Pars Today

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia akan saling berpegangan tangan dengan Malaysia melawan diskriminasi pada komoditas kelapa sawit ke Uni Eropa. Hal ini diungkapkan Jokowi saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

"Terkait kolaborasi dan melawan diskriminasi kelapa sawit dan komoditas lainnya. Saya hargai baru-baru ini joint mission kita Indonesia dan Malaysia ke Brussel," ungkap Jokowi saat memberikan keterangan pers yang disiarkan virtual, Kamis (8/6/2023).

Jokowi menyatakan kolaborasi kedua negara harus diperkuat dalam rangka melawan diskriminasi kelapa sawit. "Kolaborasi macam ini harus diperkuat jangan sampai komoditas kita didiskriminasi negara lain," tegas Jokowi.

Menanggapi Jokowi, Anwar Ibrahim memuji Jokowi yang berani tegas melawan diskriminasi kelapa sawit di Eropa. Bahkan, hal ini sampai berani diungkapkan Jokowi di dunia internasional.

"Ada satu aspek yang ditekankan tegas Presiden Jokowi, di G7 dan forum bangsa lainnya. Untuk menjaga dan memelihara kepentingan urusan dagang kita soal keluaran kelapa sawit, kita sambut dengan baik, saya ucapkan tahniah," ungkap Anwar Ibrahim.

"Saya akui walaupun kita ambil inisiatif ini, Pak Presiden yang pimpin isu ini dan ambil sikap tegas di antara forum antar bangsa," tegasnya.

Anwar menyatakan ini menjadi momen pertama kalinya Indonesia dan Malaysia satu suara dan melawan diskriminasi di dunia internasional.

"Pertama kalinya satu suara Indonesia-Malaysia, menyuarakan kepentingan kelapa sawit," ujar Anwar Ibrahim.

Sebelumnya, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di sela-sela KTT G7 di Jepang. Jokowi menyampaikan keberatan Indonesia pada kebijakan Anti Deforestasi yang telah dijadikan Undang-undang oleh Uni Eropa.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan sejak awal pembahasan kebijakan ini menjadi Undang-undang, Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut.

Menurutnya, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan Indonesia dengan Eropa, khususnya pada komoditas kelapa sawit yang selama ini jadi andalan perdagangan Indonesia. Kebijakan itu juga disampaikan Jokowi dapat merugikan petani kecil di Indonesia.

"Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan obyektif. Sebagai informasi, laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75% menjadi 115 ribu hektare. Ini laju terendah sejak 1990 dan terus alami penurunan," kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (21/5/2023).

Jokowi pun menyampaikan, Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan secara resmi terhadap berbagai regulasi Uni Eropa yang merugikan.

Dalam catatan detikcom, Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memberlakukan Undang-undang anti-deforestasi pada 6 Desember 2022 lalu. Ketentuan ini akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan. Dalam salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman berisiko tinggi.

Lengkapnya, undang-undang tersebut melarang sejumlah komoditas bagi konsumen Uni Eropa, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture. (detik.com)