Transformasi Timur Tengah, 3 Maret 2019

Transformasi di Timur Tengah pekan lalu diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya: PBB menyatakan bahwa rezim Zionis melanggar HAM di Gaza dan menyebut Israel mendukung teroris.

Selain itu, Liga Arab mendukung laporan PBB mengenai kejahatan Israel, dan berlanjutnya persekusi oposisi Bahrain dengan pemenjaraan ulama yang divonis 10 tahun, pengadilan Israel memvonis Netanyahu bersalah,  dan Suriah menyatakan bahwa AS sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya bencana di kamp Rukban.

Rezim Zionis Langggar HAM di Gaza

Komisi Penyelidikan Independen PBB pada hari Kamis, 28 Februari 2019 mengumumkan adanya bukti bahwa rezim Zionis Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan dalam menanggapi protes tahun lalu di Jalur Gaza, sebab, para sniper rezim ini menarget anak-anak, petugas medis dan jurnalis.

Sebelumnya, Komisi Penyelidikan Independen PBB telah menyelidiki pelanggaran yang dilakukan selama demonstrasi di Gaza antara 30 Maret-31 Desember 2018.

"Tentara Israel melakukan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional," kata Ketua Komisi Penyelidikan Independen PBB Santiago Canton.

Dia menambahan, beberapa pelanggaran itu bisa merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Komisi yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada Mei lalu itu, lebih dari 6.000 demonstran tidak bersenjata ditembak oleh sniper Israel selama berminggu-minggu protes di perbatasan Gaza.

"Komisi menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa penembak jitu Israel menembak wartawan, petugas kesehatan, anak-anak dan orang-orang cacat, padahal mengetahui bahwa mereka jelas dikenali seperti itu," pungkasnya.

Pawai Hak Kepulangan Palestina dimulai sejak 30 Maret 2018 di perbatasan timur Gaza yang bertepatan dengan Hari Bumi. Pawai damai ini terus digelar di setiap hari Jumat dan telah memasuki pekan ke-49. Sejauh ini, lebih dari 255 warga Palestina gugur syahid akibat ditembak oleh tentara Israel dan lebih dari 26 ribu lainnya terluka.

Laporan PBB Soal Dukungan Israel kepada Teroris

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengakui bahwa rezim Zionis Israel mendukung kelompok-kelompok teroris. Pengakuan itu tertuang dalam laporan Guterres yang disajikan untuk Sidang ke-40 Dewan HAM PBB di Jenewa, yang berlangsung dari 25-28 Februari 2019.

Laporan Sekjen PBB menyatakan Israel memberikan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok teroris, seperti Front al-Nusrah, yang saat ini beroperasi di sepanjang garis gencatan senjata di Suriah.

Seperti dilansir The Jerusalem Post, laporan Sekjen PBB mencatat bahwa rezim Zionis memberikan senjata, amunisi, uang, dan perawatan medis kepada kelompok-kelompok teroris.

Israel adalah rezim pencetus terorisme di Timur Tengah. Pembentukan Israel dilakukan dengan menduduki tanah Palestina, dan pendudukan wilayah telah menjadi ciri khas para teroris. Eksistensi Israel sampai sekarang bergantung pada dukungan kekuatan besar dan tindakan terorisme yang mereka lakukan, seperti kejahatan besar Deir Yassin, Sabra dan Shatila, dan pembantaian di Gaza.

Masing-masing dari kejahatan tersebut termasuk bagian dari kejahatan luar biasa di dunia. Selain itu rezim Zionis memiliki keahlian khusus dalam menculik individu serta meneror para tokoh dan ilmuwan. Mereka telah meneror para ilmuwan dari Iran dan pemimpin perlawanan di Lebanon dan Palestina.

Kelompok-kelompok teroris yang melakukan tindakan terorisme saat ini sebenarnya mereka sedang meniru brutalitas dan kejahatan rezim Zionis. Oleh karena itu, Ketua Parlemen Iran Ali Larijani percaya bahwa Israel adalah induk terorisme.

Seorang analis masalah Timur Tengah, Mohammad Pour Gholami mengatakan, "Israel adalah rezim teroris dan kejahatan-kejahatan besar terorisme terjadi atas perintah langsung dari kebanyakan pemimpin mereka."

Dalam situasi saat ini di Timur Tengah, Israel menyambut perang yang dilakukan para teroris internasional terhadap negara-negara Muslim, karena rezim Zionis melihat hal ini sejalan dengan kepentingannya. Untuk itu, mereka memberikan dukungan langsung kepada teroris.

Ada banyak laporan yang mencatat tentang evakuasi teroris yang terluka di Suriah ke tanah pendudukan dan kemudian dirawat di sejumlah rumah sakit Israel.

