Slogan Kosong HAM Eropa yang Abaikan Negara-Negara Miskin

Eropa telah memprioritaskan bantuan kepada Ukraina dibandingkan negara-negara miskin di Afrika dan Amerika Latin.

Menurut laporan, negara-negara Eropa memangkas anggaran pembangunan dan bantuan kemanusiaan secara signifikan, sehingga program penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Afrika dan Amerika Latin terdampak langsung. Prioritas geopolitik kini menggantikan prinsip bantuan kemanusiaan.

Surat kabar The Guardian melaporkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, konsep bantuan kemanusiaan untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan telah tergeser oleh pertimbangan geopolitik, karena negara-negara Eropa mengalihkan dana mereka untuk Ukraina dan belanja militer.

Negara-negara Eropa sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat yang memangkas tajam anggaran USAID pada pemerintahan kedua Donald Trump, sehingga mengubah prioritas keuangan mereka. Program kesehatan dan penanggulangan kelaparan di Afrika menjadi korban utama kebijakan ini.

Swedia pada Desember 2025 mengumumkan pengurangan anggaran pembangunan sebesar 10 miliar krona (sekitar 800 juta pound sterling) untuk Mozambik, Zimbabwe, Liberia, Tanzania, serta Bolivia di Amerika Latin. Jerman juga memangkas anggaran bantuan kemanusiaan tahun 2026 menjadi 1,05 miliar euro, kurang dari setengah anggaran tahun sebelumnya, dengan fokus pada kawasan yang dianggap sebagai prioritas Eropa.

Inggris mengurangi bantuan kemanusiaannya untuk menutup biaya militer, sementara Norwegia meningkatkan bantuan untuk Ukraina dengan mengorbankan negara-negara Afrika. Prancis memangkas bantuan kemanusiaan sebesar 700 juta euro dan bantuan pangan hingga 60 persen, sambil mengalokasikan 6,7 miliar euro untuk sektor militer.

Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan ini akan melemahkan sistem lokal penanggulangan krisis dan mengancam capaian bertahun-tahun di bidang kesehatan dan pendidikan anak-anak di negara-negara Afrika seperti Mozambik, Zimbabwe, dan Tanzania.

Sejak pecahnya perang Ukraina, Eropa memberikan dukungan finansial, militer, dan politik dalam skala besar kepada Kiev. Namun, kebijakan ini memunculkan kritik keras karena mengabaikan kawasan lain yang telah lama menghadapi kemiskinan, konflik internal, dan krisis kemanusiaan.

Negara-negara Afrika menilai Eropa menerapkan standar ganda. Sementara miliaran euro dialokasikan untuk Ukraina, banyak negara miskin masih kekurangan bantuan dasar untuk menghadapi kelaparan, krisis kesehatan, dan keruntuhan infrastruktur.

Dari sudut pandang etika dan hukum, kebijakan ini menunjukkan kontradiksi nyata. Jika hak asasi manusia adalah prinsip universal, maka penerapannya tidak boleh terbatas pada wilayah tertentu saja.

Pengabaian terhadap negara-negara miskin berpotensi memperdalam ketimpangan global, mengurangi kepercayaan terhadap Eropa, serta memicu instabilitas politik, migrasi, dan ekstremisme yang pada akhirnya juga berdampak pada Eropa sendiri.

Apabila Eropa ingin mempertahankan klaimnya sebagai pembela nilai-nilai kemanusiaan, maka kebijakan bantuan harus lebih seimbang dan adil. Jika tidak, retorika hak asasi manusia akan kehilangan makna dan kredibilitasnya di mata dunia.(PH)