Kebingungan PBB Menyikapi Kejahatan Saudi di Yaman

Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pencantuman nama Arab Saudi ke dalam daftar hitam pelanggar hak-hak anak menunjukkan kebingungan badan dunia ini tentang bagaimana memperlakukan rezim Al Saud.

Mohammad Abdussalam, juru bicara Gerakan Rakyat Yaman, Ansarullah, Kamis, 5 Oktober 2017, mengkritik penundaan dan pengabaian PBB untuk memasukkan nama Arab Saudi ke dalam daftar para pelanggar hak-hak anak. Ia menilai lembaga dunia itu sebagai "pendorong" berbagai kejahatan Arab Saudi di Yaman.

Agresi militer Arab Saudi ke Yaman dimulai dari Maret 2015 dan invasi ini telah melewati  30 bulan. Anak-anak yang tak berdosa merupakan korban utama dari perang yang dikobarkan oleh rezim Al Saud ini.

Berdasarkan laporan Dana Anak-anak PBB (UNICEF) pada akhir Juli 2017, agresi militer Arab Saudi telah menyebabkan 20,7 juta warga Yaman memerlukan bantuan kemanusiaan, di mana 11,3 juta dari jumlah tersebut adalah anak-anak.

Berdasarkan laporan itu pula, sekitar 1.700 anak Yaman tewas dan 2.800 lainnya terluka akibat serangan pasukan agresor. Sekitar dua juta anak Yaman juga dilaporkan menderita gizi buruk.

Selain itu, dua juta anak Yaman tidak bisa sekolah karena hancurnya fasilitas dan hampir satu juta anak di negara ini mengungsi di berbagai wilayah yang dianggap aman. Banyak warga Yaman yang tewas dalam agresi militer Arab Saudi. Penyebaran penyakit akibat perang dan hancurnya infrastruktur publik terutama fasilitas kesehatan juga menjadi ancaman bagi rakyat Yaman terutama anak-anak.

Meskipun kondisi kemanusiaan di Yaman sangat buruk dan kian hari makin mengkhawatirkan, namun lembaga-lembaga internasional terutama PBB –yang tugas utamanya adalah membantu menjaga perdamaian dan keamanan dunia– tidak melakukan langkah apapun untuk menghentikan perang asimetris terhadap Yaman.

PBB pada tahun lalu; yaitu di masa ketika Ban Ki-moon masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal badan dunia ini, telah memasukkan nama Arab Saudi ke dalam daftar hitam pelanggar hak-hak anak, namun karena tekanan sekutu-sekutu Arab terutama tekanan dari Amerika Serikat, lembaga dunia tersebut menghapus nama Arab Saudi.

Kini dalam draf rahasia PBB pada tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Reuters pada 3 Oktober ini, disebutkan bahwa nama koalisi pimpinan Arab Saudi –tanpa secara khusus mencantumkan nama Arab Saudi– di masukan ke dalam daftar pelanggar hak-hak anak karena telah membunuh aak-anak Yaman.

Pada dasarnya, PBB, dari satu sisi, menerima bahwa Arab Saudi telah melakukan kejahatan terhadap anak-anak Yaman, namun dari sisi lain, badan dunia ini tidak mampu secara khusus memasukkan nama Arab Saudi ke dalam daftar hitam para pelanggar hak-hak anak.

Ketidakmampuan tersebut telah direaksi oleh juru bicara Gerakan Rakyat Yaman, Ansarullah. Abdussalam mengatakan, jika PBB menunda pencatatan nama Arab Saudi ke dalam daftar hitam negara-negara penjahat dan pelanggar hak-hak anak, maka hal ini menunjukkan bahwa organisasi dunia itu sendiri adalah konspirator terhadap bangsa-bangsa termasuk Yaman.

Meskipun PBB pada tahun lalu berusaha menghubungkan penghapusan nama Arab Saudi dari daftar pelanggar hak-hak anak dengan persoalan finansial dan anggaran badan dunia ini, namun kenyataan pahitnya adalah PBB didominasi oleh negara-negara seperti AS yang memiliki pandangan "selektif" dan tebang pilih terkait Hak Asasi Manusia dan keamanan internasional.

Kebijakan tebang pilih tersebut tidak hanya menyebabkan sikap pasif dan kebingungan PBB dalam berbagai krisis penting seperti Yaman, namun juga meningkatkan ketidakpercayaan negara-negara independen dan negara-negara yang tidak sejalan dengan blok Barat kepada PBB. (RA)