Amerika Tinjauan dari Dalam, 15 Februari 2020

Dinamika Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai keputusan Trump memecat 70 staf Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.

Selain itu, ternyata Senat juga menyetujui pembatasan wewenang perang Trump, AS memperingatkan agar berhati-hati dengan Cina dan pembatalan kesepakatan militer AS-Filipina.

Pemecatan 70 Staf Dewan Kemanan Nasional Gedung Putih

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih memecat dan memutasi sekitar 70 staf dan pakar keamanan nasional.

Koran Los Angeles Times menulis, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert C. O'Brien diam-diam memecat puluhan pakar keamanan nasional.

Petinggi pemerintah Amerika mengatakan, O'Brien sejak lama sebelum Alexander Vindman, salah satu saksi berkas pemakzulan Trump dan saudaranya Yunghi Vindman Jumat lalu dipecat, telah memecat sekitar 70 orang atau memutasi mereka ke sektor lain, yakni hampir sepertiga anggota Dewan Keamanan Nasional.

O'Brien juga mengatakan akan menyelesaikan program pengurangan staf Dewan Keamanan Nasional.

Sebelum O'Brien diangkat sebagai penasihat keamanan nasional AS, Donald Trump mengatakan bahwa misi penasihat keamanan nasional akan mudah karena seluruh keputusannya akan diambil oleh dirinya dan anggota tim penasihat keamanan nasional tidak harus melakukan apapun.

Petinggi Gedung Putih mengklaim alasan pemecatan pegawai ini adalah perampingan Dewan Keamanan Nasional AS.

Sejak berkuasanya Trump di Gedung Putih, tensi antara presiden AS dan anggota pemerintah lainnya tetap ada dan tidak terselesaikan.

Eskalasi friksi antara Trump dan John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional AS memembuat ia akhirnya dipecat.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan pemecatan sejumlah staf Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.

Senat AS Menyetujui Pembatasan Wewenang Perang Trump

Pendekatan haus perang Presiden AS Donald Trump terhadap Iran setelah aksi teror secara pengecut terhadap Syahid Soleimani dan rekan-rekannya telah meningkatkan kekhawatiran di Kongres AS, khususnya partai Demokrat yang berusaha membatasi wewenang Trump dalam urusan perang dengan Iran.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui pembatasan wewenang Trump dalam urusan perang dengan Iran, kini giliran Senat AS akan memberikan suaranya pada hari Kamis, 13 Februari  2020. Kali ini, Donald Trump kembali mendesak para senator untuk menolak menyetujui rencana tersebut.

Trump dalam cuitan di akun Twitternya hari Rabu menulis,"Ini penting untuk keamanan negara kita, sehingga Senat AS tidak boleh menyetujui resolusi mengenai wewenang perang dengan Iran. Kami sedang bertindak sangat baik dalam masalah Iran, dan kini bukan saatnya untuk menunjukkan kelemahan."

Trump sekali lagi membuat pernyataan tak berdasar tentang pembunuhan Syahid Soleimani dengan mengklaim bahwa orang-orang Amerika mendukung langkah tersebut. Presiden AS mengatakan, "Jika tangan saya diikat, Iran akan berada dalam kondisi yang baik. [Resolusi ini] mengirimkan sinyal yang sangat buruk. Demokrat hanya melakukannya untuk memukul Partai Republik. Jangan biarkan itu terjadi."

Gedung Putih telah mengancam akan memveto rancangan resolusi ini jika Senat menyetujuinya. Pemimpin mayoritas Senat AS, Mitch McConnell menentang resolusi yang membatasi wewenang perang presiden. Meskipun demikian, ia sendiri mengakui terjadinya perpecahan di tubuh Partai Republik menyikapi masalah ini.

Peringatan AS: Hati-hati Berdagang dengan Cina

Wakil presiden Amerika Serikat memperingatkan pemerintah Inggris, kesepakatan negara ini dengan perusahaan Cina Huawei dapat membahayakan kesepakatan dagang antara London dan Washington.

