Draf Resolusi Baru UNESCO Anti-Israel

Pekan lalu, diratifikasi draf resolusi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang di dalamnya rezim Zionis disebut sebagai "kekuatan penjajah" dan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah milik umat Islam. Ratifikasi tersebut melahirkan harapan penandatanganan resolusi tersebut di UNESCO dan dukungan baru dari sektor budaya, politik dan sosial bagi bangsa Palestina di kancah global.

Status kota Baitul Maqdis (Qods) dan kompleks Masjid Al-Aqsa dalam beberapa tahun terakhir menjadi pusat friksi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai wilayah tersebut sebagai zona pendudukan dan menuntut rezim Zionis mundur hingga ke perbatasan yang telah ditentukan sebelum Perang Enam Hari 1967. Di satu sisi, Israel ingin Qods ditetapkan sebagai ibukota rezim Zionis, sementara bangsa Palestina sedang berjuang merebut kembali Qods Timur dan menjadikannya sebagai ibukota negara merdeka Palestina.

Dalam draf resolusi di UNESCO itu hanya disebutkan nama Haram Al-Syarif untuk Masjid Al-Aqsa, dan tidak disebutkan nama Temple Mount atau Mount Zion, istilah yang digunakan oleh kelompok Zionis untuk kompleks Majis Al-Aqsa. Resolusi ini juga mengecam kekerasan orang-orang Israel terhadap warga Muslim di tempat suci itu dan menegaskan bahwa draf resolusi itu diratifikasi dalam rangka mendukung warisan budaya Palestina di Qods Timur.

Rezim Zionis, di sisi lain, disebut sebagai "kekuatan penjajah" dan bertanggungjawab melaksanakan seluruh komitmennya di hadapan ketentuan internasional. Dalam resolusi itu, berbagai tempat di komplek Masjid Al-Aqsa disebtukan dengan menggunakan nama-nama islami. Namun sejak awal ditegaskan bahwa semuanya, bahkan dinding bagian barat yang menjadi tempat peribadatan orang-orang Yahudi, adalah tempat yang dihormati oleh seluruh penganut agama dunia.

Rezim Zionis dituntut mengembalikan kontrol Masjid Al-Aqsa ke kondisi sebelum tahun 2000, yang seluruh manajemennya ditangani oleh lembaga urusan wakaf Islam YOrdania. Pada poin kedelapan draf resolusi itu disebutkan, UNESCO mengencam keras eskalasi pelanggaran rezim Zionis dan penetapan batasan ilegal dalam pengelolaan wakaf dan pegawai di Masjid Al-Aqsa, serta larangan akses warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa.

Poin kesembilan menyebutkan, serangan kelompok ekstrim Zionis ke Masjid Al-Aqsa adalah tanggung jawab pasukan keamanan dan polisi militer Israel. Sementara poin ke-10 disebutkan kecaman terhadap agresi rezim Zionis Israel dan oknum-oknum ekstrim ke Masjid Al-Aqsa dan berbagai peninggalan bersejarah kuno lainnya, serta serangan terhadap warga, tokoh dan masjid-masjid Palestina. 

Pada resolusi tersebut, berbagai proyek dan pembangunan jalur-jalur khusus untuk warga permukiman Zionis dan juga tembok pemisah Zionis di Al-Khalil, dikecam dan Israel dituntut menghentikan kekerasan terorganisir serta provokasi warga permukiman Zionis untuk melakukan berbagai tindak kekerasan khususnya terhadap anak-anak dan pelajar Palestina.

UNESCO juga menyatakan sangat menyayangkan penolakan Israel melaksanakan resolusi sebelumnya terkait penghapusan dua situs Palestina dari list warisan nasional Yahudi, serta kembali mendesak Israel segera melaksanakannya. Draf resolusi terbaru UNESCO juga menyinggung berbagai pelanggaran rezim Zionis terhadap tim ahli dan delegasi UNESCO serta menuntut Israel segera menghentikan 18 proyek rekonstruksi sekitar Masjid Al-Aqsa.

Mengingat penolakan terencana rezim Zionis terhadap berbagai resolusi UNESCO, maka telah ditetapkan pada sidang mendatang Dewan Eksekutif UNESCO, masalah Palestina akan dijadikan sebuah pembahasan terpisah dan independen dengan tajuk "Palestina pendudukan". Resolusi tersebut disetujui dengan 24 suara setuju di hadapan enam suara menolak dan enam suara abstain.

