Transformasi Asia Barat 12 September 2020

Transformasi Asia Barat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai sikap ratusan ulama dan intelektual Muslim dunia mengecam normalisasi hubungan dengan rezim Zionis.

Selain itu tentang statemen Hamas terkait langkah UEA yang melayani kepentingan Trump dan Netanyahu, laporan CNN bahwa Trump menekan Raja Salman demi mendorong normalisasi dengan Israel, direktur Mossad menjalin kontak dengan pejabat tinggi Bahrain, jet tempur Saudi membombardir truk makanan di Yaman, sistem pertahanan udara Saudi kebobolan, dan dari 20 pangkalan militer AS saat ini hanya 4 tersisa di Irak.

200 Ulama Dunia Haramkan Hubungan Diplomatik dengan Rezim Zionis

Lebih dari 200 ulama dan intelektual Muslim mengeluarkan statemen bersama yang melarang normalisasi hubungan diplomatik dengan rezim Zionis.

Persatuan Cendekiawan Muslim Dunia, yang berkantor pusat di Doha, Qatar hari  Selasa (8/9/2020)  merilis tanda tangan para ulama  yang hadir dalam konferensi video hari Minggu membahas berbagai isu dunia Islam, termasuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel

Persatuan Cendekiawan Muslim Dunia dalam statemennya menyatakan bahwa "Apa yang telah terjadi antara beberapa negara Arab dan Israel bukanlah kompromi dalam arti sebenarnya, tetapi mundur dari tanah paling suci dan paling diberkati."

Berdasarkan pernyataan bersama ini, perjanjian yang disepakati UEA dengan Israel adalah pengakuan atas legitimasi musuh yang menjajah, membunuh, dan berbagai kejahatan lain rezim Zionis yang dilarang secara hukum internasional dan kemanusiaan.

Abu Dhabi dan Tel Aviv mencapai kesepakatan mengenai normalisasi penuh hubungan diplomatik pada Kamis, 13 Agustus, menyusul upaya Presiden AS Donald Trump untuk memfasilitasi normalisasi hubungan doplomatik antara Uni Emirat Arab dan rezim Zionis.

Langkah Uni Emirat Arab menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis menyulut kecaman dari banyak negara Muslim dan kelompok perlawanan Palestina.

Hamas: Langkah UEA Layani Kepentingan Trump dan Netanyahu !

Kepala Biro politik Hamas, Ismail Haniyeh menegaskan perlawanan sebagai opsi paling efisien dan efektif untuk melawan rezim Zionis.

Haniyeh dalam wawancara dengan televisi Al-Manar Lebanon Selasa malam mengkritik keras langkah yang diambil penguasa Uni Emirat Arab yang memulai normalisasi hubungan diplomatik dengan rezim Zionis.

"UEA tidak memiliki alasan yang bisa dibenarkan untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis," ujar kepala biro politik Hamas.

"Kesepakatan ini hanya dapat dicapai demi melayani Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu,"tegasnya.

Pejabat tinggi Hamas ini menekankan bahwa Palestina harus mengadopsi strategi nasional untuk melawan plot destruktif rezim Zionis, termasuk aneksasi Tepi Barat, dan normalisasi hubungan dengan negara lain.

"Amerika berusaha untuk menghilangkah isu Palestina dengan cara apapun demi kepentingan rezim Zionis, tetapi Palestina akan menghadapinya dengan melanjutkan perlawanan," papar Haniyeh.

Sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, Washington berusaha untuk menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel.

CNN: Dorong Normalisasi dengan Israel, Trump Tekan Raja Saudi

Presiden AS, Donald Trump menekan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz untuk bernegosiasi demi mencegah peningkatan ketegangan antarnegara Arab sebagai dampak langkah yang diambil UEA melakukan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis.

CNN melaporkan, Presiden AS Donald Trump dalam percakapan telepon dengan Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz pada hari Minggu (6/9/2020) berupaya menekannya untuk bernegosiasi demi mencegah eskalasi ketegangan antara negara-negara Arab di Teluk Persia.

Trump dalam percakapan tersebut meminta raja Saudi bersikap kompromis mengenai masalah menormalisasi hubungan dengan Israel dan mendukung langkah yang telah diambil UEA.

Para pemimpin Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab telah melakukan upaya besar dalam beberapa tahun terakhir untuk menjalin hubungan resmi dengan rezim Zionis, dan proses ini dipercepat dengan munculnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Direktur Mossad Jalin Kontak dengan Pejabat Tinggi Bahrain

Media rezim Zionis melaporkan bahwa direktur dinas intelejen rezim Zionis, Mossad menjalin kontak dengan pihak berwenang Bahrain untuk membahas normalisasi hubungan dengan Israel.

