Amerika Tinjauan dari Dalam, 28 April 2019

Perkembangan yang terjadi di AS selama sepekan terakhir menyoroti isu pemakzulan Trump yang diusulkan ketua DPR AS.

Selain itu akan menyoroti pernyataan Hillary Clinton yang menyebut laporan Mueller bukan akhir, tapi awal bagi pengusutan kasus hukum Trump dalam pemilu presiden 2016 lalu dan masalah lainnya. hubungan Gedung Putih dengan Kongres AS dilaporkan tegang dan memanas, senator AS menyebut Netanyahu rasialis, Biden mencalonkan diri di pemilihan presiden 2020. Terakhir tentang sikap Uni Eropa mengecam langkah politisasi Minyak yang diakukan AS dengan menghentikan pengecualian bagi negara pengimpor minyak dari Iran.

Ketua DPR AS Lancarkan Prakarsa Pemakzulan Trump

Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi menyuarakan pemakzulan Presiden Donald Trump di partai Demokrat. Dorongan untuk memproses pemakzulan Trump terungkap dari suratnya kepada anggota DPR dari Partai Demokrat pada Senin (22/4). Dalam surat itu, Pelosi mengundang anggota DPR Partai Demokrat untuk mengadakan konferensi mengenai upaya memproses pemakzulan Trump.

Pelosi mendorong rencana pemakzulan Trump seiring dengan laporan Robert S. Mueller III, kepada anggota Kongres AS tentang penyelidikannya terhadap campur tangan Rusia dalam pemilu 2016 dan upaya Trump untuk mengganggu penyelidikan itu.

Beberapa anggota Kongres AS dari Partai Demokrat meyakini bahwa proses pemakzulan Trump sudah selayaknya diproses karena sesuai dengan langkah politik. Mereka menilai jika DPR AS tidak melakukan pemakzulan Trump, maka hal itu secara efektif memberi isyarat kepada Presiden Trump dan penggantinya bahwa kesalahan serius akan ditoleransi oleh lembaga legislatif yang takut akan konsekuensi politik.

Tapi sebagian anggota DPR AS dari Partai Demokrat mempertanyakan apakah pihak mereka memiliki cukup bukti untuk meminta pertanggungjawaban pemakzulan Trump. Pelosi meyakinkan bahwa sudah ada cukup bukti untuk meminta pertanggungjawaban Trump.

Laporan Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016 yang disampaikan pekan lalu tidak menemukan bukti adanya konspirasi antara kubu kampanye Trump dan Rusia. Tapi Mueller dan timnya tidak dapat membuat keputusan apakah presiden telah berusaha menghalangi proses hukum.

Tapi Trump pernah memerintahkan kepada Don McGahn, pengacara Gedung Putih ketika itu, untuk mengusahakan pemecatan penyelidik khusus Robert Mueller.

Hillary Clinton: Laporan Mueller Bukan Akhir, tapi Awal

Hillary Clinton menilai laporan jaksa khusus Robert Mueller hanyalah permulaan dari pertanggungjawaban mengenai campur tangan pemilu yang menurutnya baru akan dimulai.

Mantan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu mengatakan sebaliknya Kongres AS harus menentukan melalui analisa yang serius apakah Presiden Donald Trump melakukan kejahatan tingkat tinggi atau pelanggaran ringan.

Ia menambahkan, "harus menjadi hal yang ditangani secara sangat serius berdasarkan bukti," dan bukan kesimpulan yang sudah ditentukan sebelumnya karena alasan politik partisan.

Clinton membandingkan dengan pengalamannya sebagai seorang pengacara muda ketika menangani kasus pemakzulan terhadap Richard Nixon, yang katanya memenangkan keyakinan dan kepercayaan publik karena profesionalisme dan non partisannya.

Hubungan Gedung Putih dan Kongres Memanas

Gedung Putih menyatakan tidak akan mengizinkan asisten senior presiden Amerika hadir dan memberi kesaksian di Kongres terkait kebijakan imigran pemerintah.

Menurut laporan Reuters, Gedung Putih Rabu (24/4) mengirim surat kepada Komisi Pengawas DPR AS untuk menolak permintaan kubu Demokrat terkait kesaksian Stephen Miller soal kebijakan imigran pemerintah Trump, termasuk kebijakan pemisahan anak-anak imigran dari orang tua mereka dan ancaman pengiriman para imigran ke berbagai kota tertentu.

