Klaim baru G7: Mengapa Barat Melanjutkan Standar Ganda terhadap Iran?

Pars Today - Melanjutkan kebijakan gandanya terhadap Iran, kelompok G7 mengklaim ingin menindaklanjuti diplomasi terkait isu nuklir Iran.

Menurut laporan Pars Today, para menteri luar negeri negara-negara anggota G7 menekankan kelanjutan diplomasi terkait isu nuklir Iran dan menyerukan dialog langsung antara Tehran dan Washington.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu (01/10/2025) malam, kelompok G7 mengumumkan, "Kami, para menteri luar negeri G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, bersatu dalam mendukung pengaktifan Snapback oleh Troika Eropa demi memulihkan sanksi Dewan Keamanan PBB dan pembatasan lainnya terhadap Iran."

Pernyataan tersebut mengklaim bahwa tindakan ini merupakan akibat dari kegagalan Iran yang berkelanjutan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Para menteri luar negeri G7 menyatakan, "Kami mendukung dimulainya kembali implementasi resolusi-resolusi yang telah dibatalkan (2006) 1696, (2006) 1737, (2007) 1747, (2008) 1803, (2008) 1835, dan (2010) 1929 mulai pukul 00.00 (GMT) pada 27 September 2025."

"Setelah proses Dewan Keamanan PBB mengarah pada dimulainya kembali sanksi, diplomasi tetap penting. Kami menyerukan Iran untuk menahan diri dari tindakan eskalasi apa pun, untuk segera terlibat dalam dialog langsung dengan Amerika Serikat, dan untuk membuat kemajuan nyata menuju implementasi penuh komitmen non-proliferasinya," imbuh pernyataan G7.

Kelompok G7 menambahkan dalam pernyataannya, "Iran harus bekerja sama sepenuhnya dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tanpa penundaan lebih lanjut dan sepenuhnya melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengamanan Komprehensif yang disyaratkan oleh NPT. Ini termasuk mengizinkan IAEA untuk melanjutkan inspeksi fasilitas nuklir Iran dan melaporkan semua material nuklir yang dimilikinya, termasuk stok uranium yang diperkaya tinggi yang tidak memiliki justifikasi sipil yang kredibel. Kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk menemukan solusi diplomatik yang memastikan bahwa Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir."

Pernyataan G7 sekali lagi dengan jelas menunjukkan kebijakan ganda Barat terhadap isu nuklir Iran.

Troika Eropa, tanpa alasan yang sah, dengan mengaktifkan Snapback terhadap Iran, mengklaim bahwa sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran telah diberlakukan kembali dan telah dengan tegas menuntut kepatuhan terhadap sanksi tersebut oleh semua negara anggota PBB, sementara pada saat yang sama mengklaim bahwa mereka ingin melanjutkan diplomasi mengenai isu nuklir Iran.

Pada faktanya, anggota G7, yang dipimpin oleh AS, secara bersamaan mengajukan pendekatan untuk memberikan tekanan dan menyerukan negosiasi.

Tujuan mereka bukanlah untuk mencapai kesepakatan yang berprinsip dan logis dengan Iran yang sejalan dengan kepentingan kedua pihak. Sebaliknya, negosiasi yang direncanakan oleh G7 adalah untuk mendengar dan menerima tanpa syarat semua tuntutan berlebihan Barat terhadap Iran, yang kini telah melampaui isu nuklir dan, melalui pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, telah menyerukan pembatasan penuh terhadap kemampuan rudal Iran.

Tentu saja, Republik Islam Iran, yang telah teguh dan menentang semua intimidasi dan pernyataan berlebihan AS dan sekutu-sekutu Eropanya selama empat puluh tujuh tahun terakhir, tidak mau menerima pendekatan irasional yang didasarkan pada pernyataan berlebihan dan intimidasi ini.

Isu lainnya adalah klaim mengejutkan dari Troika Eropa dan dalihnya untuk mengaktifkan snapback, yaitu klaim pelanggaran berat JCPOA oleh Iran.

Sementara Iran terus melaksanakan kewajiban JCPOA-nya selama sekitar satu setengah tahun setelah penarikan ilegal AS dari JCPOA pada Mei 2018 selama masa jabatan pertama kepresidenan Donald Trump, sesuai dengan janji Eropa untuk memberikan kompensasi atas konsekuensi sanksi sepihak AS sebagai imbalan atas kampanye tekanan maksimum.

Iran mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban JCPOA-nya secara bertahap dan reversibel karena kegagalan Uni Eropa dan Troika Eropa dalam melaksanakan kewajiban yang dituduhkan. Namun, sekali lagi, Eropa tidak bersedia memenuhi kewajiban JCPOA mereka dan praktis telah bergabung dengan kampanye sanksi Iran.

Kini, Troika Eropa telah muncul sebagai penuntut dan, dengan mengklaim pelanggaran JCPOA oleh Iran, menuntut pengembalian sanksi Dewan Keamanan terhadap Iran dengan mengaktifkan Snapback. Meskipun Tehran telah sepenuhnya menolak isu ini, kedua anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia dan Cina, juga menganggap penerapan kembali sanksi ini terhadap Iran sebagai tindakan ilegal.

Bersamaan dengan tindakan Troika Eropa untuk mengaktifkan Snapback, Menteri Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Araghchi menyatakan dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan, Republik Islam Iran dengan tegas menolak dugaan penerapan kembali resolusi yang dihentikan berdasarkan resolusi 2231 (2015), dan baik Iran maupun anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mana pun tidak berkewajiban untuk mematuhi tindakan ilegal tersebut.

Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri menulis dalam sebuah pesan di jaringan X, merujuk pada surat yang dikirim oleh Menteri Luar Negeri kepada menteri luar negeri negara-negara lain mengenai ilegalitas dan ketidakbenaran tindakan Troika Eropa dan Amerika dalam memulihkan resolusi Dewan Keamanan yang telah dihentikan, "6 dari 15 anggota Dewan Keamanan menolak untuk mendukung pemulihan resolusi yang telah dibatalkan, yang menunjukkan adanya perpecahan yang jelas di Dewan Keamanan mengenai masalah ini. Pada faktanya, sekitar separuh Dewan Keamanan, termasuk dua anggota tetap, tidak percaya bahwa penerapan kembali sanksi terhadap Iran adalah sah, dan dapat dibenarkan."(sl)