Duterte Melawan Ancaman Negara-Negara Barat

Rodrigo Duterte, Presiden Filipina menilai tidak berdasar ancaman negara-negara Barat yang ingin menghakiminya di Mahkamah Pidana Internasiona (ICC).

Duterte mengatakan bahwa metode yang digunakan pemerintahannya dalam memerangi para penyelundup narkoba di Filipina tidak salah. Keputusan ini dilakukan demi menyiapkan kondisi kehidupan yang lebih bagi seluruh rakyat di negara ini. Sebagian negara-negara Barat menilai kebijakan tegas Presiden Filipina menghadapi para penyelundup narkotika melanggar aturan hak asasi manusia (HAM) dan menuntut diadilinya Duterte di Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Sesuai dengan data yang dipublikasikan polisi Filipina, sejak Duterte berkuasa di bulan Juni, lebih dari 2500 penyelundup narkotika tewas dalam operasi yang digelar polisi negara ini. Bulan lalu, Fatou Bensouda, Jaksa Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag menyatakan, setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan penyelundup narkotika di Filipina bakal ditindak hukum.

Negara-negara Barat mengecam penumpasan penyelundup narkotika di Fillipina, tapi Duterte meyakini harus menghadapi para penyelundup narkoba dengan tegas demi menciptakan lingkungan yang sehat bagi kehidupan rakyat di negara ini.

Dua cara berpikir dalam menghadapi para penyelundup narkoba di Filipina menjadi alasan utama perselisihan pendapat antara Duterte dengan sebagian negara-negara Barat, khususnya Amerika. Hal ini telah memunculkan ketegangan luas dan menurunnya kerjasama Manila dan Washington. Tampaknya Jaksa Mahkamah Pidana Internasional juga mengambil sikap terhadap kebijakan Duterte atas tekanan negara-negara Barat

Sementara itu, Duterte bersikukuh dengan janji kampanyenya. Sejak menjadi Presiden Filipina, Duterte mengizinkan polisi, bahkan warga untuk menembak para penyelundup dan penjual narkoba, demi mencerabut narkoba, penyelundup dan penjualnya dari negara ini.

Barat menuntut diadilinya Duterte di Mahkamah Pidana Internasional, sementara di dalam negeri, kebijakan Duterte ini didukung oleh mayoritas rakyat Filipina. Bahkan dapat dikatakan bahwa sikap tegas terhadap para penyelundup narkoba merupakan faktor utama kemenangan Duterte dalam pemilu Presiden Filipina di bulan Juni lalu.

Mencermati sikap rakyat Filipina yang mendukung kebijakan tegas Duterte menindak para penyelundup narkoba, tekanan sebagian negara-negara Barat terhadap Manila, bahkan tuntutan untuk mengadili Presiden Filipina merupakan aksi intervensi terhadap urusan dalam negeri Filipina. Di seluruh negara di dunia, perang terhadap penyelundup narkoba, distributor dan penggunanya merupakan hal yang legal dengan tujuan mencegah masalah sosial.

Kebijakan tegas Duterte ini merupakan strategi preventif untuk mengurangi penyebaran dan penggunaan narkoba di negara ini. Sikap negara-negara lain yang menekan Filipina agar mengubah kebijakannya jelas dilatari tujuan politik yang tujuannya membantu pertumbuhan penyelundupan dan penjualan narkoba di Filipina dan melindungi pasokan dan pemasukan para mafia narkoba di negara ini.