Pars Today

Sekjen PBB, Antonio Guterres dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, dengan memanfaatkan wewenang legalnya, mengaktifkan Pasal 99 Piagam Dunia PBB sehingga Dewan Keamanan mendapat tekanan untuk menerapkan gencatan senjata segera di Gaza.

Pasal 99 yang dalam sejarah PBB hanya digunakan sebanyak 9 kali, memberi wewenang kepada sekjen PBB ketika dalam satu kasus merasa "keamanan dan perdamaian global" terancam, mengundang semua anggota Dewan Keamanan menggelar sidang darurat dan meminta mereka mengambil langkah darurat dalam kasus tersebut.

Pada Rabu malam, Antonio Guterres mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Gaza. Ia menerbitkan surat ini berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB, yang mengatur tentang ancaman terhadap perdamaian dunia. Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan dalam surat ini: "Situasi di Gaza mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan komunitas internasional harus menggunakan pengaruhnya untuk mengakhiri krisis ini."

Guterres meminta anggota Dewan Keamanan PBB untuk mencegah krisis kemanusiaan dengan memberikan tekanan dan menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza.

Surat Sekjen PBB kepada Dewan Keamanan menunjukkan memburuknya situasi di Jalur Gaza yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terjadinya bencana kemanusiaan di wilayah Palestina ini akibat berlanjutnya serangan udara dan darat yang dilakukan rezim Zionis. Menurut statistik, lebih dari 16.000 orang di Gaza, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, telah syahid dan lebih dari 34.000 di antaranya terluka. Padahal, karena pemboman dan penyerangan terhadap rumah sakit oleh tentara rezim Zionis di satu sisi dan banyaknya jenazah para syuhada dan korban luka, maka tidak mungkin untuk menjaga dan merawat mereka.

Pada saat yang sama, pihak berwenang Tel Aviv menekankan kelanjutan serangan kejam dan tidak manusiawi mereka. Setelah berakhirnya gencatan senjata sementara selama 7 hari, rezim Zionis semakin mengintensifkan serangannya ke Gaza. Serangan-serangan ini, dengan tingkat keparahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah menewaskan sejumlah besar warga Palestina di Jalur Gaza dan membuat ribuan lainnya mengungsi dari rumah mereka.

Yoav Gallant, Menteri Perang rezim Zionis, mengumumkan dalam sebuah wawancara: Kami memperkirakan bahwa perang (di Gaza) akan terus berlanjut dengan intensitas seperti saat ini setidaknya selama dua bulan ke depan. Setelah itu, akan dilakukan operasi “pembersihan” untuk melenyapkan kelompok Hamas. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan internasional untuk menghentikan serangan Israel di Jalur Gaza, namun akibat dukungan luas politik dan militer Amerika Serikat terhadap rezim Zionis, para pejabat senior rezim ini tetap bersikeras untuk melanjutkan serangan dan dalam hal ini, bahkan daerah aman di Gaza yang diluarnya mereka umumkan, juga tak luput dari pemboman.

John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, menentang pernyataan para pendukung hak-hak rakyat Palestina di Gaza, baru-baru ini mengenai penggunaan kata "genosida" atas tindakan rezim Zionis, mengklaim bahwa cara penggunaan kata tersebut tidak tepat dan harus digunakan untuk Hamas.

Masyarakat Gaza kini tidak memiliki tempat berlindung atau tempat yang aman di utara, tengah, atau bahkan di selatan Gaza dari pemboman dan penembakan tentara Zionis, dan pesawat-pesawat Israel bahkan membom sekolah-sekolah dan tempat-tempat lain milik UNRWA. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi mengatakan pada hari Rabu: Tindakan yang dilakukan Israel adalah pembunuhan massal suatu bangsa. Kami tidak bisa menerima diamnya komunitas internasional, yang menyembunyikan serangan biadab Israel.”

Masalah penting yang harus diperhatikan dalam konteks ini adalah bahwa meskipun tidak ada tindakan dari Dewan Keamanan PBB dan sikap pemerintah Barat yang mengiringi Tel Aviv dalam serangan terhadap Gaza, tapi di tingkat global, terutama di negara-negara Barat, protes dan demonstrasi dengan tujuan mengecam tindakan kriminal rezim Zionis dan permintaan untuk menghentikan serangan terhadap rakyat tertindas di Gaza semakin meningkat dalam dua bulan terakhir. Selain itu, kini kelompok dan organisasi non-pemerintah juga menuntut gencatan senjata di Gaza.

Dalam tindakan terbaru terkait hal ini, 40 pegawai magang Gedung Putih dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden AS Joe Biden, mengkritik tindakannya di bidang mengabaikan permintaan rakyat Amerika untuk melakukan gencatan senjata di Gaza dan menuntut gencatan senjata di Gaza sesegera mungkin di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, dukungan Biden terhadap serangan brutal Israel di Jalur Gaza menuai kritik keras dari sayap progresif Partai Demokrat. Rashida Tlaib, anggota DPR AS dari Partai Demokrat, mengatakan: Joe Biden mendukung "genosida" terhadap warga Palestina dalam perang Gaza, dan rakyat Amerika tidak akan melupakan masalah ini pada pemilu 2024. (MF)