Hizbullah: Sanksi AS Hanya Perisai Agresi Zionis

Pars Today - Hizbullah Lebanon dalam sebuah pernyataan resmi menegaskan bahwa sanksi terbaru Amerika Serikat bertujuan menakut-nakuti rakyat Lebanon dan mendukung agresi rezim Zionis.

Melansir Pars Today dari IRNA pada dini hari Jumat, 22 Mei 2026, Hizbullah Lebanon dalam pernyataannya menanggapi sanksi baru AS dengan menyatakan bahwa langkah tersebut justru merupakan "medali kehormatan yang disematkan di dada para pihak yang dikenai sanksi".

Dalam pernyataan itu, Hizbullah menekankan bahwa sanksi-sanksi ini merupakan konfirmasi ulang atas ketepatan pilihan mereka, tidak sebanding dengan tinta yang digunakan untuk menulis teksnya, dan tidak akan memberikan dampak apa pun terhadap pihak yang dikenai sanksi dalam perjuangan mereka demi rakyat dan negara.

Inti Pernyataan Hizbullah

Pernyataan tersebut melanjutkan, "Apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan AS dalam bentuk sanksi terhadap wakil-wakil rakyat Lebanon yang terpilih, perwira angkatan bersenjata dan pasukan keamanan, serta pejabat dari Hizbullah dan Gerakan Amal, merupakan upaya Amerika untuk mengancam dan menakut-nakuti rakyat Lebanon yang merdeka, guna mendukung dan memperkuat agresi Zionis terhadap negara kami."

Disebutkan dalam pernyataan itu, "Senjata sanksi baru ini hanyalah penguat bagi agresi Zionis terhadap negara kami, sekaligus suntikan politik kosong dan upaya sia-sia untuk membantu rezim tersebut setelah kegagalan kejahatan mereka dalam mencegah rakyat Lebanon menggunakan hak sah mereka untuk melawan dan membela negara."

Hizbullah dalam lanjutan pernyataannya menegaskan bahwa sanksi terhadap perwira Lebanon yang dijatuhkan menjelang kunjungan ke Pentagon bertujuan menakut-nakuti lembaga keamanan resmi kami dan memaksa pemerintah tunduk pada hegemoni Amerika.

"Sanksi terhadap tokoh nasional, politik, dan perwira militer harus menjadi perhatian bagi mereka yang mengklaim bersahabat dengan Amerika dan Amerika yang justru berupaya melemahkan lembaga-lembaga nasional," tegas Hizbullah.

Pernyataan itu ditutup dengan seruan, "Pemerintah Lebanon harus membela lembaga-lembaga hukum, keamanan, dan militernya agar kedaulatan nasional serta martabat Lebanon dan rakyatnya tetap terjaga."

Respons Tokoh Hizbullah: "Kami Tidak Takut"

Anggota Fraksi Kesetiaan pada Perlawanan di Parlemen Lebanon sebelumnya menegaskan bahwa sanksi Amerika bukanlah hal baru dan mereka tidak merasa takut.

Hassan Ezeddine dalam wawancara dengan Al Jazeera menyatakan, "Sanksi Amerika mencakup sejumlah perwira lembaga keamanan Lebanon. Tindakan ini merupakan upaya menciptakan rasa takut dan memaksa mereka tunduk pada kehendak AS."

Ia menambahkan, "Perlawanan akan terus berlanjut. Negosiasi pemerintah Lebanon dengan pihak pendudukan tidak memiliki arti bagi kami, dan dalam realitas di lapangan pun tidak memberikan dampak apa pun."

Klaim AS: 9 Tokoh Lebanon Dikenai Sanksi

Di sisi lain, Kementerian Keuangan Amerika Serikat, dalam rangka kebijakan bermusuhan Washington terhadap kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah dan setelah upaya mereka melucuti senjata Hizbullah mengalami kegagalan, mengumumkan telah menjatuhkan sanksi terhadap 9 individu di Lebanon.

