AS Tinjauan dari Dalam, 4 Mei 2019

Transformasi terbaru di Amerika Serikat pekan lalu seputar dukungan 70 persen kubu Demokrat untuk meminta keterangan Presiden Donald Trump.

Disusul dengan Ancaman Menlu AS Mike Pompeo melancarkan serangan militer ke Venezuela menyusul kudeta gagal di negara Amerika Latin ini.

 

Perkembangan lainnya adalah permintaan Trump kepada Senat terkait begabungnya Makedonia Utara ke Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) serta pengumuman keluarnya AS dari Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT).

70 Persen Kubu Demokrat Ingin Mintai Keterangan Donald Trump

 

Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan sekitar 70 persen kubu Demokrat mendukung pemanggilan Presiden Donald Trump untuk dimintai keterangan. Hasil polling polling terbaru Radio NPR, Televisi PBS dan Lembaga Marist menunjukkan pasca perlilisan laporan Robert Mueller, penyidik khusus kasus klaim keterlibatan Rusia di pemilu presiden 2016 Amerika, sebanyak 70 persen kubu Demokrat mendukung pemanggilan Trump.

 

Di jajak pendapat ini, responden dari Kubu Republik sekitar 5 persen. Secara total sekitar 39 responden dilaporkan setuju pemanggilan presiden AS ke Kongres. Hasil jajak pendapat ini dirilis ketika kubu Demokrat di parlemen AS dan kandidat pilpres 2020 menggulirkan isu pemanggilan Trump. Polling ini digelar antara 24-29 April serta diikuti oleh 1017 responden.

 

Tensi antara kubu Demokrat di Kongres dan presiden AS terkait laporan Mueller meningkat drastis. Terkait hal ini, Jaksa Agung AS William Barr menolak memberikan kesaksian di hadapan Dewan Perwakilan terkait laporan penyelidik khusus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016, Robert Mueller. Hal ini juga meningkatkan tensi antara Demokrat dan Republik.

 

Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS, Jerry Nadler, mengatakan bahwa Barr menolak bersaksi jika komite pimpinannya memasukkan sejumlah pengacara ke dalam tim yang bakal mendengar keterangannya."Dia takut harus menghadapi jaksa yang berpengalaman," ujar Nadler sebagaimana dikutip AFP

 

Kementerian Kehakiman AS kemudian menyatakan bahwa Barr menolak hadir di hadapan Dewan Perwakilan setelah Nadler mengizinkan para pengacara itu untuk melontarkan pertanyaan."Sayangnya, setelah jaksa agung bersedia memberikan kesaksian, Nadler memberikan sejumlah syarat dalam sidang Komite Kehakiman yang tidak perlu," ujar juru bicara Kementerian Kehakiman AS, Kerri Kupec.

 

Barr diminta memberikan keterangan di hadapan Dewan Perwakilan setelah ia bersaksi di Senat. Dalam sesi dengar pendapat tersebut, Barr dituduh "mencuci" laporan Mueller dan berupaya mengelabui para pembuat kebijakan.

 

Barr memang dikecam karena hanya memberikan rangkuman hasil laporan penyelidikan Mueller. Dalam ringkasan yang ia tulis sendiri itu, Barr menjelaskan bahwa Mueller tak menemukan bukti kolusi antara Presiden Donald Trump dan Rusia.

Pompeo Ancam Serang Venezuela

 

Selama pemerintahan Donald Trump, Amerika meningkatkan upayanya untuk menumbangkan pemerintahan sayap kiri Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro. Amerika juga melancarkan propaganda perang dan syarat hingga sanksi ekonomi serta mengancam serangan militer.

 

Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam wawancaranya dengan Televisi Fox News Rabu (01/5) seraya mengancam pemerintah legal Caracas mengklaim bahwa jika diperlukan, Washington siap terlibat perang dengan negara ini. Pompeo mengklaim bahwa langkah militer terhadap Venezuela sebuah keniscayaan dan penting. Menlu AS sebelumnya juga mengklaim bahwa Nicolas Maduro berencana meninggalkan negaranya, namun Rusia mencegahnya. Namun begitu menurut Pompeo, sanksi Amerika akan melumpuhkan pemerintahan Maduro.

 

Ancaman Amerika Serikat ini direaksi langsung dan keras oleh Rusia.

 

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Rabu dalam pembicaraan via telepon dengan Mike Pompeo, timpalannya dari Amerika Serikat memperingatkan dampak tindakan permusuhan Washington terhadap Venezuela.

 

Lavrov dalam percakapan telepon itu menyebut intervensi AS dalam urusan internal Venezuela adalah pelanggaran mencolok hukum internasional dan mengatakan bahwa langkah agresif AS terhadap Venezuela akan memiliki konsekuensi serius.

 

Krisis politik di Venezuela telah memasuki fase baru sejak 30 April, ketika Juan Guaido, pemimpin kubu oposisi, yang didukung penuh oleh AS, dalam sebuah pesan video menyerukan kepada rakyat dan angkatan bersenjata untuk melancarkan pemberontakan bersenjata melawan Nicolas Maduro. Namun, seruan tidak disambut oleh militer dan rakyat Venezuela, sehingga kudeta Guaido dan sekutunya gagal.

