The Hill Akui Pendekatan Agresif Netanyahu terhadap Iran

Pars Today – Harian The Hill Amerika dalam sebuah artikel mengakui pendekatan haus perang Netanyahu terhadap Republik Islam Iran.

Surat kabar The Hill pada 2 Januari 2026 dalam sebuah artikel dengan tajuk "Serangan ke Iran dan kelangsunga hidup politik Netanyahu" tulisan Dov S. Zakheim — seorang penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional serta mantan pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat — membahas mengenai sikap perang Binyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, terhadap Iran serta meninjau berbagai dimensinya.

Selanjutnya, pokok-pokok penting dari artikel ini disebutkan;

Pertemuan dengan Trump dan Isu Iran

Dalam pertemuan terbaru dengan Trump, Netanyahu berbeda pendapat mengenai gencatan senjata di Gaza. Namun, keduanya sepakat bahwa jika aktivitas nuklir Iran berlanjut, serangan baru terhadap Tehran akan dilakukan.

Tantangan Keamanan dan Kredibilitas Politik

Netanyahu selalu memperkenalkan dirinya sebagai penjamin keamanan Israel. Namun, serangan 7 Oktober 2023 menggugat klaim tersebut. Kebijakannya yang mengizinkan Qatar mendanai Hamas menjadi salah satu faktor yang memicu serangan. Meski demikian, Netanyahu tidak menerima tanggung jawab atas serangan itu dan kini, demi mengembalikan kredibilitasnya, ia lebih dari sebelumnya berusaha mendorong perang dengan Iran serta mendapatkan dukungan Amerika Serikat.

Pemilu dan Krisis Legitimasi

Tekanan utama terhadap Netanyahu berasal dari pemilu mendatang rezim Zionis. Survei menunjukkan bahwa Partai Likud hanya akan memperoleh 25 kursi, jauh di bawah jumlah yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan koalisi. Jika kalah dalam pemilu, ia menghadapi risiko vonis dalam kasus-kasus korupsi, kecuali Isaac Herzog, Presiden rezim Zionis, atas permintaan Trump, memberinya pengampunan lebih awal — sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah rezim Zionis.

Peran Partai Ultra-Ortodoks

Kunci keberhasilan elektoral Netanyahu sejauh ini adalah kesediaannya memenuhi tuntutan partai-partai ultra-ortodoks. Partai-partai ini menuntut peningkatan anggaran sekolah-sekolah agama, pengurangan pendidikan sekuler, dukungan finansial bagi keluarga, serta pembebasan mahasiswa yeshiva dari wajib militer. Netanyahu telah memenuhi semua tuntutan tersebut.

Krisis Pembebasan Wajib Militer

Pembebasan wajib militer telah menjadi isu kontroversial karena kekurangan tenaga di militer. Awalnya hanya 400 mahasiswa yang dibebaskan, namun puluhan ribu orang menyalahgunakan aturan ini. Mahkamah Agung rezim Zionis pada tahun 2024 membatalkan pembebasan tersebut dan mewajibkan militer merekrut laki-laki ultra-ortodoks. Meski ada penolakan luas dari masyarakat dan bahkan anggota Partai Likud, partai-partai religius tetap menuntut pengesahan undang-undang baru tentang pembebasan wajib militer.

Kebuntuan Politik Netanyahu

Netanyahu berada dalam posisi sulit. Jika ia tidak mengajukan undang-undang baru, partai-partai religius mungkin akan menjatuhkan pemerintahannya. Namun jika ia memaksakan pengesahan undang-undang tersebut dan kehilangan dukungan dari partainya sendiri, pemerintahannya tetap akan runtuh. Dalam kedua skenario, Partai Likud kemungkinan tidak akan memperoleh kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan pada pemilu berikutnya.

Taktik Penundaan dan Harapan pada Perkembangan Regional

Netanyahu sejauh ini telah berjanji untuk mengajukan undang-undang baru mengenai pembebasan wajib militer, namun ia belum memberikan tekanan besar untuk pengesahannya. Ia menyadari bahwa partai-partai religius, selama oposisi masih kuat dalam jajak pendapat, akan ragu untuk menjatuhkannya. Selain itu, Netanyahu berharap bahwa perkembangan sepuluh bulan mendatang di Asia Barat akan memperbaiki posisi elektoralnya.

Kesimpulan

Untuk mempertahankan kekuasaan, Netanyahu menempuh dua jalur: menunda penyelesaian krisis pembebasan wajib militer dan berusaha mendapatkan dukungan Amerika Serikat dalam serangan terhadap Iran. Ia berharap langkah-langkah ini akan memperkuat posisinya secara politik serta mencegah kejatuhan pemerintahannya dan vonis hukum terhadap dirinya. (MF)