Dalam pernyataan hari Kamis (21/5) waktu setempat, Kementerian Keuangan AS mengklaim, "Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) hari ini mengumumkan penambahan 9 individu di Lebanon ke dalam daftar sanksi dengan alasan 'mengganggu proses perdamaian di Lebanon dan mencegah pelucutan senjata Hizbullah'."

Berdasarkan pernyataan tersebut, Mohammad Reza Sheybani, Duta Besar Iran untuk Lebanon, juga termasuk dalam daftar sanksi ini.

Kementerian Keuangan AS dalam pembenaran atas tindakan sepihak mereka mengklaim, "Pejabat-pejabat yang berafiliasi dengan Hizbullah ini mencakup individu-individu yang memiliki pengaruh di parlemen, angkatan bersenjata, dan sektor keamanan Lebanon, serta berupaya mempertahankan pengaruh kelompok tersebut di lembaga-lembaga kunci pemerintah Lebanon."

Kementerian itu menambahkan, "Kelanjutan aktivitas Hizbullah dan penerapan pengaruhnya terhadap struktur pemerintah Lebanon melemahkan kemampuan negara tersebut untuk menjalankan kedaulatan atas lembaga-lembaga resmi serta melucuti senjata kelompok ini."

Pernyataan Pejabat AS: "Ini Baru Permulaan"

Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, menyusul kegagalan Washington melucuti senjata Hizbullah, mengulangi klaim dan tuduhan dengan menyatakan: "Hizbullah adalah organisasi teroris dan harus dilucuti senjatanya secara menyeluruh. Kementerian Keuangan akan terus mengambil tindakan terhadap pejabat yang telah menyusup ke dalam pemerintah Lebanon dan membiarkan Hizbullah melanjutkan kampanye kekerasan yang tidak bermakna terhadap rakyat Lebanon serta mengganggu proses perdamaian berkelanjutan."

Kementerian Luar Negeri AS, dengan nada frustrasi atas kegagalan melucuti senjata Hizbullah dan pengaruh kelompok tersebut di Lebanon, mengklaim: "Kelanjutan penolakan Hizbullah untuk melucuti senjata mencegah pemerintah Lebanon menyediakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan yang layak diterima rakyat negara ini."

Tommy Pigott, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, mengklaim, "Individu yang dikenai sanksi hari ini mencakup mereka yang mengganggu proses pelucutan senjata Hizbullah; termasuk anggota parlemen, seorang diplomat Iran yang telah melanggar kedaulatan Lebanon, serta pejabat keamanan Lebanon yang menyalahgunakan posisi mereka untuk menguntungkan organisasi teroris."

Jubir Kementerian Luar Negeri pemerintahan Trump, yang kerap beralih pada sanksi terhadap negara dan kelompok yang tidak sejalan akibat keputusasaan dan kegagalan, mengklaim, "Ini baru permulaan. Setiap individu yang terus mendukung atau bekerja sama dengan organisasi ini, atau dalam bentuk apa pun melemahkan kedaulatan Lebanon, harus menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban."

Pigott menambahkan, "Lebanon yang stabil, aman, dan mandiri memerlukan pelucutan senjata Hizbullah secara menyeluruh serta pengembalian otoritas keamanan secara eksklusif kepada pemerintah Lebanon di seluruh wilayah negara. Amerika Serikat siap membantu rakyat dan pemerintah Lebanon dalam merancang jalan menuju masa depan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih sejahtera."

Kementerian Luar Negeri AS mengklaim bahwa tindakan ini diambil berdasarkan kewenangan antiterorisme dan sesuai dengan Perintah Eksekutif 13224 (beserta amendemennya). Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS telah menetapkan Hizbullah sebagai "Specially Designated Global Terrorist" (SDGT) pada 31 Oktober 2001 dan sebagai "Foreign Terrorist Organization" berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS pada 8 Oktober 1997.(Sail)