 

Guaido menyebut dirinya sendiri Presiden Venezuela pada 23 Januari, dengan dukungan nyata dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, sebuah langkah yang oleh pemerintah dan bangsa Venezuela disebut kudeta terhadap presiden terpilih, Nicolas Maduro.

 

Amerika Serikat dan sekutunya telah mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela dan sejak itu Washington telah berupaya memprovokasi tentara Venezuela untuk bergabung dengan oposisi.

 

Masalah ini telah memicu reaksi keras oleh rival internasional Amerika Serikat; Rusia dan Cina. Selain dua negara ini, banyak negara, termasuk Iran dan Turki, telah mengecam pendekatan AS ini dan menekankan perlunya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Venezuela.

Trump minta Senat setujui aksesi Makedonia Utara ke NATO

 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin meminta Senat untuk menyetujui Makedonia Utara sebagai anggota aliansi NATO yang ke-30.

 

"Saya meminta persetujuan Senat untuk meratifikasi Protokol Pakta Pertahanan Atlantik Utara tentang Aksesi Republik Makedonia Utara," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

 

Protokol aksesi ditandatangani oleh semua negara anggota NATO di Brussel pada 6 Februari.

 

"Ratifikasi penuh dari Protokol akan memungkinkan Makedonia Utara untuk menjadi partisipan Pakta Pertahanan Atlantik Utara dan anggota NATO," ujar Trump.

 

Dia menyebut Makedonia Utara sebagai "mitra keamanan AS" yang kuat.

 

"Saya meminta Senat untuk memberikan saran dan persetujuannya. Pemerintahan saya siap memberi pengarahan dan membantu Anda dalam pertimbangan Anda," kata presiden AS.

 

Makedonia Utara, yang sebelumnya dikenal sebagai Makedonia, mengganti namanya di bawah Perjanjian Prespa dengan Yunani pada Juni 2018

.

Yunani, baik anggota NATO dan Uni Eropa, sejak lama menentang nama resmi Makedonia, karena Yunani memiliki wilayah di utara dengan nama yang sama.

 

Karena sengketa nama itulah, ambisi Makedonia untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa menjadi terhambat.

 

Trump Nyatakan AS Keluar dari Perjanjian Senjata PBB

 

Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat keluar dari perjanjian senjata internasional. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 2013 lalu oleh Presiden Barack Obama.

 

Hal itu diungkapkan Trump saat pertemuan tahunan anggota lobi senjata organisasi senapan Amerika (NRA). Pernyataan ini sekaligus tindakan terbaru AS untuk keluar dari perjanjian internasional.

 

"Kami mengambil kembali tanda tangan kami," kata Trump kepada ribuan hadirin yang bersorak-sorai, banyak yang memakai topi merah berhiaskan slogan presiden "Make America Great Again" seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4/2019).

 

Di Twitter, Trump menyebut keputusan itu untuk mempertahankan kedaulatan AS. "Kami tidak akan pernah membiarkan birokrat asing menginjak-injak kebebasan Amandemen Kedua Anda," tulis Trump.

 

Trump mengatakan PBB akan segera menerima pemberitahuan resmi tentang penarikan itu.

 

Menanggapi hal itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyebut perjanjian itu pencapaian penting dalam upaya untuk memastikan tanggung jawab dalam transfer senjata internasional. Pejabat PBB itu mengatakan mereka tidak menyadari bahwa Trump telah berencana untuk mencabut tanda tangan AS.

 

Kebijakan Trump ini mendapat tentangan langsung dari kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional.

 

"Amerika Serikat sekarang akan mengunci senjata dengan Iran, Korea Utara, dan Suriah sebagai pihak yang tidak menandatangani perjanjian bersejarah ini yang tujuan utamanya adalah melindungi orang-orang tak bersalah dari senjata mematikan," kata Presiden Amerika Oxfam Abby Maxman.

 

Sejauh ini 101 negara telah secara resmi bergabung dalam perjanjian. 29 lainnya, termasuk AS, menandatanganinya, tetapi belum secara resmi bergabung. Perjanjian tersebut mencakup ekspor senjata, mulai dari senjata api kecil hingga tank, tetapi tidak untuk penjualan domestik.

 

Dengan pengumuman hari Jumat, Trump melanjutkan upayanya untuk membalikkan inisiatif era Obama. Ini adalah langkah terbaru AS keluar dari perjanjian internasional.

 

Hampir dua tahun lalu, Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon global yang dihubungkan para ilmuwan dengan perubahan iklim yang berbahaya. Partai Republik berpendapat ekonomi AS akan menderita jika memenuhi tujuan pengurangan karbon sesuai dengan kesepakatan itu.

 

Pada bulan Mei 2018, Trump menarik AS dari kesepakatan internasional 2015 yang meringankan sanksi terhadap Iran dengan imbalan pembatasan ketat atas aktivitas nuklirnya. AS sejak itu memberlakukan kembali beberapa sanksi yang telah ditangguhkan berdasarkan kesepakatan.