Menunggu Langkah PBB Sikapi Kudeta Myanmar

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan akan mengambil tindakan lanjutan menyikapi aksi kudeta yang dilakukan militer di Myanmar.

CNN melaporkan, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews di akun Twitternya hari Senin (15/2/2021) menyatakan bahwa PBB akan meminta pertanggungjawaban dari para jenderal militer Myanmar atas setiap penindasan terhadap massa pemrotes anti-kudeta.

Militer Myanmar mengambilalih kekuasaan di negara Asia Tenggara itu pada Senin (1/1/2021) setelah menangkap pemimpin politik Aung San Suu Kyi dan ratusan anggota parlemen lainnya. 

Sehari setelahnya, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk mengeluarkan pernyataan mengecam kudeta militer di Myanmar, tapi diblokir Cina dan Rusia.

Beijing mengatakan bahwa tekanan terhadap Myanmar akan memperburuk situasi di negara itu.

Sekitar 300 anggota parlemen terpilih Myanmar baru-baru ini mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan atas kudeta militer terhadap pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Mereka menyebut kudeta yang dilakukan 1 Februari lalu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 

Reuters melaporkan, dalam surat yang dikirimkan ke Dewan HAM PBB melalui Duta Besar Inggris Julian Braithwaite ini menyatakan junta militer telah melakukan pengekangan kebebasan sipil, salah satunya dengan menutup kebebasan berpendapat melalui kontrol ketat jaringan telekomunikasi.

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jendral Min Aung Hlaing, menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang baru dilantik pada 1 Februari lalu.

Tampaknya, dukungan Cina dan Rusia terhadap junta militer di Myanmar membuat mereka tidak khawatir terhadap gelombang kritik dan tekanan publik internasional termasuk PBB.

Melissa Crouch, pakar Myanmar di Universitas New South Wales menilai para jenderal mungkin melihat aliansi seperti itu sebagai penyeimbang potensial untuk setiap kemarahan internasional yang datang sebagai akibat dari kudeta.

"Myanmar memiliki Cina dan Rusia di pihak mereka, mereka tidak khawatir tentang demokrasi Barat," ujar Crouch menyinggung kunjungan baru-baru ini delegasi dari Beijing dan Moskow menjelang kudeta.

Dua negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB ini dijadikan sebagai tameng oleh Tatmadaw untuk melakukan kudeta demi menyelamatkannya dari serbuan tekanan internasional.

Selama ini, pemerintahan Mynmar yang bertahun-tahun dikuasai oleh junta militer memiliki hubungan yang sangat baik dengan Beijing. Para jenderal menguasai bisnis besar, terutama sumber daya tambang yang melimpah di Myanmar dan berbagai proyek kongsi dengan Cina.

Peralihan kendali pucuk kekuasaan dari junta militer ke tangan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi tidak berlangsung lama. Pada akhirnya kekuasaan kembali berada di tangan junta militer.

Sekitar dua pekan berlalu dari kudeta ini dan unjuk rasa massa di Myanmar terus berlanjut. Tapi PBB masih belum mengambil tindakan signifikan setelah sidang pertama tidak membuahkan hasil karena diblokir Cina dan Rusia.

Dinamika di Myanmar semakin kompleks dan akan melibatkan para pemain internasional, termasuk Cina dan Rusia di satu kubu, dan AS serta negara-negara barat di kubu lain. ASEAN yang diharapkan akan berperan juga masih belum mengambil sikap jelas. (PH)