Kewenangan Keamanan Baru PM Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memperoleh kewenangan keamanan baru di tengah protes warga yang memintanya untuk mundur. Kewenangan baru ini diberikan oleh Dewan Keamanan Nasional (NSC) Malaysia.

Undang-undang baru ini memungkinkan Najib untuk menempatkan pasukan guna memburu setiap individu dan memeriksa kendaraan tanpa surat perintah. Meski demikian, aturan tersebut mengizinkan aparat polisi dan penyidik untuk melaksanakan proses pemeriksaan pada kasus pidana dan hukum.

Kewenangan baru ini secara efektif memberikan Najib otoritas untuk memaksakan kekuatan setiap saat yang biasanya hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat.

Daerah tertentu di Malaysia telah menjadi basis kelompok teroris termasuk para simpatisan Daesh selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, koalisi pemerintah mengatakan bahwa kewenangan baru yang diberikan kepada Najib merupakan sarana untuk memerangi kelompok-kelompok teroris, karena setiap penundaan dalam urusan memberantas terorisme bisa memunculkan masalah serius bagi Malaysia.

Undang-undang baru telah memicu badai kritik dari anggota parlemen oposisi, pengacara, organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Para kritikus pemerintah Malaysia percaya bahwa kewenangan hukum baru itu akan menekan kelompok pengkritik, merampas hak-hak sipil, dan mengancam demokrasi. Menurut mereka dan kubu oposisi, tujuan Najib menerima kewenangan keamanan yang lebih besar adalah untuk membungkam kritik terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Di antara tudingan oposisi terhadap Najib adalah mengenai aliran dana 700 juta dolar ke rekening pribadi PM Malaysia dari salah satu negara Timur Tengah. Dalam hal ini, media-media Malaysia melaporkan bahwa lebih dari 3,5 miliar dolar dari aset bank pemerintah mengalir ke rekening individu lain, di mana Najib bertanggung jawab dalam kasus ini.

Beberapa pengamat politik percaya bahwa jika Najib menggunakan kewenangan baru untuk menghapus rival politik dan penentangnya, maka ia telah terjebak dalam sebuah kesalahan strategis, karena sebagian rakyat Malaysia bergabung dengan barisan oposisi dan mereka dapat menciptakan masalah besar bagi Partai UMNO dan para peimpinnya.

Mereka menambahkan bahwa Najib tidak memiliki pandangan yang proporsional terhadap masyarakat multi-etnis Malaysia dan pendekatan diskriminatif PM bisa mengundang ketidakpuasan warga keturunan Cina dan India di Malaysia, di mana mereka menjalankan sektor produksi dan perdagangan. (RM)