Mencermati Strategi baru AS di Asia Tengah

Pars Today – Amerika Serikat bermaksud memperluas hubungan ekonominya dengan negara-negara Asia Tengah dalam kerangka strategi barunya di kawasan.

Menurut laporan Pars Today, hubungan ekonomi AS dengan negara-negara Asia Tengah dalam beberapa tahun terakhir berjalan lambat. Namun, dalam satu tahun terakhir pada masa periode kedua kepresidenan Donald Trump, interaksi ini meningkat secara signifikan. Sejumlah kesepakatan terbaru menunjukkan bahwa Washington berniat memperluas kehadiran ekonominya di kawasan ini.

Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, memperkenalkan pencabutan pembatasan perdagangan lama dalam kerangka Amandemen Jackson–Vanik (Jackson–Vanik amendment) sebagai solusi untuk mengembangkan perdagangan dengan Asia Tengah dan memperkuat keamanan energi Amerika Serikat.

Amandemen Jackson–Vanik pada Undang-Undang Perdagangan 1974 diberlakukan dengan tujuan memengaruhi hubungan dagang Amerika Serikat dengan negara-negara yang memiliki ekonomi non-pasar (awalnya negara-negara blok Soviet) yang membatasi kebebasan migrasi dan hak asasi manusia lainnya. Amandemen ini dicabut untuk Ukraina pada tahun 2006 dan untuk Rusia serta Moldova pada tahun 2012, tetapi masih berlaku bagi Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, yang hingga kini hanya memiliki hubungan dagang sementara dengan AS.

Yanbek Soliyev, seorang analis politik, menyoroti pentingnya dimensi politik dari pencabutan Amandemen Jackson–Vanik dengan mengatakan:

“Asia Tengah telah menjadi arena persaingan strategis antara Tiongkok, Rusia, dan Barat. Pencabutan amandemen ini, selain memperbaiki hubungan ekonomi, juga dapat memperkuat peran politik Amerika Serikat di kawasan.”

Pada tahun 2025, hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Kazakhstan dan Uzbekistan meningkat secara signifikan. Dalam KTT Asia Tengah–Amerika Serikat (C5+1) di Washington, para pemimpin lima negara Asia Tengah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan menandatangani kesepakatan luas di bidang penerbangan, energi, sumber daya mineral, dan teknologi digital. Nilai kontrak Kazakhstan dengan perusahaan-perusahaan Amerika diperkirakan mencapai 17 miliar dolar AS.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa strategi Amerika Serikat di bawah pemerintahan kedua Donald Trump terkait Asia Tengah mencerminkan sebuah pergeseran yang jelas dengan karakter ekonomi–geopolitik, yang bertujuan mengurangi pengaruh para pesaing utama Washington—terutama Tiongkok dan Rusia—di kawasan strategis ini. Titik balik utama dari pendekatan baru ini adalah penyelenggaraan pertemuan di Gedung Putih pada November 2025, di mana Trump menjadi tuan rumah bagi para pemimpin lima negara Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgizstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Ini merupakan pertama kalinya seorang presiden Amerika Serikat mengumpulkan seluruh format C5+1 di Gedung Putih. Tujuan utama strategi ini dapat dirangkum dalam beberapa poros kunci.

Poros pertama adalah akses terhadap mineral-mineral kritis. Pemerintahan Trump menggambarkan kawasan ini sebagai “wilayah yang sangat kaya” karena memiliki sedikitnya 25 dari 54 mineral yang diklasifikasikan Washington sebagai “kritis”. Tujuan eksplisit Amerika Serikat adalah mendiversifikasi rantai pasok sumber daya strategis ini dan mengurangi ketergantungan besar terhadap Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, Kazakhstan menegaskan kerja sama erat di bidang ini, sementara Uzbekistan juga berkomitmen melakukan investasi besar di Amerika Serikat. Para ahli menilai bahwa cadangan unsur tanah jarang di Asia Tengah serta proyek pengembangan tambang tungsten dapat memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan Amerika Serikat dan dunia terhadap Tiongkok di pasar bahan-bahan tersebut.

Poros kedua adalah pemanfaatan instrumen ekonomi sebagai tuas geopolitik. Washington berupaya memperkuat kehadirannya di kawasan yang selama beberapa dekade berada di bawah pengaruh Rusia dan belakangan Tiongkok, melalui investasi, perjanjian perdagangan, dan pengembangan infrastruktur. Pendekatan “lunak” berbasis ekonomi ini menggantikan pola lama kehadiran militer yang menonjol (seperti pangkalan-pangkalan pada masa perang Afghanistan). Meski demikian, Amerika Serikat tetap melanjutkan latihan militer bersama dengan negara-negara kawasan. Namun, para analis memperingatkan bahwa perluasan aktivitas militer semacam ini di wilayah yang memiliki kehadiran keamanan Rusia yang kuat bisa berisiko dan tidak perlu.

Poros ketiga adalah upaya mengubah keseimbangan kekuatan dan koridor perdagangan. Amerika Serikat mendukung “Koridor Tengah” (Middle Corridor), yang menghubungkan barang dari Asia Tengah dan Kazakhstan melalui Laut Kaspia dan Kaukasus menuju Turki dan Eropa. Koridor ini dipromosikan sebagai alternatif bagi jalur-jalur perdagangan yang berada di bawah kendali atau pengaruh Rusia dan Tiongkok (seperti inisiatif “Sabuk dan Jalan”). Bergabungnya Kazakhstan dalam koridor ini dapat mempercepat penggantian rute-rute transit yang ada.

Selain itu, terdapat langkah simbolik yang kontroversial, yakni bergabungnya Kazakhstan dengan “Perjanjian Abraham” yang diumumkan oleh Trump. Meskipun negara ini telah menjalin hubungan diplomatik dengan rezim Zionis sejak 1992 dan langkah tersebut dinilai sebagian besar bersifat simbolis, para analis melihatnya sebagai indikasi upaya Washington untuk memperluas lingkar pengaruh diplomatiknya dan mengaitkan kerja sama ekonomi Asia Tengah dengan prioritas politiknya di Asia Barat.

Secara keseluruhan, strategi pemerintahan Trump di Asia Tengah dapat digambarkan sebagai kombinasi dari keterlibatan ekonomi yang terarah, persaingan geopolitik tidak langsung dengan Tiongkok dan Rusia, serta upaya menciptakan pijakan yang berkelanjutan di jantung Eurasia. Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada faktor-faktor seperti keinginan negara-negara kawasan untuk mempertahankan kebijakan luar negeri yang multiarah dan ketidakmauan mereka untuk sepenuhnya terseret ke dalam blok-blok kekuatan besar. Negara-negara ini umumnya berupaya mendiversifikasi mitra-mitra mereka tanpa memutus hubungan dengan Moskow dan Beijing, dan setiap pendekatan “hitam-putih” dari Washington berpotensi menghadapi penolakan dari mereka. (MF)