Klaim Menlu AS Soal Kembalinya Sanksi Anti-Iran
https://parstoday.ir/id/news/world-i85421-klaim_menlu_as_soal_kembalinya_sanksi_anti_iran
Meskipun mendapat tentangan dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, Menteri Luar Negeri mengklaim bahwa sanksi terhadap Iran telah dihidupkan kembali.
(last modified 2026-04-12T10:02:39+00:00 )
Sep 20, 2020 07:17 Asia/Jakarta
  • Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo
    Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo

Meskipun mendapat tentangan dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, Menteri Luar Negeri mengklaim bahwa sanksi terhadap Iran telah dihidupkan kembali.

Menurut laporan FNA, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengklaim bahwa semua sanksi PBB terhadap Republik Islam Iran, termasuk embargo senjata, telah diberlakukan kembali.

Pompeo melanjutkan pendekatan kontradiktif dari para pejabat Amerika, dengan mengatakan, "Amerika Serikat, ketika mengembalikan sanksi dengan tujuan memberikan tekanan ekonomi pada Iran, menyerukan solusi diplomatik baru."

Dewan Keamanan PBB

Klaim AS bahwa penerapan pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran mendapat reaksi dari berbagai pejabat internasional.

Perwakilan Perancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa sanksi internasional terhadap Iran tetap dibatalkan.

"Perancis, Jerman dan Inggris berkomitmen untuk implementasi penuh kesepakatan nuklir dengan Iran," ungkap pernyataan itu.

Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengkritik tindakan AS tersebut, dengan mengatakan tindakan itu menghina dirinya sendiri dan dengan keras kepala menentang anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

Tuduhan yang dibuat oleh pejabat senior AS tentang Iran datang pada saat sanksi tidak mengganggu jalan Iran dan Washington belum mencapai tujuan utamanya.

Presiden AS Donald Trump telah berjanji untuk membujuk Iran agar datang ke meja perundingan demi mencapai "kesepakatan yang lebih baik" dengan menarik diri dari JCPOA dan menjalankan kebijakan "kampanye tekanan maksimum".

Lebih dari dua tahun kemudian, pemerintah AS telah gagal mencapai tujuan ini, dan menjelang pemilihan presiden November 2020, telah menghadapi kecaman luas dari berbagai kelompok di Amerika Serikat.