Transformasi Timur Tengah, 20 Januari 2019

Transformasi di Timur Tengah pekan lalu diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya; Arab Saudi Cs Rutin Langgar Gencatan Senjata di Yaman, Pasukan Rakyat Irak Disiagakan di Perbatasan Suriah, Penindasan Tanpa Henti di Bahrain, dan Israel Berusaha Mendelegitimasi Organisasi Bantuan di Palestina.

Saudi Cs Rutin Langgar Gencatan Senjata di Yaman

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare'e mengatakan, pasukan Arab Saudi dan sekutunya telah melanggar gencatan senjata di kota al-Hudaydah sebanyak 437 kali dalam 72 jam terakhir. "Jet tempur Saudi sudah 63 kali melakukan serangan udara di daerah-daerah lain Yaman selama 72 jam terakhir," ujarnya seperti dikutip kantor berita IRNA, Rabu (16/1/2019).

Gencata senjata yang dicapai antara Yaman dan delegasi dari Riyadh diterapkan pada 18 Desember 2018 di Hudaydah, tetapi koalisi Arab Saudi secara rutin melanggar gencatan senjata. Koalisi pimpinan Arab Saudi sudah lebih dari 3.200 kali melanggar gencatan senjata di al-Hudaydah.

Pelabuhan al-Hudaydah adalah rute utama untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Yaman. Serangan Saudi ke Yaman sejak Maret 2015 telah menewaskan lebih dari 14.000 orang, menciderai puluhan ribu lainnya dan menelantarkan jutaan penduduk Yaman.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuding kelompok Houthi Yaman telah melanggar kesepakatan damai Swedia di kota al-Hudaydah. Berbicara di Riyadh pada Senin (14 Januari 2019), Pompeo mengklaim bahwa Houthi telah memilih untuk tidak mematuhi gencatan senjata di Hudaydah.

Seorang pejabat senior Yaman membantah klaim menlu AS dan mengkritik Washington, karena mempertahankan dukungannya untuk perang yang dipimpin oleh Arab Saudi. Dalam sebuah tweet pada Senin malam, Mohammed Ali al-Houthi, kepala Komite Tinggi Revolusi Yaman, mengatakan penarikan pasukan Houthi dari Hudaydah telah membantah tuduhan Pompeo.

Dia menuturkan bahwa pemerintah AS tidak mau berhenti mendukung perang meskipun ada keputusan Kongres, mengacu pada keputusan Kongres AS yang meminta Gedung Putih untuk mengakhiri bantuan militer AS untuk agresi Saudi di Yaman.

Ali al-Houthi juga menyatakan keprihatinan atas ketidaktahuan Misi PBB tentang pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Saudi. Dia yakin pasukan pimpinan Saudi bertanggung jawab atas serangan terbaru di Hudaydah dan diamnya PBB mungkin mengindikasikan bahwa pasukan pemantauan tidak siap untuk melaksanakan tugasnya dengan benar.

Pasukan Rakyat Irak Disiagakan di Perbatasan Suriah

Pasukan relawan rakyat Irak, Al Hashd Al Shaabi mengabarkan peningkatan level kesiapan mereka di perbatasan Irak-Suriah. Stasiun televisi Al Mayadeen Lebanon, Rabu (16/1/2019) melaporkan, Al Hashd Al Shaabi meningkatkan kesiapan pasukannya di perbatasan Suriah pasca serangan kelompok teroris Daesh ke Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di Hajin dan Susah, timur Suriah.

Di sisi lain, Pasukan Demokratik Suriah pada hari Rabu menggempur beberapa pangkalan Daesh di kota Susah, Deir Ezzor, Suriah.

Komandan Operasi Al Hashd Al Shaabi, Qasim Muslih di Provinsi Al Anbar baru-baru ini mengatakan, di saat pertempuran sengit SDF dengan Daesh di Susah dan Hajin berlangsung, pasukan Amerika Serikat malah melakukan operasi mata-mata dan identifikasi.

"Jika informasi yang dikumpulkan pasukan Amerika sampai ke tangan teroris Daesh, maka kelompok teroris itu akan dengan mudah menyerang pasukan perlawanan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Dewan Tinggi Islam Irak di Tehran, Majed Ghammas mengatakan Irak tidak boleh menjadi tempat bagi Amerika Serikat untuk melawan dan melakukan konspirasi terhadap Iran.

