Parahnya Pelanggaran HAM di Negara Anggota Dewan HAM PBB

Meningkatnya penumpasan dan langkah-langkah menindas terhadap warga Arab Saudi semakin memperluas aksi demonstrasi warga. Salah satu aktivis hak asasi manusia Saudi baru-baru ini melakukan mogok makan untuk memprotes berlanjutnya penahanan dirinya.

Khalid Al Ameer Bana, seorang aktivis HAM Saudi, berdasarkan keputusan pengadilan negara itu dan setelah delapan tahun dipenjara, semestinya menghirup udara bebas pada 5 Oktober 2016 lalu, namun hingga sekarang masih harus meringkuk di penjara Saudi.

Menurut keterangan sebuah kelompok pengawas HAM yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, Khalid Al Ameer memulai aksi mogok makannya sehari setelah hari pembebasannya.

Aktivis HAM Saudi ini ditangkap karena terlibat dalam aksi demonstrasi memprotes kejahatan rezim Zionis Israel di Riyadh dan divonis delapan tahun penjara. Sementara menurut situs surat kabar Saudi, Riyadh, Saudi juga menahan sejumlah aktivis lain yang mendukung Syeikh Nimr Baqir Al Nimr, ulama Syiah terkemuka negara itu, untuk waktu yang sangat lama.

Saudi pada Januari 2016 mengeksekusi mati 47 terdakwa termasuk Syeikh Nimr dengan tuduhan terlibat dalam upaya penggulingan pemerintah. Eksekusi mati atas Syeikh Nimr memicu gelombang protes luas baik di dalam maupun luar Saudi.

Lembaga-lembaga HAM internasional menuding pengadilan-pengadilan Al Saud tidak menjalankan prinsip keadilan dan dengan menutup mata atas aturan syariat, menerapkan hukum paling menindas.

Pejabat Saudi menggunakan vonis-vonis hukuman berat untuk membungkam para penentang pemerintah dan menebarkan rasa takut untuk menciptakan atmosfir mencekam sehingga tak ada seorangpun yang berani secara terbuka menunjukkan penentangannya atas rezim Al Saud.

Langkah-langkah Saudi dalam melakukan penumpasan dan menjalankan kebijakan orotiter, sama sekali tidak mengenal batas dan secara praktis telah mengubah negara itu menjadi salah satu pusat pelanggaran HAM terhadap warganya sendiri di level internasional.

Kubu oposisi di Saudi mengumumkan, buah dari langkah-langkah Al Saud itu, adalah penahanan lebih dari 30.000 aktivis politik di penjara-penjara rahasia rezim itu dan berubahnya Saudi menjadi penjara besar bagi warganya sendiri, dan ini merupakan "kebijakan polisi" rezim diktator Al Saud terhadap warga Saudi.

Sistem abad pertengahan yang dipakai dalam kebijakan penguasa Saudi dan penumpasan luas serta hukuman mati terhadap para aktivis politik ditambah tidak adanya sedikitpun kebebasan di negara itu, memicu protes luas dari rakyat.

Pada kondisi seperti ini, Al Saud justru berusaha melanggengkan pemerintahan otoriternya. Di saat yang sama, Saudi sekarang sudah dikenal di level internasional sebagai negara anti-demokrasi yang gemar mengintervensi urusan dalam negeri negara kawasan seperti Bahrain dan Yaman, serta mendukung kebijakan fitnah Barat di Irak, Suriah dan Lebanon.

Meski demikian, didukung sekutu-sekutu Baratnya seperti Amerika Serikat dan Inggris, Saudi kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dan pada periode sebelumnya negara itu bahkan sempat menjadi ketua komisi pakar independen di dewan ini.

Tidak diragukan tindakan-tindakan reaksioner semacam ini tidak akan menghasilkan apapun kecuali bertambahnya kecongkakan para penguasa Saudi dalam melakukan pelanggaran luas HAM dan aturan internasional, dan meningkatkan penumpasan warga di negara itu. (HS)