Penolakan Gedung Putih atas kehadiran Miller di Kongres termasuk bagian dari perlawanan luas Trump, presiden dari kubu Republik terhadap Kongres yang dikuasai kubu Demokrat.

Kubu Demokrat juga tengah melakukan penyidikan terpisah terhadap pemerintah AS terkait penurunan pajak, persetujuan kelayakan keamanan di Gedung Putih dan potensi pemblokiran pelaksanaan keadilan oleh Donald Trump.

Elijah Cummings, ketua Komisi Pengawas DPR AS hari Rabu menuding Trump melakukan pemblokiran pelaksanaan keadilan secara besar-besaran.

Seluruh kritik dan dakwaan ini dirilis ketika presiden AS menyebut kebijakanya bertumpu pada pengetatan dan pendekatan keras terhadap imigran legal dan ilegal di Amerika Serikat.

Senator AS Sebut Netanyahu Rasialis

Senator Amerika Serikat Bernie Sanders menyebut pemerintahan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu rasialis. Statemen ini disampaikan Sanders menanggapi pertanyaan tentang bagaimana ia akan mempertahankan hubungan yang kuat antara AS dan Israel meskipun terdapat kritik.

“Tapi kenyataannya adalah Netanyahu adalah politisi sayap kanan dan saya pikir dia memperlakukan rakyat Palestina dengan tidak adil,” kata dia, diaporkan laman Jerusalem Post, Selasa (23/4).

Dia mengatakan bahwa AS mengucurkan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel. Padahal AS harus berurusan dengan pihak lain di Timur Tengah terutama Palestina.

“Tapi AS tidak hanya harus berurusan dengan Israel, tapi juga dengan Palestina,” ujarnya.

AS meluncurkan prakarsa “Kesepakatan Abad” demi kepentingan ekspansif rezim Zionis dan merugikan Palestina.

Biden Calonkan Diri di Pemilihan Presiden 2020

Mantan wakil presiden Amerika Joe Biden mengumumkan dirinya sebagai calon presiden partai Demokrat tahun 2020.

Biden terjun dalam politik nasional hampir sepanjang kariernya. Setelah menang pertama kali dalam perebutan kursi Senat tahun 1972, ia bekerja selama 36 tahun sebagai Senator. Ia kemudian menjabat wakil presiden Barack Obama selama delapan tahun.

Ia telah dua kali mencalonkan diri sebagai presiden, mencalonkan diri pada tahun 1998 dan 2008, tetapi gagal mendapat cukup banyak dukungan ketika itu.

Joe Biden memilih maju sebagai capres Partai Demokrat untuk menantang Donald Trump yang diperkirakan menjadi kandidat terkuat capres Partai Republik.

Ia berencana untuk bertemu dengan komunitas dan serikat pekerja di sejumlah negara bagian yang memenangkan Donald Trump pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016, diantaranya di Pittsburgh, Pennsylvania.

Dilaporkan, Joe Biden akan berkunjung ke Pittsburgh, Pennsylvania, untuk bertemu dengan serikat pekerja di sana.

Setelah Pennsylvania, Joe Biden akan melakukan kampanye di empat negara bagian yang menjadi tempat pemungutan suara awal dalam pencapresan Partai Demokrat, yakni Iowa, new Hampshire, South Carolina dan Nevada, dalam beberapa pekan mendatang.

Uni Eropa Kecam Langkah Politisasi Minyak AS

Langkah AS mengakhiri pengecualian sanksi bagi negara-negara pengimpor minyak Iran menuai kecaman dari berbagai kalangan termasuk mitra dekatnya sendiri. Uni Eropa menilai langkah AS itu bisa merusak implementasi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Juru Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa, Maja Kocijancic menuturkan, Uni Eropa menyesalkan keputusan AS menghentikan pengecualian sanksi beberapa negara yang mengimpor minyak Iran yang merusak kesepakatan nuklir.

Sebelumnya AS mengumumkan keputusan mengakhiri pengecualian sanksi bagi negara-negara yang membeli minyak Iran dengan tujuan membuat pendapatan minyak negara ini menurun sampai nol.

Pemerintah AS menyebutkan pengecualian sanksi itu akan berakhir pada 2 Mei mendatang. Tanggal berakhirnya ini tepat setahun setelah Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir.

Selama ini delapan negara pengimpor minyak Iran yang mendapat pengecualian sanksi selama ini. Delapan negara itu Turki, Cina, Yunani, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Turki mengecam langkah AS mengakhiri keringanan sementara ini karena membahayakan rakyat Iran dan menutup ruang perdamaian.(PH)