Protes di Israel Meningkat, Ini Respons dan Keputusan Netanyahu

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keputusannya untuk menghentikan rencana reformasi peradilan.

Hal itu diumumkan Netanyahu dalam pertemuan dengan para pemimpin koalisi kabinet rezim Zionis pada hari Senin (27/3/2023) setelah meningkatnya protes di kalangan masyarakat Israel dan kubu oposisi.

"Proses persetujuan atas reformasi peradilan di Knesset harus dihentikan," kata Netanyahu di akhir pertemuan darurat dengan para pemimpin koalisi, seperti dilansir Farsnews.

Namun, koalisi Netanyahu tidak menyetujui hal tersebut. Menteri Keamanan Internal rezim Zionis Itamar Ben-Gvir menentang keras dan mengancam akan membubarkan kabinet.

Sementara itu, Menteri Keuangan rezim Zionis Bezalel Smotrich telah mengumumkan persetujuannya untuk menghentikan rencana reformasi peradilan.

Pada pertemuan darurat tersebut, sekutu Netanyahu menuntut pengunduran diri Menteri Kehakiman Yariv Levin. Mereka menyebut Levin sebagai penyebab kerusuhan baru-baru ini.

Yariv Levin  membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dia tidak akan pernah terpaksa untuk mengundurkan diri.

Pada hari Minggu, Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu memecat Menteri Perang Yoav Galant. Setelah keputusan Netanyahu ini, Konsul Jenderal Israel di New York juga mengundurkan diri.

Setelah protes semakin meningkat, Netanyahu memanggil para ketua partai kabinet koalisi untuk rapat darurat. Namun kurangnya konsensus dan adanya perpecahan di antara sekutu Netanyahu telah menunda pengumuman resmi atau rilis pernyataan resmi kabinet mengenai penghentikan proses reformasi peradilan. (RA)