Hamas: Rezim Zionis Berusaha Membenarkan Pelanggaran Gencatan Senjata

Pars Today – Gerakan Hamas, dengan menolak klaim yang disampaikan oleh para pejabat militer rezim Zionis, menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan upaya untuk menutupi pelanggaran yang terus berlanjut terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Menurut laporan IRNA yang mengutip kantor berita Sputnik, Hazem Qassem, juru bicara Hamas, pada hari Sabtu (4/4/2026) menyatakan bahwa rezim Zionis sedang berusaha menciptakan berbagai alasan untuk melanjutkan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata, dan pernyataan terbaru para pejabat militer rezim tersebut disampaikan dalam kerangka itu.

Ia menyebut klaim yang disampaikan oleh komandan salah satu unit tentara rezim Zionis tentang rencana Hamas untuk menculik tentara Zionis sebagai “tidak benar dan tidak berdasar”, serta menilainya sebagai upaya untuk membenarkan pelanggaran rezim tersebut terhadap ketentuan perjanjian.

Qassem juga menegaskan bahwa pernyataan pejabat militer Zionis mengenai tidak akan mundur dari “garis kuning” dan kemungkinan dimulainya kembali pertempuran di Jalur Gaza merupakan tanda jelas pelanggaran gencatan senjata dan adanya kehendak untuk melemahkannya.

Juru bicara Hamas meminta para mediator dan negara‑negara penjamin untuk mengambil sikap yang jelas terhadap pelanggaran tersebut serta memberikan tekanan agar rezim Zionis mematuhi perjanjian.

Ia menutup dengan menegaskan komitmen penuh gerakan Hamas terhadap ketentuan gencatan senjata.

Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Kanal 12 televisi Israel, mengutip komandan salah satu unit yang ditempatkan di Gaza, mengklaim bahwa Hamas berusaha memanfaatkan perkembangan militer terhadap Iran untuk memperkuat kemampuan dan membangun kembali persenjataannya, bahkan berencana melakukan operasi penangkapan terhadap tentara Israel.

Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui sebuah rancangan yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk mendukung “Rencana Trump” dalam menata situasi di Gaza. Rancangan tersebut disahkan dengan dukungan 13 dari 15 anggota dewan, sementara Rusia dan China abstain.

Menurut proposal tersebut, akan diterapkan pengelolaan internasional sementara atas Jalur Gaza dan dibentuk sebuah lembaga bernama “Dewan Perdamaian” yang dipimpin oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Selain itu, direncanakan penempatan pasukan internasional dengan izin penggunaan kekuatan militer untuk menciptakan stabilitas di kawasan, yang akan dilakukan dengan koordinasi antara Israel dan Mesir. (MF)