Pars Today
Salah satu hasil dari kegagalan israel meraih tujuan yang mereka canangkan di perang Gaza adalah kian melebarnya perpecahan di bumi Palestina pendudukan.
Partai Buruh Israel telah menyiapkan rencana untuk memakzulkan Perdana Menteri (PM) rezim Zionis Benjamin Netanyahu. Partai ini juga meminta seluruh perwakilan di Knesset (Parlemen) untuk mendukung rencana tersebut.
Ketegangan politik di antara pejabat-pejabat rezim Zionis Israel memasuki babak baru setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) rezim ilegal ini, yang menolak dan membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) reformasi peradilan yang diusulkan oleh kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Korban jiwa akibat agresi militer rezim Zionis Israel di berbagai wilayah di Gaza yang telah memasuki hari ke-75 hari, meningkat.
Media rezim Zionis Israel memberitakan ketegangan dan perselisihan di antara kabinet rezim ilegal ini terkait dengan agresi militer ke Jalur Gaza yang telah dilakukan kurang lebih 2,5 bulan, namun belum membuahkan hasil.
Pengacara Netanyahu mengajukan surat baru ke kantor kejaksaan dan meminta penundaan persidangannya sampai perang berakhir.
Wakil Palestina di PBB menyebut aksi Israel di Jalur Gaza sebagai kejahatan perang dan anti-kemanusiaan, serta menjelaskan bahwa Benjamin Netanyahu harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Den Haag.
Juru Bicara Perdana Menteri rezim Zionis menilai permintaan gencatan senjata di Gaza hanya untuk kepentingan Hamas, dan Israel tidak akan pernah mengizinkannya.
Dengan berakhirnya gencatan senjata selama 7 hari, rezim Zionis telah melanjutkan serangan terhadap Jalur Gaza dalam sebuah langkah yang sudah diperkirakan sebelumnya.
Komite Palang Merah Internasional menerima gelombang ke-6 warga Zionis yang dibebaskan Hamas sebagai bagian dari pertukaran tawanan dengan rezim Zionis Israel.