secara praktis menjadi alat politik bagi musuh bangsa Iran dan menekan Tehran.

Gharibabadi sekaitan hal ini mengatakan, "Pelapor khusus telah berubah menjadi kanal perilisan laporan keliru berbagai kelompok teroris yang tangan mereka berlumuran darah rakyat Iran; Kelompok-kelompok teroris ini sekarang bergerak bebas di ibu kota dari mereka yang mensponsori resolusi yang menunjuk seorang pelapor dan bekerja melawan rakyat Iran."

Jelas keinginan Republik Islam Iran adalah mempromosikan HAM yang diadopsi dari konstitusi dan ajaran agama, tapi negara-negara Barat berusaha mengenalkan isu HAM dari dasar-dasar Barat dan memanfaatkannya untuk tujuan politik mereka. Sementara negara-negara ini memiliki catatan hitam di bidang HAM. (MF)