Analisa Kebijakan "Carrot and Stick" dalam Kesepakatan Abad Anti-Palestina
https://parstoday.ir/id/news/west_asia-i70429-analisa_kebijakan_carrot_and_stick_dalam_kesepakatan_abad_anti_palestina
Pemerintah Amerika Serikat dalam rencana Kesepakatan Abad menggunakan kebijakan "Carrot and Stick" terhadap rakyat Palestina.
(last modified 2026-04-28T13:34:36+00:00 )
May 23, 2019 05:55 Asia/Jakarta
  • Donald Trump dan Benjamin Netanyahu
    Donald Trump dan Benjamin Netanyahu

Pemerintah Amerika Serikat dalam rencana Kesepakatan Abad menggunakan kebijakan "Carrot and Stick" terhadap rakyat Palestina.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat sejak masa kampanye pemilu presiden tahun 2016 mengritik kebijakan luar negeri negara ini terhadap kawasan Asia Barat, khususnya dalam masalah Palestina pendudukan, dan menilai rencana sebelumnya sebagai tidak efektif kemudian mengklaim bahwa dirinya memiliki rencana untuk mencari penyelesaian akhir bagi masalah Palestina.

Jared Kushner dan Donald Trump

Setelah terpilih menjadi presiden AS dan memasuki Gedung Putih, Trump menyampaikan rencananya dengan istilah "Kesepakatan Abad" dan selama dua tahun terakhir bersama dengan Jared Kushner, penasihat dan sekaligus menantunya berusaha mendorong kemajuan rencana ini. Disebutkan bahwa rencana diharapkan akan diluncurkan segera, tetapi sejauh ini media-media telah mempublikasikan sebagian besar dari rencana rasis ini.

Menurut sejumlah laporan yang telah dipublikasikan, sesuai dengan rencana Kesepakatan Abad, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) harus menyerahkan senjatanya setelah menandatangani perjanjian tersebut. Negara Palestina akan mencakup Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza yang akan dihubungkan oleh jembatan penyeberangan, tetapi tanah yang ditempati oleh para pemukim zionis akan dipisahkan dengan daerah-daerah ini dan bergabung dengan rezim Zionis. Hal yang menarik adalah bahwa rakyat Palestina tidak akan memiliki tentara dan hanya pasukan polisi yang dapat memiliki senjata ringan.

Menurut rilis berita ini, al-Quds tidak akan dibagi seperti sebelumnya dan rezim Zionis akan mendominasi sebagian besar darinya. Warga Palestina dapat menguasai tanah Mesir yang berada di dekat Jalur Gaza tanpa hak tempat tinggal dan kepemilikan. Di sana mereka dapat membangun fasilitas infrastruktur, tempat untuk pertanian dan perdagangan. Sejatinya, dapat dikatakan bahwa sebagian dari Kesepakatan Abad sebagai kebijakan "Stick" atau tongkat yang dipaksakan pemerintah AS dengan pendekatan sepihak pada warga Palestina.

Sementara dimensi lain dari rencana rasis ini adalah contoh kebijakan "Carrot" atau wortel yang tengah diusahakan pemerintah AS dengan pengaruh finansial terhadap faksi-faksi Palestina untuk mendorong mereka menerima rencana Kesepakatan Abad.

Sekaitan dengan hal ini, Hossein Ajorloo, pakar masalah Asia Barat mengatakan, "Mengingat kondisi keuangan yang sulit di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta pengurangan tingkat bantuan regional dan internasional yang diperlukan untuk rakyat Palestina, tampaknya Amerika Serikat akan berusaha menekan rakyat Palestina dengan memberikan skema dukungan keuangan demi menyukseskan rencana Kesepakatan Abadi. Untuk alasan ini, selama setahun lalu, kita melihat penurunan dukungan ekonomi AS dan sekutunya untuk Palestina agar dapat memaksa mereka mengadopsi rencana Kesepakatan Abad dengan imbalan penambahan jumlah bantuan keuangan."

Pendanaan untuk implementasi rencana ini ditanggung oleh Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa dan terutama negara-negara Teluk Persia. Dalam nada yang sama, Konferensi Ekonomi Manama dijadwalkan akan diadakan 25-26 Juni mendatang untuk menarik investasi asing di Palestina. Poin pentingnya adalah bahwa kebijakan "Carrot and Stick" Amerika Serikat terhadap Palestina dalam rencana Kesepakatan Abad mendapat reaksi negatif dari faksi-faksi Palestina.

Ahmed al-Majdalani, Menteri Pembangunan Sosial

Ahmed al-Majdalani, Menteri Pembangunan Sosial dan anggota Komite Eksekutif PLO mengatakan, "Rakyat Palestina tidak akan berpartisipasi dalam Konferensi Ekonomi di Manama dan setiap warga Palestina yang hadir dalam pertemuan tersebut terhitung orang bayaran Amerika Serikat dan Zionis Israel."