Spionase Ekonomi: Faktor yang Meningkatkan Tensi antara Beijing dan Tokyo
https://parstoday.ir/id/news/world-i177504-spionase_ekonomi_faktor_yang_meningkatkan_tensi_antara_beijing_dan_tokyo
Pars Today – Petinggi Tiongkok dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh kuat di komunitas bisnis Jepang, memperingatkan potensi penyalahgunaan aktivitas ekonomi untuk tujuan spionase, dan meminta perusahaan-perusahaan Jepang menghindari segala bentuk langkah yang mencurigakan.
(last modified 2025-09-28T12:19:46+00:00 )
Sep 28, 2025 19:16 Asia/Jakarta
  • Spionase Ekonomi: Faktor yang Meningkatkan Tensi antara Beijing dan Tokyo

Pars Today – Petinggi Tiongkok dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh kuat di komunitas bisnis Jepang, memperingatkan potensi penyalahgunaan aktivitas ekonomi untuk tujuan spionase, dan meminta perusahaan-perusahaan Jepang menghindari segala bentuk langkah yang mencurigakan.

Pemerintah Tiongkok telah secara langsung memperingatkan seorang tokoh bisnis Jepang yang kuat setelah seorang karyawan perusahaan farmasi Astellas dihukum karena spionase, sebuah tindakan yang telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan pengusaha Jepang tentang berbisnis di Tiongkok dan membawa hubungan antara Beijing dan Tokyo ke titik kritis.

 

Detail Kasus Spionase

 

Menurut Kyodo News, sumber-sumber politik Jepang mengonfirmasi bahwa peringatan Beijing disampaikan langsung kepada seorang tokoh bisnis Jepang yang berpengaruh setelah pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman kepada seorang karyawan perusahaan farmasi Astellas. Pengadilan di Beijing menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara kepada seorang karyawan perusahaan asal Tiongkok yang berkewarganegaraan Jepang. Pria Jepang tersebut, yang telah bekerja di Tiongkok selama 20 tahun dan sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di Kamar Dagang dan Industri Jepang, ditahan dan dituntut atas dugaan spionase, menurut Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Menurut putusan pengadilan, pria berusia 50 tahun itu memberikan informasi kepada badan intelijen Jepang dan menerima imbalan.

 

Kekhawatiran dari komunitas bisnis Jepang

 

Kantor Berita Kyodo melanjutkan laporannya dengan memperingatkan bahwa tekanan dari pemerintah Tiongkok tersebut dapat membuat entitas bisnis Jepang lebih berhati-hati dalam beroperasi di negara tersebut. Terdapat kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai spionase sewenang-wenang dan terdapat ketidakpastian mengenai waktu dan alasan penangkapan. Peringatan Tiongkok tersebut menyatakan: Perusahaan-perusahaan Jepang yang berbasis di Tiongkok tidak boleh mengindahkan perintah dari badan intelijen Jepang, termasuk Badan Intelijen Keamanan Publik negara tersebut, untuk merilis dokumen rahasia Tiongkok.

 

Ketegangan Bilateral dalam Hubungan Tiongkok-Jepang

 

Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa 17 warga negara Jepang telah ditangkap atas tuduhan spionase sejak undang-undang anti-spionase Tiongkok berlaku pada tahun 2014, lima di antaranya masih berada di Tiongkok. Hubungan Tiongkok-Jepang telah menghadapi banyak masalah dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan bilateral atas sengketa wilayah di Kepulauan Senkaku (Diaoyu) di Laut Cina Timur dan penentangan keras Beijing terhadap pembuangan air limbah olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut merupakan beberapa faktor yang memperburuk ketegangan ini.

 

 

Tuduhan Balik Spionase Siber

 

Sebagai kelanjutan dari ketegangan ini, pemerintah Jepang menuduh kelompok peretas Tiongkok, MirrorFace, melakukan kampanye spionase siber yang telah berlangsung lama. Menurut Badan Kepolisian Nasional Jepang, kelompok tersebut telah menargetkan instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan individu sejak 2019 dengan tujuan mencuri informasi sensitif terkait keamanan nasional dan teknologi canggih.

 

Laporan menunjukkan bahwa MirrorFace menggunakan phishing tertarget sebagai metode utama infiltrasi sistem dan kampanyenya dilakukan dalam tiga fase terpisah.

 

Pusat Koordinasi Tim Respons Keamanan Siber Jepang (JPCERT/CC) juga mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut sedang meninjau strateginya untuk menargetkan sektor-sektor penting. Hal ini terjadi di saat para ahli meyakini bahwa kemampuan keamanan siber Jepang yang terbatas dan konstitusi pasifisnya telah meningkatkan kerentanannya terhadap serangan siber. (MF)