Apa Urgensi Dokumen Kerja Sama Strategis Komprehensif Laut Kaspia?
https://parstoday.ir/id/news/world-i178394-apa_urgensi_dokumen_kerja_sama_strategis_komprehensif_laut_kaspia
Dengan ditandatanganinya Dokumen Kerja Sama Strategis Komprehensif Laut Kaspia, ditetapkan bahwa tidak ada negara asing atau kekuatan ekstra-regional yang diizinkan ikut campur dalam urusan internal Laut Kaspia.
(last modified 2025-10-16T04:25:30+00:00 )
Okt 16, 2025 10:21 Asia/Jakarta
  • Apa Urgensi Dokumen Kerja Sama Strategis Komprehensif Laut Kaspia?

Dengan ditandatanganinya Dokumen Kerja Sama Strategis Komprehensif Laut Kaspia, ditetapkan bahwa tidak ada negara asing atau kekuatan ekstra-regional yang diizinkan ikut campur dalam urusan internal Laut Kaspia.

Tehran, Parstoday- Pertemuan para komandan angkatan laut negara-negara pesisir Laut Kaspia diselenggarakan pada 8 Oktober di St. Petersburg, Rusia, dengan kehadiran Laksamana Shahram Irani, Komandan Angkatan Laut Republik Islam Iran.

Pada akhir pertemuan, dokumen strategis tersebut ditandatangani oleh perwakilan Iran, Rusia, Kazakhstan, dan Azerbaijan. Dalam pernyataan bersama, para komandan menegaskan bahwa Laut Kaspia sepenuhnya milik lima negara pesisirnya, dan keamanan kawasan hanya boleh ditentukan oleh negara-negara tersebut.

Arti Strategis Dokumen “Kerja Sama Komprehensif Kaspia”

Dokumen ini tidak sekadar kesepakatan teknis atau militer, melainkan simbol terbentuknya arsitektur keamanan lokal (regional security architecture) di salah satu kawasan paling penting secara geopolitik di dunia.

Laut Kaspia, sebagai danau tertutup terbesar di dunia, memiliki arti strategis dalam bidang energi, transportasi, keamanan, dan lingkungan. Sejak runtuhnya Uni Soviet dan munculnya negara-negara baru di pesisir Kaspia, wilayah ini menjadi ajang persaingan sekaligus kerja sama antarnegara.
Iran dan Rusia secara konsisten menolak kehadiran kekuatan luar dan menegaskan prinsip “keamanan Kaspia yang bersifat lokal dan eksklusif.”

Tiga Komponen Utama Dokumen Strategis Kaspia

1. Menjaga monopoli keputusan keamanan berdasarkan kedaulatan pesisir

Dokumen ini menegaskan kembali prinsip non-intervensi asing. Dalam konteks meningkatnya upaya AS dan NATO untuk mendekati Kaspia melalui Georgia dan Azerbaijan, negara-negara pesisir — terutama Iran dan Rusia — berupaya menutup jalur tersebut.

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kekuatan luar (AS, NATO, bahkan Tiongkok) yang boleh ikut dalam mekanisme keamanan kawasan. Dengan demikian, Kaspia menjadi wilayah dengan model keamanan khas yang berbeda dari laut-laut dunia lainnya.

2. Memperkuat koordinasi militer dan maritim antarnegara pesisir

Dalam beberapa tahun terakhir, latihan militer dan operasi gabungan di Kaspia semakin sering dilakukan. Dokumen baru ini meningkatkan status kerja sama tersebut menjadi tingkat strategis, mencakup: pertukaran informasi intelijen, sinkronisasi unit-unit angkatan laut, saluran komunikasi darurat, serta kemungkinan pembentukan pusat pemantauan bersama.
Langkah ini memperkuat kepercayaan dan kemandirian regional, sekaligus meminimalkan peluang intervensi asing.

3. Pembentukan strategi keamanan regional yang independen dari blok global

Pendekatan ini disebut sebagai “keamanan berbasis lokal” (indigenous security model). Model ini menolak ketergantungan pada struktur keamanan global seperti NATO atau CSTO, dan menegaskan bahwa keamanan kawasan harus dibangun di atas kerja sama negara-negara pesisir semata.
Dalam konteks meningkatnya ketegangan global antara Barat dan poros Rusia–Tiongkok, model Kaspia ini dapat menjadi contoh kemandirian dan multipolaritas di tingkat internasional.

Makna Geopolitik yang Lebih Luas

Dokumen “Kerja Sama Strategis Komprehensif Kaspia” bukan hanya deklarasi keamanan, melainkan pesan geopolitik kepada tatanan dunia baru.
Negara-negara pesisir berusaha menciptakan koordinasi strategis yang mampu menolak dominasi kekuatan luar dan sekaligus menawarkan model keamanan multipolar yang berbasis regionalisme dan kedaulatan kolektif.

Pesan utamanya jelas: Laut Kaspia adalah wilayah tertutup dan mandiri; keamanannya hanya boleh ditentukan oleh negara-negara pesisir tanpa intervensi kekuatan asing.(PH)