Kewenangan Polisi Ditambah, Protes Pro-Palestina Diperketat di Inggris

Pars Today - Pemerintah Inggris telah memberikan wewenang yang luas kepada polisi untuk membatasi protes pro-Palestina dalam sebuah langkah baru.

Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood mengumumkan pemberian wewenang yang lebih besar kepada polisi untuk mengelola demonstrasi pro-Palestina.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRIB, polisi dapat memindahkan demonstrasi ke lokasi lain atau memberlakukan batasan waktu berdasarkan "efek kongestif" dari protes yang berulang di satu tempat.

Keputusan ini diambil setelah penyelenggara demonstrasi mingguan pro-Palestina menolak permintaan pemerintah untuk membatalkan demonstrasi akibat serangan terhadap sebuah sinagoge di Manchester.

Dalam serangan yang terjadi pada hari Kamis, seorang menyerang orang-orang yang berada di sinagoge dengan mobil dan pisau, menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai empat lainnya.

Pemerintah Inggris telah menyatakan dukungan apa pun terhadap kelompok "Aksi untuk Palestina" sebagai kejahatan dengan memasukkannya ke dalam daftar organisasi teroris.

Namun, para pengunjuk rasa terus berdemonstrasi setiap minggu, memegang plakat bertuliskan "Saya menentang genosida dan mendukung aksi untuk Palestina".

Menurut laporan resmi, lebih dari 2.000 pendukung hak-hak Palestina telah ditangkap dalam beberapa pekan terakhir. Kepolisian London mengatakan keamanan telah ditingkatkan di sekitar 538 sinagoge dan lokasi komunitas Yahudi.

Menteri Dalam Negeri, meskipun menegaskan hak untuk protes sebagai hak fundamental, mengklaim bahwa protes yang besar dan sering dapat menciptakan "rasa tidak aman dan takut meninggalkan rumah" di antara beberapa komunitas, terutama komunitas Yahudi.

Menanggapi hal tersebut, penyelenggara demonstrasi mengatakan bahwa pertemuan mereka sepenuhnya damai dan meminta polisi untuk "memprioritaskan perlindungan masyarakat dari terorisme nyata" dan tidak menghabiskan sumber daya untuk menegakkan larangan terhadap kelompok Aksi untuk Palestina.

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dan pengamat independen menganggap pendekatan pemerintah Inggris sebagai intensifikasi penindasan hak untuk protes dan kebebasan berekspresi, dan menganggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.(sl)