Dewan HAM PBB Minta Akses Penuh ke Myanmar

Dewan Hak Asasi Manusi PBB pada Selasa (19/9/2017) mengatakan bahwa mereka membutuhkan akses penuh dan tak terbatas ke Myanmar untuk menyelidiki krisis yang sedang terjadi.

Seperti dilansir Associated Press, Dewan HAM PBB meminta pemerintah Myanmar untuk meninjau ulang keputusannya yang menolak permintaan penyelidikan terkait situasi di negara bagian Rakhine.

"Penting bagi kita untuk melihat dengan mata kita sendiri daerah-daerah yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM," kata kepala tim pencari fakta yang didukung PBB, Marzuki Darusman.

"Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine membutuhkan perhatian segera," tambahnya.

Dewan HAM PBB membentuk tim tersebut pada Maret lalu untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran HAM di seluruh Myanmar, dengan fokus khusus pada kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi berulang kali mengecam penyelidikan PBB dan bersikeras bahwa pemerintahnya tidak akan bekerja sama dengan tim tersebut. (RM)