Mengapa Pejabat Resmi Bahrain Kunjungi Israel ?

Delegasi resmi pemerintah Bahrain pertama di bawah pimpinan menteri luar negeri, Abdullatif bin Rashid Al Zayani baru-baru ini melakukan kunjungan ke wilayah pendudukan.

Bahrain setelah Uni Emirat Arab, UEA adalah negara Arab kedua yang menandatangani kesepakatan damai dengan rezim Zionis Israel untuk menjalin hubungan diplomatik pada September 2020 lalu.

Sebulan setelah penandatanganan kesepakatan ini, sebuah delegasi pemerintah Amerika Serikat-Israel dipimpin Menteri Keuangan Amerika, Steven Mnuchin, dan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Meir Ben-Shabbat, berkunjung ke Bahrain pada 18 Oktober 2020.

Kunjungan terbaru delegasi Bahrain pimpinan Abdullatif Al Zayani ke Israel merupakan lawatan pertama delegasi resmi pemerintah negara ini.

Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kesepakatan damai dengan Israel, namun bersamaannya kunjungan tersebut dengan lawatan Menlu Amerika, Mike Pompeo ke wilayah pendudukan, menunjukkan ada tujuan lain yang ingin dicapai pemerintah Manama.

Sepertinya kunjungan ini dilakukan untuk mencapai sejumlah target dalam dua level, internal, dan regional.

Di level internal, kemungkinan dalam lawatan ini akan diperkuat westernisasi, dan pelemahan nilai-nilai keislaman warga Bahrain. Masalah serupa, baru-baru ini dilakukan UEA dalam bentuk pembatalan aturan yang sejalan dengan Islam termasuk pencabutan pembatasan-pembatasan minuman keras.

Pada saat yang sama, sepertinya masalah-masalah terkait gerakan sosial rakyat Bahrain melawan rezim Al Khalifa, menjadi tema pembicaraan dalam kunjungan delegasi Bahrain ke Israel.

Gerakan rakyat Bahrain dimulai pada 14 Februari 2011, dan Israel sejak satu dekade lalu, dengan berbagai cara, membantu rezim Bahrain menumpas kebangkitan rakyat negara ini.

Menurut sejumlah laporan, militer Israel diberi tugas melatih pasukan Bahrain untuk menumpas demonstrasi rakyat. Amerika juga menutup mata atas penumpasan demonstran di Bahrain.

Pasca penandatanganan kesepakatan damai Bahrain, dan Israel, pengacara hak asasi manusia Amerika, Noura Erekat daam artikelnya di situs NBC News menulis, Bahrain juga seperti Israel, sedikitnya 43 kali menolak menerima tanggung jawab internasional, memiliki rekam jejak HAM yang mengerikan, dan mendapat dukungan dari Amerika.

Di level regional, upaya mencapai tujuan anti-Iran, dan membangun koalisi regional, merupakan target terpenting kunjungan delegasi Bahrain ke Israel.

Bahrain, UEA, Arab Saudi, Amerika, dan Israel termasuk pemain-pemain kawasan yang memusuhi Iran. Dalam setiap pertemuan diplomatik antara delegasi para pemain ini, masalah Iran selalu menjadi tema pembicaraan.

Dalam empat tahun terakhir, Amerika melakukan banyak upaya untuk membentuk sebuah koalisi regional anti-Iran, namun gagal.

Pembentukan koalisi semacam ini dilakukan untuk memperkuat infiltrasi Israel, dan Amerika di kawasan.

Noura Erekat menulis, kesepakatan Israel-Bahrain adalah indikasi sebuah koalisi diplomatik antara rezim-rezim penumpas yang lebih memilih untuk memperluas cakupan infiltrasi Amerika di Timur Tengah, daripada mengakhiri kekerasan atau mengurangi penumpasan.

Lawatan delegasi Bahrain ke Israel di tengah situasi seperti sekarang ini yang diwarnai kekalahan Donald Trump dalam pemilu presiden Amerika, menunjukkan kekhawatiran rezim Al Khalifa dan Israel atas kemungkinan kegagalan proyek normalisasi pasca keluarnya Trump dari Gedung Putih. (HS)