Sekjen PBB dan Penolakan Laporan Anti Iran
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menepis laporan anti Republik Islam Iran oleh sejumlah media Amerika terkait upaya Tehran membeli secara ilegal suku cadang rudal atau nuklir dari Jerman.
Guterres di laporannya terkait implementasi resolusi 2231 Dewan Keamanan mengatakan, berdasarkan laporan, tahun 2016 dinas keamanan nasional Jerman tidak menemukan adanya pelanggaran Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPA). Sekjen PBB menekankan, menekankan, pada 27 November 2017 pemerintah federal Jerman melaporkan tidak ada indikasi bahwa Tehran melakukan aktivitas di Berlin yang bertentangan dengan paragraf ke dua lampiran B resolusi 2231.
Sebelumnya televisi Fox News mengklaim memiliki aksi ke tiga laporan intelijen Jerman yang menunjukkan Iran di awal September hingga Oktober 2017 berencana membeli teknologi rudal dan nuklir secara ilegal.
Berita ini bertepatan dengan berita kontroversial terkait masa depan JCPOA dan aktivitas rudal Iran yang disebarkan media pemerintah Amerika. Berita tersebut berupaya mencitrakan Iran sebagai negara pelanggar kesepakatan nuklir dan resolusi 2231 Dewan Keamanan.
Pemerintah AS saat ini seraya mencitrakan Iran sebagai pelanggar berusaha menolak komitmennya di JCPOA dan menjatuhkan sanksi baru terhadap Tehran. Padahal sembilan laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) membenarkan komitmen penuh Iran terhadap kesepakatan nuklir.
Salah satu isu yang disepakati di dokumen ini adalah pembentukan jalur dan jaringan pembelian produk tujuan ganda demi memenuhi kebutuhan nuklir dan pertahanan Iran. Dalam koridor ini, Iran mengajukan pembelian produk ganda dan setelah permintaan ini dikaji, kemudian baru dikeluarkan ijin pembelian.
Selama dua tahun terakhir, permintaan ini pun digulirkan dan mayoritasnya disetujui oleh pihak berwenang, sehingga peluang untuk memenuhi kebutuhan Iran tersedia.
Mengingat proses ini, Republik Islam Iran tidak perlu merusak kesepakatan nuklir. Sekjen PBB juga menekankan komitmen Iran atas hal ini.
Sementara itu, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini juga menandaskan, " Kesepakatan ini sebanyak sembilan kali dibenarkan oleh IAEA dan Iran hingga kini tetap komitmennya terhadap seluruh janjinya. Dengan demikian kesepakatan ini terus dilanjutkan."
Meski demikian, sangat tidak diharapkan jika gerakan anti Iran dan JCPOA di Amerika serta kawasan Asia Barat yang dipelopori Arab Saudi dan rezim Zionis Israel memperhatikan laporan seperti ini.
Penolakan Presiden AS Donald Trump untuk membenarkan komitmen Iran terhadap JCPOA dan opera televisi Nikki Haley, duta besar AS di PBB yang mengklaim pengiriman rudal Iran ke Yaman mengindikasikan bahwa Washington tengah mempersiapkan gelombang baru Iranphobia di dunia. Sebuah isu yang tidak direspon oleh masyarakat internasional. (MF)
