Pars Today

Mantan Perdana Menteri Qatar, Hamad bin Jassim Al Thani mengatakan rezim Zionis ingin mewujudkan perjanjian non-agresi dengan negara-negara Arab sebagai langkah baru dari implementasi Kesepakatan Abad.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan prakarsa Kesepakatan Abad di Gedung Putih pada 28 Januari 2020. Sekarang mekanisme pelaksanaan prakarsa kontroversial ini mulai terungkap secara perlahan.

Langkah pertama telah diambil dengan mengumumkan Kesepakatan Abad. AS dan Israel sekarang berusaha untuk menerapkan butir-butir prakarsa itu. Pelaksanaan pertemuan antara perdana menteri rezim Zionis dan para pemimpin Arab merupakan salah satu cara memuluskan implementasi Kesepakatan Abad.

Pertemuan ini akan mengakhiri sesuatu yang selama ini dianggap tabu dan merupakan bentuk legalisasi Kesepakatan Abad oleh sebagian pemimpin Arab.

Jalan lain pelaksanaan Kesepakatan Abad yang baru saja diungkap adalah mendorong lahirnya sebuah perjanjian non-agresi antara rezim Zionis dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) serta Maroko dan Yordania.

Di luar Mesir dan Yordania, negara-negara Arab lain tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel yang telah menduduki tanah Palestina sejak tahun 1948.

Sejauh ini Israel belum menjadi sebuah ancaman militer yang serius bagi negara-negara Arab, tapi kehadiran perjanjian non-agresi akan bermakna pengakuan resmi mereka terhadap Israel dan terjalinnya sebuah hubungan terang-terangan.

Pertemuan Netanyahu dengan para pemimpin Arab dan penandatanganan perjanjian non-agresi merupakan sebuah langkah baru menuju normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, sebuah proses yang dikejar oleh Trump sejak berkuasa di AS.

Meskipun masalah normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab tidak termaktub dalam Kesepakatan Abad, namun ia menjadi sebuah keniscayaan dalam melaksanakan prakarsa rasis tersebut. Oleh karena itu, beberapa duta besar negara Arab menghadiri acara peresmian Kesepakatan Abad di Gedung Putih.

Aksi protes terjadi di beberapa negara Arab sejak prakarsa Kesepakatan Abad diresmikan. Sekarang pertemuan para pemimpin Arab dengan Netanyahu dan penandatanganan perjanjian non-agresi juga bermakna mengabaikan tuntutan yang disuarkan oleh masyarakat Arab.

Rencana tersebut menunjukkan adanya sebuah kesenjangan besar antara rakyat dan penguasa di beberapa negara Arab. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan adanya perpecahan di dunia Arab, karena dari 22 negara Arab, hanya sedikit yang secara resmi atau implisit menyatakan dukungan mereka terhadap prakarsa Kesepakatan Abad.

Amerika dan Israel menyadari adanya perpecahan di antara pemimpin Arab dan penolakan mayoritas negara Arab terhadap Kesepakatan Abad. Oleh sebab itu, mereka mencoba menawarkan solusi lain seperti perjanjian non-agresi sehingga aksi penolakan itu tidak berpengaruh pada pelaksanaan Kesepakatan Abad. (RM)