Partai Oposisi Zionis Sepakati Keharusan Wajib Militer bagi Yahudi Haredi
https://parstoday.ir/id/news/daily_news-i179908-partai_oposisi_zionis_sepakati_keharusan_wajib_militer_bagi_yahudi_haredi
Pars Today - Saluran Zionis 12 mengumumkan bahwa pertemuan para pemimpin partai oposisi Israel berakhir dengan kesepakatan untuk mendesak wajib militer bagi Yahudi Haredi.
(last modified 2025-12-04T09:48:52+00:00 )
Nov 09, 2025 12:13 Asia/Jakarta
  • Kelompok Yahudi Haredi
    Kelompok Yahudi Haredi

Pars Today - Saluran Zionis 12 mengumumkan bahwa pertemuan para pemimpin partai oposisi Israel berakhir dengan kesepakatan untuk mendesak wajib militer bagi Yahudi Haredi.

Menurut laporan Tasnim, media Zionis ini mengumumkan bahwa pertemuan para pemimpin partai oposisi Israel berakhir dengan pernyataan para pemimpin partai-partai ini, "Kami bermaksud untuk melawan situasi wajib militer saat ini di Knesset (parlemen Israel), di jalanan, dan di ranah hukum."

Mereka menambahkan, "Mengingat beban berat di pundak tentara reguler dan cadangan, kami menuntut agar tentara Israel mematuhi hukum dan mengintensifkan upaya untuk merekrut Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi)."

Krisis wajib militer Haredi di tentara Israel merupakan salah satu tantangan politik dan sosial terpenting rezim ini sejak tahun 2010-an. Krisis ini berakar kuat pada ajaran agama dan sejarah Yahudi.

Menurut Talmud Babilonia tradisional, terdapat tiga sumpah ilahi yang melarang orang Yahudi memasuki militer. Pertama, tidak boleh ada imigrasi massal ke Tanah Suci dan pembentukan negara Yahudi sampai kedatangan Mesias. Kedua, orang Yahudi tidak boleh berperang melawan bangsa lain. Ketiga, bangsa lain tidak boleh memperbudak orang Israel.

Berdasarkan ketiga sumpah ini, kaum Haredi menganggap bertugas di militer Israel sebagai pelanggaran terhadap hubungan suci antara Tuhan dan orang-orang Yahudi dan menolaknya.

Akibatnya, komunitas Haredi selalu ingin mempertahankan gaya hidup keagamaan yang independen dan menghindari partisipasi dalam urusan militer demi kepentingan rezim Zionis.

Situasi menjadi semakin kritis setelah berakhirnya undang-undang yang memperpanjang pengecualian wajib militer pada Juni 2023. Karena setelah pecahnya Perang Gaza pada 7 Oktober dan kebutuhan mendesak akan pasukan baru oleh tentara Israel, kabinet rezim Zionis tidak lagi bersedia melanjutkan pengecualian yang luas tersebut.(sl)