Pejabat Damaskus Kabarkan Perang Tak Langsung Suriah-Turki

Pejabat Kementerian Pertahanan Suriah mengabarkan perang tidak langsung pasukan negara ini dengan Turki di utara Suriah.

Seperti dilansir kantor berita Buratha News, Selasa (29/11/2016), Brigadir Jenderal Samir Suleiman, Kepala Biro Politik untuk Urusan Media Kementerian Pertahanan Suriah dalam pernyatan terbaru, menyinggung kehadiran kelolompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Turki di utara Suriah.

Ia mengatakan, bentrokan militer Suriah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Turki di sekitar kota Aleppo berarti peperangan tidak langsung dengan negara ini.

Suleiman mengungkap klaim palsu Turki untuk memerangi kelompok-kelompok teroris di Suriah, dan mengatakan, Turki menyuplai senjata, pasukan dan penasihat dan pakar militernya kepada kelompok-kelompok teroris, di mana banyak dari mereka yang tewas dalam bentrokan.

Sementara itu, Partai Uni Demokratik Kurdi Suriah mengabarkan kesepakatan dengan militer negara ini untuk menghadapi pasukan Turki di kota al-Bab, utara Suriah.

Faisal al-Miqdad, Waki Menteri Luar Negeri Suriah pada 26 November 2016 menekankan urgensitas penarikan total militer Turki dari negara ini.  

Ia menilai Turki sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketegangan dan krisis di kawasan.

Al-Miqdad menjelaskan, ketika sebagian wilayah Suriah diduduki Turki, maka kondisi di kawasan tidak akan stabil.

Turki sebagai salah satu pendukung utama kelompok-kelompok teroris di Suriah, mengklaim memerangi terorisme di negara tetangganya itu.

Sejak 24 Agustus 2016, pemerintah Turki melancarkan operasi militer dengan sandi "Perisai Efrat" dengan klaim untuk menumpas teroris sDaesh di Suriah.

Operasi tersebut sebenarnya untuk menyerang pasukan Kurdi Suriah melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok teroris. Operasi ini telah menewaskan sedikitnya 100 warga sipil dan mereka berhasil menduduki lebih dari 1000 km persegi wilayah Suriah.

Suriah pada Agustus lalu mengirim dua surat terpisah kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Ketua Dewan Keamanan PBB untuk memprotes operasi militer Turki di wilayahnya.

Pemerintah Damaskus menyebut langkah Turki itu sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Suriah dan merupakan kejahatan perang dan kejahatan anti-kemanusiaan. (RA)