Bantuan Besar Saudi-UEA kepada Al Khalifa untuk Menumpas Oposisi

Surat kabar Amerika, The New York Times mengabarkan bahwa rezim Al Khalifa telah menerima dana sebesar 10 miliar dolar dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi untuk menumpas unjuk rasa damai rakyat Bahrain yang dimulai sejak 2011.

Bersamaan dengan meningkatnya kebijakan penumpasan demonstran damai Bahrain oleh rezim Al Khalifa dalam beberapa hari terakhir, terungkap lebih detil mengenai keterlibatan para penguasa Arab dalam penumpasan oposisi Bahrain.

Mantan anggota parlemen dan anggota Komunitas Islam Nasional al-Wefaq Bahrain Ali al-Aswad mengatakan rezim Al Khalifa menerapkan beragam cara untuk menumpas oposisi Bahrain dengan dukungan dari negara-negara Arab.

Kepala Komisi Arab untuk Hak Asasi Manusia Violette Daguerre melaporkan bahwa dukungan Barat dan para penguasa Arab merupakan lampu hijau bagi rezim Al Khalifa untuk melanjutkan penumpasannya terhadap oposisi Bahrain.

Sejak 14 Februari 2011, rakyat Bahrain bangkit melawan kediktatoran rezim Al Khalifa. Mereka berunjuk rasa damai untuk menuntut kebebasan, keadilan, penghapusan diskriminasi dan berdirinya pemerintahan pilihan rakyat. Namun, tuntutan damai rakyat Bahrain itu disambut dengan kekerasan oleh rezim Al Khalifa. Dengan bantuan Arab Saudi, UEA dan lampu hijuga dari Amerika Serikat, rezim ini menumpas para aktivis dan revolusioner Bahrain.

Pada tanggal 14 Maret 2011, Arab Saudi juga mengirim pasukan ke Bahrain. Riyadh mencampuri urusan internal Manama dan menolak perundingan oposisi Bahrain dengan rezim Al Khalifa. Arab Saudi berperan langsung dalam menumpas protes damai di Bahrain dan meluasnya kekerasan di negara ini.

Pada bulan Mei 2012, Arab Saudi mengumumkan aliansi keamanan dengan rezim Bahrain, di mana contoh nyatanya adalah kolonisasi Bahrain. Kubu oposisi Bahrain menyebut langkah Arab Saudi itu sebagai "pendudukan" terhadap negara mereka. Arab Saudi dan UEA mengirim pasukan yang dikenal dengan "Perisai Jazirah" ke Bahrain untuk membantu rezim Al Khalifa menumpas protes rakyat di negara ini.

Sementara itu, rakyat Bahrain menganggap pengiriman pasukan Arab Saudi ke negara mereka sebagai sebuah penjajahan. Mereka bertekad untuk melanjutkan protes hingga tercapai tuntutan-tuntuan sahnya. Rezim Al Saud dan al-Khalifa melakukan berbagai cara untuk menjustifikasi penempatan pasukan Arab Saudi di Bahrain dan memperkenalkan langkah ini sebagai tindakan yang sah.

Faktanya, kehadiran pasukan Arab Saudi di Bahrain tidak memiliki dasar hukum dan norma dalam hubungan internasional. Arab Saudi dan Bahrain berusaha menghubungkan kehadiran dan kerja samanya untuk menumpas oposisi Bahrain dengan program Perisai Jazirah Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC), padahal pandangan ini tidak bisa diterima. Pasalnya, pembentukan Perisai Jazirah bertujuan untuk membela dan mempertahankan sebuah negara anggota P-GCC dari serangan negara lain. Sementara transformasi di Bahrain adalah masalah internal dan protes damai rakyat negara ini terhadap kediktatoran rezim Al Khalifa.

Dalam Piagam PBB dan undang-undang lainnya di lembaga-lembaga hukum internasional atau konvensi internasional, tidak ada aturan yang membolehkan intervensi terhadap negara lain untuk membantu penguasa negara itu menumpas protes damai rakyat, namun yang ada adalah penegasan prinsip dasar untuk menghormati kedaulatan dan independensi semua negara dan pelarangan campur tangan dalam urusan internal negara lain.

Transformasi Bahrain telah memperjelas jati diri dan ketergantungan rezim Al Khalifa kepada asing. Masalah inilah yang mendorong semakin kuatnya tekad rakyat Bahrain untuk menciptakan perubahan mendasar dalam pemerintahan negaranya dan melawan segala bentuk penjajahan dan intervensi asing terutama campur tangan Arab Saudi dan UEA. (RA)