PBB Akui Intervensi Pertimbangan Politik dalam Membantu Korban Gempa Suriah

Rula Amin, Penasihat dan Juru Bicara Senior UNHCR, Timur Tengah dan Afrika Utara mengatakan, pertimbangan politik harus disingkirkan dan korban gempa di Suriah harus dibantu.

Suriah dan Turki diguncang gempa berkekuatan 7,8 skala Richter pada Senin (6/2/2023) dini hari. Menurut data terbaru, gempa ini di Suriah sampai saat ini telah menewaskan sekitar tiga ribu orang dan melukai lebih dari lima ribu lainnya.

Gempa 7,8 skala Richter di Suriah tercatat sebagai bencana alam terbesar di negara ini. Gempa ini terjadi ketika Suriah sejak tahun 2011 hingga ini terlibat perang melawan kelompok teroris, perang yang memiliki dampak sangat berat di berbagai sektor.

Korban gempa di negara mana pun, baik negara industri atau sedang berkembang, membutuhkan bantuan kemanusiaan asing, di mana hal ini di Suriah karena perang 12 tahun terakhir dengan teroris, kondisinya lebih parah. Meski demikian, apa yang memberatkan Suriah dari tragedi ini adalah pertimbangan politik kekuatan Barat untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke negara ini.

Pertimbangan politik terhadap Suriah terjadi dalam beberapa bentuk.

Pertama, mencegah penyelamatan kepada para korban gempa dan bantuan kepada korban yang terjebak di reruntuhan. Amerika Serikat tidak membiarkan negara mana pun membantu korban gempa di Suriah, karena Damaskus mendapat sanksi berat dari Washington. Hanya segelintir negara seperti Iran dan Aljazair yang mengabaikan sanksi Barat dan mengirim bantuan ke Suriah, tapi mengingat tingginya kerusakan dan besarnya krisis, bantuan ini tidak cukup. Menurut pejabat resmi Suriah dan para pengamat, mungkin sampai saat ini masih ada beberapa puluh ribu orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan mayoritas mereka dapat diselamatkan.

Kedua, berlanjutnya represi kepada pemerintah Suriah dan pemanfaatan politik dari bencana gempa. Perang syaraf terhadap pemerintah Suriah masih terus berlanjut, dan media-media Barat dan anti-Damaskus mengklaim bahwa pemerintah menolak membantu korban gempa yang anti-pemerintah. BBC berbahasa Persia dalam laporannya mengklaim, lebih dari empat juta oposisi pemerintah Suriah di wilayah gempa tidak mendapat bantuan dari pemerintah Damaskus. Klaim ini dirilis ketika pemerintah Suriah karena keberadaan teroris di sejumlah wilayah, memiliki keterbatasan dalam pengiriman bantuan dan sampai saat ini berulang kali meminta pengiriman bantuan kemanusiaan.

Bentuk ketiga pertimbangan politik tersebut adalah adalah bahwa selama beberapa hari terakhir, yang cukup gamblang di antara ratusan berita terkait gempa bumi, adalah bahwa berita gempa bumi Turki lebih banyak diliput oleh media internasional daripada berita tentang gempa Suriah. Pendekatan berorientasi media ini sejalan dengan kebijakan tidak manusiawi kekuatan Barat. Pendekatan media yang ditargetkan ini bisa menjadi kematian lebih banyak korban gempa Suriah.

Mengingat pertimbangan politik ini, pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Adelheid Marschang Selasa (7/2/2023) memperingatkan bahwa gempa besar pada Senin (6/2/2023) dini hari yang sampai kini telah menewaskan ribuan orang di Turki dan Suriah akan mempengaruhi kehidupan jutaan orang di negara ini. (MF)