Suriah: Tidak Ada Pasukan Internasional di Zona De-eskalasi Konflik

Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Moallem mengatakan, pemerintah Damaskus mendukung zona de-eskalasi konflik karena tekadnya untuk menghentikan pertumpahan darah dan memperbaiki kondisi kehidupan rakyat Suriah.

Pada tanggal 4 Mei, Rusia, Iran dan Turki – penjamin gencatan senjata Suriah – mengumumkan bahwa mereka menyetujui sebuah memorandum untuk membentuk empat zona de-eskalasi konflik di Suriah. Zona tersebut dibentuk di Provinsi Idlib, wilayah utara kota Homs, timur Ghouta dan selatan Suriah.

Moallem dalam konferensi pers pada hari Senin (8/5/2017) menuturkan, pemerintah Suriah berharap semua kelompok bersenjata akan berkomitmen dengan ketentuan memorandum tersebut. Tapi jika ada pelanggaran, militer Suriah siap untuk merespon tegas. Demikian dikutip kantor berita IRNA.

"Kami berharap memorandum ini akan mencapai maksudnya yaitu; memisahkan kelompok bersenjata yang menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada 30 Desember 2016 dari Jabhat al-Nusra, Daesh dan kelompok-kelompok lain yang berafiliasi dengan mereka," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Moallem menyatakan bahwa alternatif yang dikejar adalah rekonsiliasi nasional, dan pemerintah Suriah akan menyambut semua faksi yang ingin bergabung dalam proses ini.

Soal penempatan pasukan internasional di zona de-eskalasi konflik, menlu Suriah menjelaskan, tidak akan ada pasukan internasional PBB di wilayah tersebut dan Rusia telah memastikan itu.

"Kelompok teroris akan dipisah dari para penandatangan memorandum. Mereka yang tidak bergabung harus meninggalkan zona tersebut dan mereka tidak akan diterima jika datang ke daerah yang dikuasai oleh pasukan kita," tandasnya.

Mengenai campur tangan Yordania dalam krisis di Suriah, al-Moallem mengatakan, "Peran Amman sejak awal krisis sampai sekarang sudah bukan rahasia."

"Jika pasukan Yordania masuk tanpa koordinasi dengan pemerintah Suriah, mereka akan dianggap sebagai kekuatan musuh," pungkasnya. (RM)