Mengapa Zionis-Australia Tetap Bekerja Sama Meski Ada Ketegangan Diplomatik?

Pars Today - Sekalipun hubungan diplomatik antara rezim Zionis Israel dan Australia telah mencapai titik terendah dan pembatalan visa diplomat telah meningkatkan ketegangan, ternyata kerja sama keamanan, teknologi, dan ekonomi antara kedua belah pihak terus berlanjut.

Rezim Israel memutuskan untuk membatalkan visa diplomat Australia setelah pemerintah Australia mengumumkan niatnya untuk mengakui Negara Palestina dan menolak untuk mengeluarkan visa bagi beberapa Zionis ekstrem.

Menurut laporan Pars Today, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengumumkan bahwa rezim Israel merusak upaya perdamaian internasional dengan tindakan-tindakan ini.

Menanggapi sikap ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Perdana Menteri Australia sebagai politisi yang lemah dan menuduhnya mengkhianati kaum Yahudi Australia.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September. Keputusan ini telah memicu reaksi keras dari rezim Zionis.

Klaim dan sikap pemerintah Australia ini muncul di tengah situasi di mana negara ini bukan hanya enggan mengurangi hubungannya, terutama di sektor ekonomi, dengan rezim Zionis, tetapi hubungan itu justru telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Bertentangan dengan sikap pejabat Australia dan Zionis, kedua pihak masih memiliki hubungan ekonomi, teknologi, dan politik yang luas, sementara perbedaan pendapat baru-baru ini tidak meningkat di atas tingkat ketegangan diplomatik.

Sementara opini publik dan organisasi hak asasi manusia menyerukan Australia untuk memutuskan hubungan dengan rezim Zionis, pemerintah Australia terus bekerja sama dengan Tel Aviv di bidang keamanan dan teknologi. Kontradiksi ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas etis kebijakan luar negeri Australia.

Perusahaan-perusahaan Australia telah berinvestasi di perusahaan rintisan yang berafiliasi dengan rezim Zionis dalam beberapa tahun terakhir. Australia mengeksploitasi teknologi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan rezim Zionis.

Terlepas dari sikap otoritas Australia dan penolakan mereka untuk mengambil kebijakan tegas dalam menghadapi kejahatan rezim Zionis, aktivis masyarakat sipil di Australia telah melakukan kegiatan ekstensif melawan kejahatan rezim Zionis dalam mendukung rakyat Gaza dalam beberapa bulan terakhir.

Lebih dari 80 organisasi masyarakat sipil Australia, termasuk kelompok-kelompok Arab, Yahudi progresif, dan aktivis perdamaian, telah menyampaikan pernyataan resmi kepada Mahkamah Internasional (ICJ) terkait genosida di Gaza.

Pernyataan ini menekankan bahwa Australia, sebagai penandatangan Konvensi Genosida, berkewajiban untuk mencegah tindakan rezim Zionis dan jika tidak, berisiko terlibat dalam kejahatan tersebut. Tindakan ini mencerminkan tekanan serius dari masyarakat sipil kepada pemerintah Australia untuk mengambil sikap yang lebih aktif dan bermoral.

Para aktivis Australia telah mengungkap kejahatan perang tentara Israel di media, media sosial, dan universitas. Beberapa penulis, seniman, dan profesor universitas di Australia juga telah menerbitkan artikel dan pernyataan publik yang menyerukan diakhirinya dukungan pemerintah terhadap rezim Zionis.

Reaksi-reaksi ini menunjukkan bahwa, bertentangan dengan beberapa sikap resmi pemerintah, masyarakat sipil Australia memiliki suara yang lantang dan jelas dalam mendukung rakyat Palestina.

Bertentangan dengan penampilan dan slogan propaganda, negara-negara Barat, termasuk Australia, seringkali membela hak asasi manusia dan keadilan di permukaan, tetapi dalam praktiknya mereka memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, bahkan dengan mengorbankan moralitas dan kemanusiaan. Namun demikian, opini publik di Barat secara bertahap menuntut agar pemerintah Barat berhenti mendukung rezim Zionis tanpa syarat.

Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, terus mendukung rezim Zionis meskipun ada kritik luas atas tindakannya. Universitas-universitas Barat, terutama di Amerika Serikat, telah menyaksikan gelombang protes mahasiswa terhadap perang Gaza. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara pemerintah Barat dan opini publik semakin melebar.(sl)