Krisis Muslim Rohingya Berlanjut, Ini Reaksi Iran
-
Pengungsi Rohingya
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan, kelanjutan krisis dan kondisi menyedihkan Muslim Rohingya serta pengabaian pemerintah Myanmar atas berbagai peringatan akan dapat mengubah kondisi yang ada menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk pada masa sekarang
Bahram Qassemi mengatakan hal itu pada Sabtu (30/9/2017) ketika menyinggung kelanjutan krisis dan penderitaan Muslim Rohingya Myanmar.
"Meskipun ada pemberitahuan, peringatan dan tuntutan dari berbagai negara, PBB, para tokoh dan opini publik dunia, namun sayangnya kita masih menyaksikan kelanjutan pengabaian pemerintah Myanmar terhadap tuntutan masyarakat internasional, di mana tindakan ini tidak dapat diterima," ujarnya.
Ia menambahkan, di antara bagian dari upaya politik dan diplomatik Iran untuk membantu penyelesaian krisis Muslim Rohingya adalah pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal PBB, dialog Presiden dan Menlu Iran dengan para pemimpin dan Menlu negara-negara Muslim di Tehran dan New York, pengiriman bantuan kemanusiaan Iran untuk pengungsi Rohingya dan upaya media internal dan internasional untuk memberitakan kondisi buruk para pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh kepada masyarakat dunia.
Qassemi lebih lanjut menyinggung langkah kemanusiaan pemerintah Bangladesh yang menerima para pengungsi Muslim Myanmar.
"Negara-negara, masyarakat internasional dan semua LSM harus berada di samping Bangladesh dan berupaya menghentikan proses pengungsian Muslim Rohingya dan mengirim segera bantuan lebih untuk mereka serta menangani kondisi mereka," pungkasnya.
Serangan terbaru militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, yang dimulai pada 25 Agustus 2017 menewaskan lebih dari 6.000 orang dan melukai 8.000 lainnya serta menyebabkan lebih dari 400.000 orang mengungsi.
Sejak tahun 2012, wilayah Rakhine menjadi ajang serangan militer Myanmar dan ekstremis Budha terhadap Muslim Rohingya. Hak-hak sipil sekitar satu juta Muslim Rohingya di Myanmar telah dirampas oleh pemerintah negara ini. (RA)
