PBB dan Pelanggaran HAM Militer Myanmar

Anggota komisi pencari fakta PBB menyerukan pubik internasional segera menghentikan segala bentuk bantuan terhadap militer Myanmar.

Christopher Sidoti mengatakan, masyarakat dunia harus memutus seluruh bantuan keuangan dan dukungan terhadap militer Myanmar demi menghentikan berlanjutnya pembunuhan dan penghancuran berkelanjutan rumah-rumah minoritas Muslim Rohingya.

Sidoti juga mengajak seluruh pihak di tingkat internasional melakukan tekanan ekonomi, politik, dan keuangan terhadap militer Myanmar untuk mengurangi kekerasan yang selama ini terjadi di wilayahnya. 

Menurut Sidoti, tidak ada bukti dari pemerintah Myanmar yang menunjukkan jaminan kembalinya Muslim Rohingya ke ke tempat tinggalnya dari pengungsian.

Pada September 2018, komite pencari fakta PBB  menuding tentara Myanmar melakukan pembantaian, agresi militer, dan pembakaran rumah-rumah Muslim Rohingya di wilayah barat negara ini.

Serangan ekstremis Budha terhadap Muslim Rohingya di Rakhine yang terjadi selama dua tahun terakhir menyebabkan lebih dari 6.000 Muslim Rohingya terbunuh, delapan ribu terluka, dan lebih dari satu juta orang mengungsi.

Seruan pejabat PBB tersebut sebagai bentuk upaya internasional untuk menghentikan penjualan senjata dan peralatan militer ke negara  yang masih melanjutkan kejahatan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.

Permintaan penghentian penjualan senjata dan peralatan militer terhadap militer Myanmar menunjukkan bahwa badan-badan internasional seperti Dewan Keamanan PBB tidak memiliki itikad politik yang memadai untuk menghentikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar. Oleh karena itu anggota tim komisi pencari fakta PBB meminta produsen senjata dunia tidak menjual senjata kepada pemerintah Naypidaw.

Pengamat Myanmar, Atta Noor-Salam Arakani mengatakan:

Krisis Rohingya semakin memburuk sejak 2012 hingga kini, dan negara maupun organisasi internasional tidak memenuhi tugas mereka sebagaimana mestinya. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak berdampak signifikan terhadap penyelesaian krisis Muslim Rohingya.

Seruan yang disampaikan anggota komisi pencari fakta PBB ini menunjukkan kegagalan lembaga internasional ini, lebih khusus pilar terpentingnya, Dewan Keamanan dalam menghentikan kejahatan tentara Myanmar terhadap minoritas Rohingya.

Analis geopolitik, anthony cartalucci mengungkapkan:

Apa yang disebut genosida dalam hukum internasional sedang terjadi di Rakhine, Myanmar. Kelompok-kelompok tertentu melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya sebagai tujuan utama mereka. 

Realitasnya, negara-negara produsen senjata terutama Amerika Serikat selama ini berusaha mencari keuntungan, dan mengabaikan dampak buruk perang terhadap manusia. Hingga kini, mereka tidak bersedia menghentikan penjualan senjatanya kepada rezim represif semacam pemerintah Arab Saud iyang menyulut perang di Yaman dan militer Myanmar yang menindas minoritas Rohingya.(PH)