Upaya Presiden dan Menlu RI Mendorong Realisasi Kesetaraan Vaksin di Dunia

Menghadapi pandemic COVID-19 yang melanda Republik Indonesia, tidak membuat Presiden dan jajaran menterinya hanya memberikan perhatiannya ke dalam negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia adalah berusaha mendorong dunia agar merealisasikan kesetaraan vaksin di dunia.

Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dalam penyebaran vaksin COVID-19 di dunia dan sekitar 70 persen berada di negara-negara kaya.

Hari Selasa (13/07/2021), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pandangannya terkait SDGs pada Forum Tingkat tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) secara virtual.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin merupakan "global public goods" sehingga harus diperluas aksesnya kepada seluruh negara di dunia.

"Vaksin sebagai 'global public goods' jangan hanya menjadi slogan, Indonesia mendorong agar kita melakukan percepatan realisasi kesetaraan akses vaksin bagi semua negara," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Parstodayid dari Antaranews, Rabu (14/07/2021).

Penyebarluasan akses vaksin tersebut menurut Presiden Jokowi termasuk melalui berbagi dosis melalui "COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) facilities".

"Pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global termasuk melalui TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) weaver, penguatan global 'supply chain' vaksin termasuk menghilangkan hambatan ekspor, hambatan bahan baku vaksin, dan peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin termasuk di negara berkembang," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, semua negara harus ikut membuat dunia segera pulih dari pandemi.

"Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini. Akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin namun hingga saat ini kita melihat kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar," tegas Presiden.

Untuk dapat mencapai hal tersebut, kata Presiden, dukungan negara maju dalam transisi ekonomi hijau di negara berkembang harus diperkuat dan pembangunan yang lebih berkelanjutan inklusif dan "pro poor" harus menjadi landasan.

Terakhir, kemitraan global harus diperkuat dengan prinsip "no one left behind".

"Kita harus berkomitmen untuk menghindari 'me first policy'. Mari kita bangun kepercayaan dan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama," kata Presiden.

Semangat tersebut, menurut Presiden Jokowi, dibawa Indonesia pada Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan tema "Recover Together, Recover Stronger".

"Visi ini akan mengedepankan semangat kepemimpinan kolektif global untuk pemulihan dari pandemi dan pertumbuhan dunia yang inklusif," ungkap Presiden.

Apalagi waktu yang tersedia bagi kita untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 tinggal kurang dari 9 tahun.

Upaya Menlu RI di GNB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong akses yang adil terhadap vaksin COVID-19 pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Gerakan Non Blok (GNB) yang digelar secara virtual pada 13-14 Juli 2021.

Menurut Retno, seperti disampaikan melalui keterangan tertulisnya pada Rabu (14/7), kesenjangan vaksinasi saat ini sangat besar. Kebanyakan negara maju telah mengimunisasi 70 persen populasi mereka, sementara tingkat vaksinasi di sebagian besar negara GNB masih di bawah 10 persen.

Dia menyampaikan bahwa prioritas negara GNB adalah untuk memperkecil kesenjangan tersebut dan mempercepat vaksinasi di negara berkembang.

GNB dapat berkontribusi pada upaya itu dengan menyerukan lebih banyak aksi berbagi vaksin (dose-sharing), memperkuat dukungan terhadap Fasilitas COVAX, dan mendukung negosiasi penghapusan paten vaksin (TRIPS waiver negotiation).

Selain akses vaksin, Menlu Retno juga menyoroti kerja sama negara-negara GNB untuk memulihkan ekonomi yang terpukul akibat pandemi.

Dia mengatakan pandemi telah mendorong ratusan juta orang ke jurang kemiskinan dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Oleh karena itu, kata Retno, GNB harus bekerja bersama untuk memastikan partisipasi negara-negara berkembang dalam arsitektur keuangan internasional, mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil dan persyaratan donor, serta meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan.

“Indonesia akan menggunakan Presidensi G20 tahun depan untuk memajukan kepentingan negara berkembang," kata Menlu Retno. (Antaranews)