Televisi Chanel 12 Israel Minggu malam melaporkan, Direktur Mossad Yossi Cohen telah menjalin hubungan sangat dekat dengan para pejabat tinggi Bahrain untuk memuluskan normalisasi hubungan antara Tel Aviv dan Manama.

Televisi Zionis menekankan bahwa Bahrain saat ini berada di garis depan dalam upaya AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut laporan tersebut, normalisasi hubungan antara Bahrain dengan rezim Zionis kemungkinan akan diumumkan secara resmi dalam sebuah acara khusus di Amerika Serikat dalam dua pekan mendatang.

Kamis lalu, Manama mengizinkan pesawat Israel yang terbang ke UEA menggunakan wilayah udara Bahrain.

Para pemimpin Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab telah melakukan upaya besar dalam beberapa tahun terakhir untuk mendekati rezim Zionis, dan proses ini dipercepat dengan munculnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Jet Tempur Saudi Bombardir Truk Makanan di Yaman

Jet tempur Arab Saudi menyerang truk pengangkut makanan di provinsi Marib, wilayah tengah Yaman.

Jet tempur koalisi agresor yang dipimpin Arab Saudi mengebom sebuah truk makanan di daerah Mahliyah di provinsi Marib pada Selasa malam yang menewaskan dan melukai sejumlah warga sipil Yaman.

Media Yaman melaporkan, serangan udara yang dilancarkan jet-jet tempur Arab Saudi di kota Mahliyah sebanyak 15 kali.

Tentara dan komite rakyat Yaman baru saja membebaskan kota Mahliyah dari cengkeraman agresor Saudi beberapa hari yang lalu.

Provinsi Marib menjadi daerah strategis yang menghubungkan bagian utara dan selatan Yaman.

Arab Saudi yang didukung Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain melancarkan invasi militer ke Yaman sejak Maret 2015 yang berlanjut hingga kini.

Lagi, Sistem Pertahanan Udara Saudi Kebobolan

Juru bicara pasukan Yaman, hari ini Selasa (8/9/2020) mengabarkan serangan beberapa pesawat nirawak negara itu ke bandara Abha, Arab Saudi, di sisi lain Jubir pasukan koalisi Saudi mengaku menembak jatuh sebuah drone.

Saudi Press Agency, SPA, Selasa (8/9) mengabarkan, Jubir pasukan koalisi Saudi, Turki Al Maliki mengumumkan, pasukan koalisi berhasil melacak dan menghancurkan sebuah drone militer Yaman di selatan Saudi.

Di sisi lain Jubir militer Yaman, Brigjend Yahya Saree, Selasa (8/9) pagi mengumumkan, Selasa (8/9) dinihari beberapa unit drone Samad-3 menyerang bandara internasional Abha, Saudi.

Jubir militer Yaman menambahkan, serangan drone berkelanjutan ke bandara internasional Abha, menyebabkan penutupan bandara tersebut.

Pada Minggu (6/9) malam, stasiun televisi Al Arabiya mengutip Jubir pasukan koalisi Saudi mengabarkan serangan udara militer dan komite rakyat Yaman ke wilayah Saudi, dan hanya satu drone yang berhasil terlacak dan dihancurkan

Dari 20, Pangkalan Militer AS Kini Hanya 4 Tersisa di Irak

Seorang anggota Parlemen Irak dari aliansi Sunni, Al Quwa Al Wataniyah mengabarkan berkurangnya jumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Menurutnya, saat ini Amerika hanya memiliki 4 pangkalan militer di Irak.

Faisal Al Issawi dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Ahed menuturkan, Amerika bisa melakukan pemboman dari lokasi manapun di dunia ini. Sejumlah pihak di Irak berusaha menjalankan konstitusi, padahal pemerintah yang berhak menentukan sikap, bukan kelompok politik.

 Faisal Al Issawi menambahkan, Amerika dalam kondisinya sekarang ini tidak akan membuat masalah di kawasan, dan masih terbuka kesempatan untuk mengurangi kehadiran Amerika di Irak.

 Di bagian lain statemennya, Al Issawi menjelaskan, sekutu-sekutu Amerika di Irak menganggap senjata kubu perlawanan melanggar aturan. Tapi masalah senjata bukan karena tanpa aturan, tapi penggunaannya. Orang yang bersekutu dengan Amerika menilai senjata perlawanan Islam melanggar konstitusi, dan tidak taat aturan. Masalah senjata tak beraturan akan selesai dengan rekonsiliasi nyata, dan pemaksaan kehendak tidak akan menyelesaikan masalah.(PH)