Sebagai balasan resolusi tersebut, rezim Zionis menggantungkan semua kerjasamanya dengan UNESCO. Menteri pendidikan dan bimbingan rezim Zionis dalam surat kepada Irina Bokova, Sekjen UNESCO, menuding organisasi ini telah mengabaikan hubungan ribuan tahun antara kaum Yahudi dan Al-Qods serta memberikan dukungan terhadap terorisme islami. Hubungan Israel dengan UNESCO meregang sejak 2011 setelah organiasi tersebut menyetujui keanggotaan Palestina.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, "Pementasan sia-sia dan tragis di UNESCO terus berlanjut dan sekarang lembaga yang sama telah mengambil keputusan …. Dengan menyatakan bahwa orang-orang Israel tidak memiliki keterkatian sama sekali dengan Mount Temple dan Western Wall."

Menashe Amir, seorang analis radio Israel dalam sebuah catatan mengimbau para anggota UNESCO membaca kembali sejarah dan dengan nada geram dia menilai lembaga yang berafiliasi dengan PBB itu tidak tahu malu. Menurutnya, para pejabat UNESCO harus menjauhi politik dan fitnah, serta lebih memperhatikan masalah budaya dan sejarah. Menariknya, Menashe Amir menilai konten draf resolusi UNESCO sama dengan perspektif yang dikemukakan oleh Republik Islam Iran.

Menyusul penetapan draf resolusi ini, Sekjen UNESCO merilis pernyataan dan menekankan pentingnya menjaga seluruh warisan budaya, agama dan sejarah Al-Qods. Irina Bokova menyebutkan, "Seperti yang telah saya sebutkan pada berbagai event dan yang terbaru di sidang Komite Warisan Dunia UNESCO, Jerusalem (Al-Qods) adalah kota suci bagi Yahudi, Kristen dan Islam, serta demi menjunjung tinggi keragaman budaya dan agama tersebut, kota itu dimasukkan dalam warisan dunia UNESCO."

Ditambahkannya, "Warisan Al-Qods tidak dapat dipisahkan dan masing-masing masyarakat memiliki hak sejarah dan hubungan mereka dengan kota tersebut diakui. Pengingkaran, pencabutan dan penghapusan satu dari berbagai tradisi yang berhubungan dengan Yahudi, Kristen dan Islam, akan menghancurkan sisi komprehensif kompleks tersebut."

Sekjen UNESCO menegaskan, "Nilai global dan tinggi kota itu dan pencatatannya dalam daftar warisan dunia UNESCO, merupakan alasan untuk dialog, bukan untuk saling konfrontasi. Tugas kita semua adalah memperkokoh kerukunan budaya dan agama itu dengan kekuatan hukum dan lisan, dan sekarang lebih dari masa sebelumnya, kita dapat menjembatani perbedaan beberapa tokoh agama yang mengancam kota ini."

"Tugas UNESCO adalah memperluas semangat toleransi dan penghormatan sejarah dan ini merupakan tekad bulan saya sebagai Sekjen UNESCO dan seluruh negara anggota dan kita semua berkomitmen terhadapnya dalam kondisi apapun. Karena faktor ini adalah modal kita yang akan mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang satu dan toleransi merupakan satu-satunya cara untuk bergerak maju di dunia yang penuh keragaman ini," tegas Bokova.

Poin penting yang perlu diperhatikan pada proses penetapan draf resolusi tersebut dibanding ratifikasi draf-draf sebelumnya terkait Israel adalah, tingginya jumlah perwakilan yang abstain dan absen, antara lain dari Albania, Argentina, Kamerun, Elsavador, Perancis, Ghana, Yunani, Guinea, Haiti, India, Italia, Pantai Gading, Jepang, Kenya, Paraguay, Slovania, Saint Vincent and Grenadies, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Togo, Trinidad dan Tobago, Uganda, Ukraina, Serbia dan Turkmenistan."

Banyak dari negara-negara tersebut telah menjadikan pariwisata ke tempat-tempat suci bersejarah di Al-Qods sebagai sektor wisata menjanjikan. Sekarang mereka bungkam di hadapan aksi-aksi rezim Zionis di Masjid Al-Aqsa. Spanyol misalnya, masjid-masjid besar di negara itu setiap tahunnya mengirim jutaan pelancong ke Al-Qods.

Pengambllan keputusan final soal draf ratifikasi tersebut akan dilakukan pada sidang pekan depan. Resolusi serupa diratifikasi sekitar enam bulan lalu dengan dukungan sejumlah negara Eropa yang dipimpin Perancis. Namun menurut The Guardian, lobi Zionis berhasil membatalkan suara negara-negara Eropa dan Benjamin Netanyahu mampu mengundang Sekjen PBB ke Palestina Pendudukan.