Tuduhan Palsu, Strategi Amerika Melawan Iran

Pernyataan intervensif Donald Trump, Presiden Amerika Serikat dan Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS melalui platform resmi dan media sosial, khususnya Twitter, tentang pelanggaran hak-hak minoritas agama di Republik Islam Iran tidak lebih dari air mata buaya.

Sikap transparan ini merupakan bagian dari pernyataan gereja Assyro-Chaldean Tehran yang baru-baru ini dirilis sebagai tanggapan atas tuduhan Amerika Serikat atas pelanggaran hak-hak minoritas agama di Iran.

Melanjutkan sikap tegas ini, perwakilan minoritas agama di Majlis Syura Islami Iran mengeluarkan pernyataan pada hari Ahad (19/8) yang menekankan, pernyataan terbaru Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tentang hak-hak minoritas agama di Iran tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan hanya sekedar propaganda politik dan anti-Iran.

"Iran dalam kebebasan ritual keagamaan, hak sosial dan kebebasan budaya minoritas agama merupakan salah satu negara di dunia yang cocok untuk hidup berdampingan secara damai, pertumbuhan dan kemakmuran pengikut berbagai agama monoteis," ungkap pernyataan itu.

Minoritas agama yang diakui di Iran, seperti warga lainnya, menikmati hak kewarganegaraan penuh. Pasal keempat konstitusi menekankan penghormatan terhadap hak warga negara minoritas agama. Sesuai dengan asas ini, agama minoritas resmi memiliki 5 kursi di parlemen Iran.

Sementara Amerika Serikat telah membuat tuduhan-tuduhan ini guna menyalahgunakannya dalam masalah hak asasi manusia, dimana wajah manusia yang sebenarnya bersembunyi di balik jubah tipuan.

Ata Bahrami, analis politik terkait hal ini mengatakan, sayangnya dalam budaya Amerika, bahkan di beberapa gereja, yang seharusnya menjadi sumber monoteisme dan kesetaraan, mereka menerima diskriminasi rasial dan rendahnya tingkat orang kulit hitam dan kulit berwarna. Sementara dalam hak asasi manusia Islam, kami tidak membedakan antara warna kulit, ras, bahasa dan lain-lain. Kita semua tahu bahwa setiap orang memiliki hak-hak tertentu.

Robert Briffault, sosiolog dan peneliti Inggris dalam ilmu sejarah mengatakan, aspirasi kebebasan untuk semua manusia, persaudaraan manusia, persamaan manusia dan negara berdasarkan dewan dan suara umum dan cita-cita yang menghilhami Revolusi Perancis, Deklarasi HAM dan Panduan untuk Pembentukan Konstitusi Amerika. Semua itu mendorong perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Latin dan bukan kreasi Barat. Asal-usul dan sumber cita-cita ini ada dalam al-Quran. Cita-cita ini pada dasarnya sama dengan yang telah diambil oleh para intelektual Eropa abad pertengahan dari Islam melalui berbagai saluran, seperti Muslim Spanyol dan Sisilia serta Perang Salib, selama beberapa abad.

Faktanya adalah pemerintah AS, terlepas dari rasa malu diskriminasi dan perilaku rasis pada masyarakat negara itu, menganggap dirinya sebagai penuntut dan pengkritik hak asasi manusia. Para pengaku pembela hak asasi manusia ini bahkan tidak mau melihat konstitusi Republik Islam Iran yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan agama ilahi.

Ismail al-Faruqi, dosen agama-agama Amerika mengatakan, untuk warga negara non-Muslim di wilayah Negara Islam, hak untuk mempromosikan nilai-nilai identitasinya berada dalam kerangka hukum umum dan untuk itu warga non-Muslim juga memiliki hak yang seperti ini.

Apa yang harus dipertanyakan dan dikritik adalah kebungkaman mutlak pemerintah Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi dan Bahrain, genosida dan pembunuhan perempuan dan anak-anak di Yaman dan Gaza serta dukungan Amerika terhadap rezim rasis Israel, yang jelas menunjukkan para pemimpin Amerika Serikat tidak komitmen dengan standar hak asasi manusia.