Transformasi Asia Barat, 16 Januari 2021

Transformasi Asia Barat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai sanksi AS terhadap Al-Hashd Al-Shaabi.

Selain itu isu lainnya tentang langkah parlemen Irak membongkar keterlibatan Israel dan Saudi dalam kerusuhan di negaranya, Gantz mengjak parpol Israel menggulingkan Netanyahu, Human Rigths Watch mengecam pelanggaran HAM berat di Bahrain dan reaksi persatuan ulama Yaman terhadap aksi baru AS kepada Ansarullah.

 

 

 

Motif dan Dampak Sanksi AS terhadap Al-Hashd Al-Shaabi

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Abu Fadak al-Mohammadawi, Wakil Komandan Al Hashd Al-Shaabi sebagai bagian dari tindakan permusuhannya terhadap gerakan perlawanan rakyat Irak ini.

Setelah Abu Mahdi al-Mohandes syahid, Abu Fadak al-Mohammadawi terpilih sebagai wakil komandan Al Hashd Al-Shaabi. Amerika Serikat sebelumnya telah menempatkan sejumlah komandan gerakan perlawanan Irak lainnya dalam daftar sanksi, termasuk Qais al-Khazali.

Tindakan AS tidak berakhir hanya dengan sanksi terhadap komandan perlawanan Irak, tetapi juga membunuh Abu Mahdi al-Mohandes, membunuh sejumlah pasukan perlawanan Irak dalam serangan militer, dan menambahkan beberapa kelompok perlawanan, termasuk Asaib Ahl al-Haq ke dalam daftar kelompok teroris

Tindakan ini menunjukkan permusuhan tanpa batas dari pemerintah AS terhadap kelompok perlawanan Irak dan seluruh kelompok perlawanan di kawasan Asia Barat.

Alasan paling penting karena gerakan perlawanan rakyat Irak telah tumbuh di usia 6 tahun yang berhasil menggagalkan ambisi Amerika.

Amerika Serikat berusaha untuk memperkuat kehadiran dan pengaruhnya di Irak dengan dalih memerangi terorisme, tapi menggunakan kelompok  teroris semacam Daesh sebagai alat untuk mewujudkan tujuannya.

Berdirinya gerakan perlawanan rakyat yang berperan penting dalam menumpas terorisme membuat Washington tidak hanya gagal meraih tujuannya, bahkan lebih dari itu menghadapi tuntutan luas untuk meninggalkan Irak. Amerika Serikat bereaksi terhadap keberhasilan organisasi perlawanan rakyat di Irak dengan mengambil tindakan keras terhadap komandan dan kelompok perlawanan rakyat.

Faktor lain dalam permusuhan tak berujung Amerika Serikat terhadap gerakan perlawanan rakyat Irak karena Washington menginginkan militer Irak dalam kondisi pasif dan lemah, sehingga bergantung terhadap pasukan AS.

Amerika Serikat pada dasarnya tidak ingin negara-negara di kawasan, terutama negara-negara anggota Poros Perlawanan, memiliki tentara yang kuat dan solid. Pencantuman Al-Hashd Al-Shaabi dalam struktur resmi Irak menunjukkan bahwa organisasi ini dan komandannya sebagai bagian dari angkatan bersenjata demi mendukung kemandirian militer Irak.

 

 

 

Parlemen Irak Bongkar Keterlibatan Israel dan Saudi dalam Kerusuhan di Negaranya

Anggota parlemen Irak mengungkapkan dukungan keuangan dari Arab Saudi dan rezim Zionis dalam aksi demonstrasi yang berujung kekerasan pada Oktober tahun lalu.

Situs berita Irak Al-Markaz Al-Khabari Al-Watani melaporkan, Abdul Amir Taiban Al-Dabi, perwakilan dari Koalisi Al-Fatah di parlemen Irak hari Kamis (14/1/2021) mengatakan bahwa dinas intelijen Irak di provinsi Dhi Qar berhasil mengorek informasi dari para perusuh yang ditahan selama protes Oktober 2020 dan mendapatkan informasi bahwa Arab Saudi, UEA dan rezim Zionis mengucurkan bantuan kepada para perusuh melalui wilayah Kurdistan dan provinsi al-Anbar.

"Dinas keamanan Irak juga telah mendapatkan informasi tentang pengakuan masuknya uang melalui negara-negara Teluk Arab untuk mendukung protes Oktober lalu," ujar legislator Irak ini.