Seperti dilaporkan Independent, Mike Pence mengatakan, Presiden Donald Trump dan Menlu Mike Pompeo sangat pesimis dengan keputusan Inggris terkait pemberian saham kepada Huawei di teknologi informasi negara ini.

Pence terkait bahwa apakah kontrak Inggris dan Cina akan membatalkan kontrak perdagangan London-Washington menandaskan, "Jika demikian, kalian akan nantinya akan menyaksikan apa yang akan terjadi."

Pompeo di kunjungan beberapa hari lalu ke Inggris meminta London meninjau ulang keputusannya menjalin kontrak dengan Huawei untuk menjamin jaringan 5G.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan sekitar 44 gubernur di Washington dalam pertemuan Asosiasi Gubernur Nasional, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat meminta para gurbernur negara itu untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi bisnis dengan Cina.

Mike Pompeo meminta para gubernur Amerika untuk mengambil sikap berhati-hati dalam melakukan transaksi perdagangan dengan Cina.

Ia mengatakan, Cina mengawasi para pejabat Amerika lebih dekat dari yang mereka kira.

Pompeo menuturkan, pemerintah Cina sedang mengukur kelemahan para gubernur Amerika supaya bisa diajak bekerjasama.

Sebagaimana diketahui, selama ini Amerika selalu menerapkan kebijakan yang berorientasi memukul perekonomian dan perdagangan Cina, serta membatasi transaksi bisnis dengan negara itu.

Filipina Membatalkan Kesepakatan Militer dengan AS

Juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo mengumumkan instruksi presiden negaranya untuk membatalkan perjanjian militer dengan AS.

Paleno mengatakan, Presiden Rodrigo Duterte menanggapi pembatalan perpanjangan visa masuk pejabat tinggi Filipina ke AS dengan memerintahkan pembatalan perjanjian militer dengan Washington.

Presiden Filipina baru-baru ini mengatakan bahwa Manila tidak akan mengejar kebijakan luar negeri AS di kawasan. Ditegaskannya, jika Amerika Serikat tidak memperpanjang visa kunjungan seorang kepala polisi Filipina yang telah membantu dalam memerangi perdagangan narkoba, maka kerja sama pelatihan militer tahunan dengan pasukan AS akan dibatalkan.

Keputusan presiden Filipina untuk membatalkan perjanjian kerja sama militer dengan AS menjadi pukulan besar terhadap ambisi Washington di Asia Tenggara karena kehilangan pangkalan militernya di Filipina.

Amerika Serikat memanfaatkan perjanjian kerja sama dengan Filipina yang dijadikan alat untuk menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya untuk mengganggu kepentingan Cina di kawasan Laut Cina Selatan.

Latihan perang  tahunan antara militer AS dengan angkatan darat Filipina di Laut Cina Selatan juga merupakan bagian dari tujuan Gedung Putih untuk mempertahankan ruang psikologis melawan Cina di tingkat regional dan internasional.

Dengan pembatalan perjanjian kerja sama militer dengan Amerika Serikat oleh Presiden Filipina menjadi keputusan independen dalam kerangka pelaksanaan kedaulatan nasionalnya.

Meningkatnya kedekatan antara Cina dengan Filipina dan perluasan investasi, bahkan dukungan finansial Beijing terhadap Manila faktor yang mendorong pembatalan perjanjian kerja sama militer Filipina dengan Amerika Serikat.

Pembatalan perjanjian kerja sama militer AS dengan Filipina, menjadikan Gedung Putih untuk sementara kehilangan pangkalannya yang paling penting di Asia Tenggara, juga membuka jalan bagi pengembangan hubungan strategis antara Manila dengan Beijing dan Moskow sebagai pesaing utama Washington di arena internasional.

Keputusan Duterte untuk membatalkan perjanjian kerja sama militer dengan Amerika Serikat terjadi di tengah ancaman pemutusan bantuan finansial Washington terhadap Manila jika kesepakatan itu dihentikan. Masalah ini menunjukkan Manila lebih mementingkan kedaulatan nasionalnya daripada bantuan keuangan tersebut.