Akhirnya Diakui Bahwa Pembataian Rakyat Gaza dengan Persenjataan AS

Sebuah kelompok kerja independen, yang terdiri dari mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS dan pakar hukum internasional mengumumkan bahwa rakyat Gaza gugur syahid karena amunisi Amerika. Menurut kelompok ini, hampir 35.000 warga Palestina telah gugur, termasuk 14.000 anak-anak, dan mencatat bahwa “kebanyakan dari mereka terbunuh oleh amunisi Amerika”.

"Pemerintah AS harus menerima kenyataan bahwa apa yang mereka hadapi dalam bantuan militer mematikan terhadap operasi Israel di Gaza – dan sekitarnya – bukanlah masalah politik, tapi masalah hukum,” kata satuan tugas independen itu.

Mereka menambahkan, Laporan Departemen Luar Negeri pemerintahan Biden dalam kondisi terbaik adalah kurang dan kondisi paling buruk adalah secara sengaja menyesatkan dalam pembelaannya atas tindakan dan perilaku yang mungkin melanggar hukum kemanusiaan internasional dan mungkin merupakan kejahatan perang. Sekali lagi, pemerintahan Biden telah melihat fakta di depan mata mereka dan kemudian mengabaikannya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim dalam sebuah laporan kepada Kongres pada hari Jumat (10/5) bahwa tidak dapat dipastikan bahwa Israel menggunakan senjata buatan AS di Gaza dengan cara yang melanggar hukum internasional.

Sekalipun demikian, Blinken mengatakan, Mengingat ketergantungan Israel yang signifikan pada senjata buatan AS, masuk akal untuk menilai bahwa pasukan Israel menggunakan senjata-senjata ini mulai tanggal 7 Oktober dalam kasus-kasus yang tidak sejalan dengan kewajiban hukum internasional Tel Aviv dan metode terbaik untuk meminimalisir kerugian terhadap warga sipil.

Pendekatan ganda Menteri Luar Negeri AS, yang walaupun diam-diam menerima peran senjata Amerika dalam pembunuhan warga Gaza, tapi berusaha meminimalkannya, menunjukkan bahwa Washington sengaja dan sepenuhnya menyadari kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat tertindas Gaza dan genosida yang mereka lakukan.

Namun Blinken tetap menyangkal peran bom berpemandu dan bom penghancur bunker yang dikirim oleh pemerintahan Biden dalam membunuh ribuan orang di Gaza, terutama anak-anak dan perempuan.

Sejatinya, Amerika Serikat harus dianggap sebagai mitra langsung Israel dalam kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga Palestina di Gaza. Karena dukungan politik, diplomatik, serta militer dan keamanan yang komprehensif kepada Tel Aviv, serta penumpasan terhadap kelompok anti-Zionis di Amerika Serikat.

Meskipun Amerika Serikat memberikan dukungan politik dan militer yang luas kepada rezim Zionis dan penolakan rezim ini untuk menerima tuntutan masyarakat internasional, termasuk permintaan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata dalam perang Gaza dan tidak melakukan serangan ke Rafah, pemerintahan Biden dan pejabat senior Amerika hanya memberikan peringatan yang tidak efektif kepada Tel Aviv serta  tidak menggunakan tekanan politik dan keuangan untuk memaksa Israel menghentikan perang Gaza.

Pada saat yang sama, keberatan terhadap kebijakan dan pendekatan pemerintahan Biden terhadap perang Gaza di Amerika Serikat mencakup mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintahan.

Termasuk dukungan atas masyarakat Gaza dan protes terhadap kebijakan pemerintahan Biden yang mendukung rezim Zionis secara menyeluruh, telah terjadi peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh berbagai kalangan mahasiswa di universitas-universitas Amerika.

Sejak dimulainya protes terhadap perang Israel di Gaza, yang telah menyebabkan puluhan ribu orang gugur syahid dan terluka di antara masyarakat di wilayah ini, sebuah gerakan nasional yang disebut “Gerakan Solidaritas dengan Gaza” telah dimulai dari Universitas Columbia, New York, dan telah menyebar ke universitas-universitas Amerika lainnya. Hal ini berlanjut tidak hanya di universitas-universitas Amerika tetapi juga di universitas-universitas di negara-negara Eropa.

Banyak orang Amerika yang marah atas dukungan Washington terhadap Tel Aviv dalam perang Israel terhadap Gaza, yang kini memasuki bulan kedelapan.

Hasil survei "Financial Times" yang diterbitkan pada hari Minggu (12/5) menunjukkan bahwa 47% orang Amerika menganggap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah mereka untuk membantu rezim Zionis berlebihan dan tidak setuju dengan hal tersebut, dan hanya 11% yang mengatakan bahwa Washington seharusnya memberikan lebih banyak bantuan kepada rezim Zionis.

Hal yang penting adalah pendekatan bias pemerintahan Biden terhadap rezim Zionis mendapat reaksi luas di lembaga-lembaga pemerintah Amerika.

Terkait hal tersebut, sejumlah pegawai pemerintah Amerika, khususnya di Kementerian Luar Negeri negara tersebut, mengundurkan diri akibat perang Gaza dan sebagai protes atas dukungan pemerintahan Biden terhadap rezim Zionis.

Sebelumnya, seratus pegawai Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah memo menuduh presiden negara tersebut menyebarkan informasi menyesatkan mengenai perang Gaza dan menyatakan bahwa rezim Zionis melakukan kejahatan perang di Gaza.

Selain itu, lebih dari 130 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri AS meminta pemerintah negara ini untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza.

Pada November 2023, lebih dari 700 pegawai di lebih dari 30 lembaga dan kementerian Amerika meminta Presiden Biden, untuk mendukung gencatan senjata di Gaza.

Kini, dengan publikasi kelompok kerja independen yang terdiri dari mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS dan pakar hukum internasional mengenai peran senjata Amerika dalam perang Gaza, langkah lain telah diambil dalam mengungkap dan mengutuk tindakan pemerintahan Biden dan perannya dalam membunuh orang-orang Gaza.

Semua itu menunjukkan bahwa selain opini publik di Amerika Serikat yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Biden terhadap perang Gaza, kritik dan protes tersebut juga merambah ke pemerintah Amerika.(sl)