Protes massa di Irak dimulai pada 1 Oktober 2019  berfokus pada masalah korupsi dan ekonomi di Baghdad yang berlanjut hingga akhir Februari dan puncaknya terjadi pada Oktober 2020.

Selain alasan internal, provokasi eksternal juga berperan besar dalam pembentukan protes yang ditunggangi kepentingan politik berbagai pihak, termasuk dari luar negeri.

 

 

Gantz Ajak Parpol Israel Gulingkan Netanyahu

Menteri Urusan Perang Rezim Zionis Israel meminta enam partai politik bersatu untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Benny Gantz menyampaikan penyesalan atas kerja samanya dengan kabinet Netanyahu, dan kini mengajak para pemimpin enam partai politik rezim Zionis untuk melawan Netanyahu.

Parlemen rezim Zionis, Knesset secara resmi mengumumkan pembubarannya pada 23 Desember 2020, karena friksi politik antarpartai dan ketidakmampuan para pemimpinnya untuk membentuk kabinet.

Setelah pembubaran parlemen rezim Zionis, akan digelar pemilu legislatif Israel untuk keempat kalinya dalam dua tahun terakhir.

 

 

Human Rigths Watch Kecam Pelanggaran HAM Berat di Bahrain

Organisasi hak asasi manusia internasional, Human Rigths Watch, HRW dalam laporan tahunannya memprotes kinerja pemerintah Al Khalifa di Bahrain, dan berlanjutnya pelanggaran HAM berat terhadap aktivis dan demonstran negara itu.

Human Rights Watch, HRW dalam laporan tahunannya mengonfirmasi bahwa pejabat pemerintah Bahrain selama tahun 2020 telah meningkatkan kekerasan terhadap para aktivis media sosial dan internet.

Menurut HRW, pemerintah Bahrain mengejar para demonstran yang melakukan aksi damai dan menyeret mereka ke pengadilan, lalu menjebloskannya ke penjara atau divonis mati setelah melalaui proses persidangan yang tidak adil.

Pengadilan banding Bahrain bahkan sempat mengeluarkan vonis hukuman mati terhadap empat orang setelah melalui proses persidangan yang mencurigakan, dan keempat orang itu mengalami penyiksaan.

Menurut Pusat Hukum dan Demokrasi Bahrain, saat ini sedikitnya 27 orang di Bahrain sedang menunggu putusan hukuman mati, dan 26 orang lainnya sedang dalam proses. 

Selain itu, sejak penghentian pelaksanaan hukuman mati di Bahrain tahun 2017, pemerintah negara ini telah menghukum mati enam orang.

Deputi Direktur HRW Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara, Joe Stork mengatakan, pemerintah Bahrain menggunakan berbagai instrumen untuk menumpas, membungkam dan menghukum setiap warga yang mengkritik pemerintah, hukuman mati mengalami peningkatan dan pemerintah mengincar para pengguna media sosial, di sisi lain, para tokoh oposisi terkemuka Bahrain setelah ditangkap tidak bisa lagi mendapat pelayanan kesehatan.

Pengadilan Bahrain mengadili beberapa warga hanya karena memposting kritik di media sosial, di antara mereka terdapat dua pengacara terkemuka negara itu.

 

 

 

Persatuan Ulama Yaman Kecam Aksi Baru AS terhadap Ansarullah

Persatuan Ulama Yaman mengecam tindakan AS yang menempatkan gerakan Ansarullah dalam daftar teroris, dan sebaliknya menyebut AS sebagai ancaman terbesar dan paling berbahaya bagi keamanan nasional negaranya.

Televisi Al-Masirah melaporkan, Persatuan Ulama Yaman mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang menekankan bahwa keputusan AS terhadap Ansarullah sebagai skandal politik lain bagi Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo hari Senin (11/1/2021) mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah memberi tahu Kongres AS tentang keputusan menempatkan Ansarullah dalam daftar organisasi teroris asing.

Tindakan AS tersebut memicu banyak kecaman dari berbagai kalangan di Yaman dari pejabat negara, kelompok, dan partai hingga rakyat negara Arab ini.

Pernyataan Menteri Luar Negeri AS Pompeo terhadap Ansarullah Yaman muncul ketika koalisi Saudi-Emirat telah menargetkan infrastruktur Yaman selama hampir enam tahun, dan memaksakan blokade terhadap orang-orang Yaman.(PH)