Rezim Zionis dengan mudah memberikan dukungan kepada kelompok teroris di negara-negara Arab karena dunia Arab khususnya Saudi dan Uni Emirat Arab sedang berupaya membangun hubungan resmi dengan Israel.

Israel adalah manifestasi nyata dari terorisme negara di kawasan. Di sini, Sekjen PBB telah mengambil sebuah langkah positif dengan mengakui dukungan Israel kepada kelompok teroris. Namun, pengakuan semata tidak akan mencegah rezim Zionis dari mendukung para teroris. Dukungan mutlak Amerika Serikat terhadap Israel tampaknya tidak akan membuat PBB mampu mencegah kejahatan dan terorisme rezim Zionis.

Liga Arab Dukung Laporan PBB soal Kejahatan Israel

Liga Arab menyambut laporan komisi penyidik PBB terkait kejahatan miilter rezim Zionis Israel terhadap Palestina, khususnya penembakan terhadap demonstran Palestina selama aksi demo Hak Kepulangan.

Seperti dilaporkan Quds Press, Said Abu Ali, wakil sekjen Liga Arab dan ketua komisi Palestina dan bumi pendudukan di organisasi ini menyatakan, hasil laporan PBB terkait kejahatan militer Israel terhadap warga Palestina didasari oleh keadilan hukum internasional dan HAM.

Abu Ali mengatakan, pejabat rezim Zionis Israel harus mempertanggungjawabkan kejahatannya terhadap Palestina. Ia juga menuntut diakhirnya penjajahan bumi Palestina dan pembentukan negara independen Palestina dengan ibu kota al-Quds di perbatasan tahun 1967.

Persekusi Oposisi Bahrain Berlanjut, Ulama Divonis 10 Tahun Penjara

Pengadilan banding rezim Al Khalifa menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 10 tahun kepada Sheikh Hassan Isa. Ulama yang juga anggota senior gerakan Al Wefaq Bahrain ditahan dan dimejahijaukan karena mengkritik pemerintahan Al Khalifa.

Pada 14 Februari 2011 terjadi gelombang protes rakyat Bahrain yang mengkritik rezim Al Khalifa. Rakyat Bahrain menuntut kebebasan, keadilan dan dihilangkannya diskriminasi, tapi rezim Al Khalifa memberangus aksi protes tersebut dengan cara-cara represif. Rezim Al Khalifa menangkap para pemimpin oposisi dari tokoh masyarakat hingga agamawan, dan menjebloskan mereka ke penjara.

Pengadilan Israel Vonis Netanyahu Bersalah

Pengadilan rezim Zionis Israel Kamis sore (28/2) mengkonfirmasikan akan mengajukan dakwaan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas kasus suap dan skandal korupsi.

Sebelumnya, Jaksa Agung rezim Zionis Israel, Avichai Mandelblit mengkonfirmasikan akan digelarnya sidang kasus korupsi yang melibatkan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dalam waktu dekat.

Netanyahu menghadapi sejumlah skandal korupsi yang melilitnya. Benyamin Netanyahu dituding menerima suap berupa barang mewah dari pendukungnya yang kaya raya, Arnon Michan. Pengusaha AS, sekaligus produser film di Hollywood ini telah lebih dahulu diinterogasi oleh pihak keamanan Israel di bulan September tahun lalu.

Netanyahu juga diinterogasi terkait dengan dua kasus 1000 dan 2000. Kasus pertama mengenai suap, dan kedua mengenai perundingannya dengan pemilik koran Yedioth Ahronoth.

Kasus korupsi yang paling berat melilit Netanyahu mengenai penerimaan suap senilai satu juta dolar dari Arnaud Mimran yang dipergunakan untuk membiayai kampanye pemilu perdana menteri rezim Zionis.

Selain itu, Netanyahu dijerat kasus korupsi lain "skandal 3.000" berkaitan dengan pembelian tiga kapal selam dari Jerman senilai lebih dari satu miliar dolar.

Suriah: AS Penyebab Bencana di Kamp Rukban

Kementerian Luar Negeri Suriah, Jumat (1/3/2019) malam menyebut Amerika Serikat tertanggung jawab atas bencana kemanusiaan yang terjadi di kamp pengungsian Al Rukban di perbatasan Suriah-Yordania.

Kemenlu Suriah mengumumkan, dengan menggunakan paksaan dan ancaman, pasukan Amerika melarang warga sipil Suriah keluar dari kamp pengungsian Al Rukban.

Di sisi lain, Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Jenderal Mikhail Mizintsev mengatakan, pasukan Amerika mencegah terlaksananya proses evakuasi dan penempatan permanen para pengungsi Suriah.

Menurut jenderal Rusia ini, pasukan Amerika juga menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan ke kamp pengungsian Al Rukban.

"Militer Amerika menolak tegas evakuasi dan kembalinya para pengungsi Suriah dari kamp ini ke rumah-rumah mereka," pungkasnya.(PH)