Referendum Konstitusi Diharapkan Akhiri Krisis Politik di Libya

Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj mengatakan, kebuntuan politik di negara ini akan berakhir dengan pelaksanaan referendum terkait rancangan konstitusi baru Libya.

Dia menyampaikan hal itu dalam sebuah pidato televisi bertepatan dengan tujuh tahun kebangkitan rakyat Libya dan penggulingan diktator Muammar Gaddafi, Sabtu (17/2/2018) seperti dikutip Xinhua.

"Membangun rekonsiliasi nasional yang komprehensif dan mengadakan referendum mengenai rancangan konstitusi adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mengakhiri kebuntuan politik di Libya," tegas al-Sarraj.

Majelis Perancang Konstitusi Libya (LCDA) pada Juli 2017 mengadopsi draf konstitusi Libya dengan 43 suara. Namun, sejumlah anggota LCDA mengajukan banding atas ilegalitas pemungutan suara dengan alasan bahwa sesi voting dilakukan pada hari Sabtu, yang merupakan hari libur resmi di semua departemen pemerintah di Libya.

Sejak tahun 2011 dan menyusul intervensi Amerika Serikat dan Barat, Libya menjadi ajang perang saudara dan munculnya dua kekuatan eksekutif termasuk, tentara nasional di bawah komando Jenderal Haftar di Tobruk dan pemerintahan Fayez al-Sarraj di Tripoli. (RM)