PBB: AS harus kembali ke JCPOA dan Cabut Sanksi terhadap Iran

Deputi sekjen PBB di sidang periodik Dewan Keamanan terkait resolusi 2231 dan JCPOA, meminta Amerika kembali ke kesepakatan nuklir dan mencabut sanksi terhadap Iran.

Sidang periodik Dewan Keamanan untuk mengkaji laporan ke-13 Sekjen PBB, Antonio Guterres terkait implementasi resolusi 2231 dan JCPOA digelar Kamis (30/6/2022) di New York.

Menurut laporan IRNA, Rosemary A. DiCarlo seraya membacakan laporan ke-13 Guterres terkait pelaksanaan resolusi 2231 dan JCPOA di sidang periodik Dewan Keamanan, seraya meminta AS mencabut seluruh sanksi terhadap Iran, juga mengharapkan negara-negara anggota Dewan Keamanan dan sektor swasta berdagang dengan Iran.

Deputi sekjen PBB mengungkapkan, JCPOA sebuah kemenangan non-proliferasi dan multilateralisme, dan kesepakatan nuklir ini sekarang berada pada titik kritis.

Sekjen PBB menyerahkan laporan ke-13nya terkait implementasi resolusi 2231 kepada Dewan Keamanan pekan lalu, dan dilaporan ini ditekankan urgensi pencabutan sanksi sepihak AS terhadap Iran dan kesempatan Tehran untuk menikmati manfaat ekonomi JCPOA.

Guterres dilaporan ini juga menyebut JCPOA sebagai opsi terbaik untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan diplomasi multilateral.

Dalam laporannya tentang kegiatan diplomatik dalam bentuk pembicaraan untuk mengembalikan semua pihak pada kewajiban mereka di bawah JCPOA, Sekretaris Jenderal PBB menyambut baik dan menyerukan kerjasama yang erat dan efektif antara para pihak dalam kesepakatan nuklir.

Guterres juga menyinggung urgensi percepatan aktivitas ini dan menghindari keterlambatan dalam proses negosiasi.

Di sisi lain, troika Eropa (Inggris, Prancis dan Jerman) menjelang sidang Dewan Keamanan PBB terkait kondisi terbaru implementasi resolusi 2231 soal JCPOA, di statemennya tanpa menyinggung berlanjutnya pelanggaran resolusi ini oleh Amerika, sanksi ilegal negara ini terhadap Iran dan janji Eropa yang tidak dapat dipercaya terkait JCPOA, kembali mengulang klaim palsu terkait program nuklir Iran. (MF)