Pars Today

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menolak permintaan pemerintah Kyiv (Kiev) untuk memberikan sanksi kepada penduduk Rusia dengan dalih perang di Ukraina.

"Kami tidak mendukung gagasan pelarangan penerbitan visa bagi semua warga negara Rusia untuk memasuki negara-negara anggota Uni Eropa," kata Borrel dalam sebuah pernyataan baru-baru ini.

Dengan berlanjutnya perang di Ukraina, pihak berwenang negara ini mencoba untuk mendorong dan menempatkan Uni Eropa melawan Rusia lebih dari sebelumnya dan meningkatkan tindakan hukuman dan sanksi terhadap Rusia.

Sejak awal perang di Ukraina, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) telah menerapkan beragam paket sanksi terhadap Rusia dalam berbagai dimensi politik dan ekonomi, yang tujuannya untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan memberikan tekanan terhadap pemerintah Moskow.

Namun yang terjadi sebaliknya, sanksi tersebut menimbulkan efek negatif terhadap negara-negara Barat, dan Uni Eropa saat ini menghadapi krisis ekonomi dan kekuarangan bahan bakar yang semakin parah.

Meskipun menghadapi kondisi tersebut, negara-negara Barat bersikeras melanjutkan kebijakan permusuhan mereka terhadap Rusia. Dalam beberapa pekan terakhir, dengan keunggulan Rusia dalam perang ini, pemerintah Ukraina semakin menuntut kerja sama dan dukungan negara-negara Barat untuk melawan Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pemerintah negara-negara Uni Eropa harus melarang semua warga negara Rusia memasuki negara mereka selama satu tahun sebagai tindakan pembalasan terhadap serangan Rusia.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Ivanovych Kuleba juga mengulangi pernyataan Zelensky dan menuduh semua warga Rusia mendukung operasi militer di Donbass. Dia meminta Uni Eropa dan Kelompok 7 untuk melarang warga Rusia masuk ke negara mereka.

Kuleba mengklaim bahwa semua warga Rusia sangat mendukung perang di Ukraina, dan mereka harus ditolak haknya untuk melintasi perbatasan internasional.

Permintaan Presiden Ukraina itu diyakini banyak kalangan muncul dari pandangan ekstrim Zelensky. Sikap ekstrem ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa pihak menyebutnya sebagai neo-Nazisme.

Zelensky mengklaim bahwa jika rakyat Rusia tidak memprotes pemerintah negaranya mengenai kelanjutan perang di Ukraina, itu karena mereka puas dengan kinerja pemerintahan Putin, dan mereka harus dihukum.

Permintaan Zelensky ternyata tidak disetujui oleh Uni Eropa dan AS. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan dalam konteks ini bahwa dia tidak mendukung gagasan pelarangan penerbitan visa bagi semua warga negara Rusia untuk memasuki negara ini.

Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, kami tidak dapat menutup pintu Uni Eropa bagi warga Rusia, dan saya rasa ini bukan ide yang baik.

Negara-negara anggota Uni Eropa sekarang menghadapi banyak masalah dan memenuhi permintaan seperti itu tampaknya bukan pilihan yang baik. Beberapa pemerintah Eropa mengklaim bahwa banyak warga Rusia menentang kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan penerimaan permintaan Ukraina praktis menyangkal klaim tersebut.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam permintaan Zelensky, dan mengatakan, setiap upaya untuk mengisolasi warga Rusia atau negara Rusia adalah proses yang tidak memiliki prospek.

Michel Balderas, seorang analis internasional, mengatakan bahwa konflik telah tercipta di Ukraina dan akan berlanjut dengan membentuk hubungan dan kondisi antara Barat dan Rusia.

Tampaknya negara-negara Barat, setidaknya saat ini, tidak bersedia untuk mengintensifkan konflik peradaban yang memobilisasi seluruh bangsa Rusia di belakang pemerintah negara ini dengan memperluas sanksi mereka terhadap rakyat Rusia. (RA)