"AS mencoba mengisolasi titik kekuatan Irak yaitu Al Hashd Al Shaabi dan kubu politik perlawanan, yang gagal diwujudkan sampai hari ini karena keberanian para pejabat Baghdad," ujarnya di Tehran pada hari Jumat (18/1/2019) seperti dikutip IRNA.

Pemerintah Irak, lanjutnya, telah menunjukkan tekadnya untuk mencegah segala bentuk gangguan ke negara-negara tetangga, terutama Republik Islam Iran.

Berbicara tentang hubungan perdagangan antara Irak dan Iran, Ghammas menjelaskan bahwa salah satu masalah yang diperdebatkan antara Washington dan Baghdad adalah hubungan perdagangan Irak dengan Iran. "AS ingin meyakinkan Irak agar memutuskan kerja sama perdagangan dengan Iran, termasuk di sektor listrik dan gas, tetapi Baghdad menolak itu," ungkapnya.

Dia juga memandang kunjungan menteri luar negeri Iran baru-baru ini ke Erbil dan wilayah Kurdistan Irak sejalan dengan persatuan Irak. "Kunjungan menlu Iran ke Baghdad sangat penting dari segi ekonomi dan Iran perlu memperkuat hubungan ekonominya dengan Irak, yang bisa menyebabkan kegagalan konspirasi musuh," pungkasnya.

Penindasan Tanpa Henti di Bahrain

Human Rights Watch (HRW) dalam laporannya "World Report 2019" yang diterbitkan pada hari Kamis (17/1/2019) menyatakan bahwa rezim Bahrain terus menindak protes damai selama 2018 dan hampir menghilangkan semua oposisi.

Media-media independen tidak diizinkan beroperasi di Bahrain pada 2018, dan menjelang pemilihan parlemen pada November 2018, parlemen melarang anggota partai oposisi untuk mencalonkan diri. Para demonstran damai yang ditangkap akan dituntut, dianiaya, dan dicabut kewarganegaraannya.

"Pihak berwenang Bahrain telah menunjukkan kebijakan tanpa toleransi ketika berhadapan dengan media bebas, pemikiran politik independen, dan perbedaan pendapat damai," kata Lama Fakih, Wakil Direktur HRW untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Terlepas dari serangkaian penangkapan dan hukuman terhadap para demonstran, sekutu Bahrain telah gagal menggunakan pengaruhnya untuk meningkatkan catatan hak-hak Bahrain di dalam atau luar negeri," tambahnya.

Menjelang pemilu parlemen Bahrain pada November, rezim Bahrain menahan seorang mantan anggota parlemen, Ali Rashed al-Asheeri, setelah ia men-tweet tentang memboikot pemilu. Dia dibebaskan dengan jaminan tiga hari setelah pemilu legislatif. Pada 4 November 2018, Pengadilan Tinggi Banding Bahrain membatalkan pembebasan seorang anggota oposisi terkemuka, Sheikh Ali Salman, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan spionase.

Bahrain dilanda protes rakyat sejak 14 Februari 2011 yang menuntut demokratisasi dan kebebasan sipil, tapi protes damai rakyat diberangus oleh rezim Al Khalifa dengan cara-cara represif, termasuk penangkapan dan pemenjaraan aktivis politik, HAM dan ulama negara Arab itu.

Israel Berusaha Mendelegitimasi Organisasi Bantuan di Palestina

Badan koordinasi bantuan PBB mengatakan rezim Tel Aviv dan kelompok-kelompok Israel telah berusaha untuk mendelegitimasi organisasi kemanusiaan yang bekerja di wilayah Palestina pendudukan selama beberapa tahun terakhir.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan pada pada hari Rabu (16/1/2019) bahwa upaya itu akan berdampak negatif pada kemampuan organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan dan advokasi atas nama hak-hak Palestina.

Tekanan yang dihadapi Palestina bertambah pada Agustus 2018, ketika Amerika Serikat, sekutu terbesar rezim Zionis Israel, mengatakan bahwa pihaknya menghentikan semua dana untuk adan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). (RM)